Badan Pangan Nasional Wajibkan Importir Serap Kedelai Petani Lokal

Dia menyebut bahwa harga acuan kedelai di tingkat petani saat ini di kisaran Rp8.500 per kg. Oleh karena itu Badan Pangan Nasional bersama Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian dan pemangku kepentingan lainnya akan menyiapkan regulasi baru harga acuan kedelai di tingkat petani.

Badan Pangan Nasional berperan untuk memperbarui harga acuan mengikuti perkembangan sarana produksi yang dibutuhkan petani, memperhatikan situasi perdagangan global, serta menjamin kepastian harga dan pasar bagi produk petani.

Dengan begitu diharapkan petani dapat terlindungi dan bisa mengembangkan produksinya, serta secara bertahap dapat mengurangi ketergantungan impor kedelai.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kapasitas produksi nasional berpihak pada industri substitusi impor. Arahan ini diberikannya karena pelaku industri di Tanah Air kini masih banyak bergantung pada pasokan bahan baku dari luar negeri, seperti jagung dan kedelai.

"Misalnya, jagung masih impor, tanem jagung. Kenapa? Nanem jagung di mana pun juga tumbuh. Kenapa masih impor? Kedelai, kita juga masih impor. Padahal banyak daerah yang sesuai untuk penanaman kedelai, lakukan ini," desak Jokowi saat memberikan arahan di Musrengbangnas 2022, Kamis (28/4/2022).

Selain itu, Jokowi juga mendorong percepatan hilirisasi yang dilakukan di dalam negeri. Sebagai contoh, ia mengajak daerah-daerah yang memiliki pertambangan agar segera membangun smelter.

"Daerah-daerah yang memproduksi cokelat, kopi misalnya, dorong agar mereka masuk ke industri di daerah kita masing-masing. Agar meningkatkan nilai tambah yang berlipat-lipat dan membuka lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya untuk rakyat," pintanya.

"Sekali lagi saya ingatkan, jangan kita hanya menjadi pengekspor bahan mentah, raw material, stop," tegas Jokowi.

 Jokowi juga kembali mengingatkan, agar pemerintah fokus bekerja untuk peningkatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Artinya, belanja barang, modal dan jasa harus diarahkan kepada pembelian produk-produk dalam negeri.

"Saya ingatkan lagi, potensi belanja barang dan modal dan jasa di pusat ini ada Rp 526 triliun. Di daerah Rp 535 triliun. Artinya, total sudah Rp 1.062 triliun, plus BUMN Rp 420 triliun. Ini angka yang besar sekali," serunya.

"Jangan sampai angka yang sangat besar ini dibelanjakan untuk barang-barang impor. Sehingga produksi dalam negeri tidak berkembang. Arahkan semuanya pembelian ke produk-produk dalam negeri. Hilangkan, kurangi sebanyak-banyaknya pembelian produk impor," pungkasnya.