Pemerintah Bakal Bayar Utang Ke PLN dan Pertamina Rp 350 Triliun Tahun Ini

Bendahara negara ini menyebut, menjaga daya beli masyarakat menjadi yang utama saat ini di tengah tren pemulihan ekonomi yang terus berlanjut. Hanya saja, peningkatan daya beli masyarakat saat ini masih terlalu rapuh.

"Pemulihan ekonomi nasional masih di tahap awal dan harus dijaga. Daya beli masyarakat juga belum sepenuhnya pulih," kata dia.

Kendati demikian, Menkeu menegaskan, APBN tidak sepenuhnya bisa menjadi bantalan gejolak ekonomi global yang mulai terasa di dalam negeri. Untuk itu, Sri Mulyani akan menaikkan tarif listrik bagi pelanggan PLN dengan daya mulai dari 3.000 VA ke atas.

Skema berbagi beban ini dianggap bisa membantu agar tidak terlalu bergantung pada pemerintah.

Sebelumnya, PT Pertamina Patra Niaga meminta kepada masyarakat untuk bersabar terkait rencana pembatasan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan Solar. Saat ini seluruh pihak terkait tengah menggodok aturan tersebut. 

Pejabat sementara (Pjs) Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting menyampaikan, aturan terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar masih dalam tahap finalisasi.

Dia pun meminta masyarakat untuk bersabar menunggu keputusan resmi dari pemerintah terkait aturan teknis pembatasan pembelian BBM bersubsidi tersebut.

"Masih difinalisasi oleh regulator. Kita tunggu keputusannya," ujar Irto kepada Merdeka.com di Jakarta, Jumat (3/6/2022).

Irto berharap regulasi yang nantinya diterbitkan berkaitan dengan pembatasan itu tak akan menimbulkan masalah. Diantaranya perselisihan antara operator SPBU dan masyarakat sebagai konsumennya.

“Diharapkan revisinya juga dapat membuat implementasi di lapangan lebih clear, artinya tidak ada lagi perselisihan antara operator SPBU dengan konsumen,” katanya kepada Liputan6.com, Jumat (3/6/2022).

Irto tak berkomentar lebih jauh terkait dampak rencana penerapan pembatasan itu terhadap Pertamina. Ia memilih untuk menunggu hasil revisi yang tengah dilakukan pemerintah.

“Kita tinggi revisi Perpres 191 ya, biar clear siapa yang berhak, nanti kan harus diverifikasi juga oleh pemerintah,” kata dia.