Pantau Distribusi Minyak Goreng, Pemerintah akan Pakai Aplikasi PeduliLindungi

Kisah berbeda ia temui di Jakarta, dimana harga minyak goreng curah relatif lebih tinggi dibandingkan HET. Hal ini terjadi karena rasio barang yang diterima hingga tingkat pengecer turun drastis.

"Ini mengindikasikan ada barang yang ditimbun dan didistribusikan di luar wilayah target distribusi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi sekarang kita kejar, tapi tetap ketersediaan minyak kita dorong di lapangan," imbuh Luhut.

Kasus lainnya yang cukup unik terjadi di Jawa Barat. Luhut menyampaikan, secara data dari sisi distribusi memang tidak terdapat masalah. Namun, harga di lapangan relatif masih tinggi.

"Setelah kami turunkan Tim di lapangan dan menemukan, terdapat indikasi praktik monopoli. Meski barang telah didistribusi hingga ke pengecer, dimiliki oleh satu orang saja," kata Luhut.

"Praktik monopoli ini menyebabkan pasokan dan harga rentan untuk dimanipulasi. Sehingga realisasi harga di masyarakat masih tinggi," keluhnya.

Kasus lain pun ia temukan di Sumatera Utara. Menurut pengakuannya, tim tim menemukan minyak goreng curah yang keluar dari produsennya, seharusnya disalurkan ke distributor tapi malah dibawa kembali ke produsen.

"Jadi dia berputar kembali. Minyak goreng curah tersebut kemungkinan dijual untuk kemasan premium, mengikuti harga premium. Hal ini tentunya merugikan konsumen yang membelinya, karena isinya tidak bermerek. Ini sudah kami tindak," tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Perdagangan mendapatkan gugatan hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait minyak goreng.

Sawit Watch bersama dengan Tim Kuasa Hukum, serta didukung sejumlah organisasi masyarakat sipil diantaranya Perkumpulan HuMa, WALHI Nasional,ELSAM, Greenpeace Indonesia, dan PILNET, yang tergabung dalam Tim Advokasi Kebutuhan Pokok Rakyat mengajukan gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atas polemik minyak goreng yang terjadi saat ini.

Gugatan minyak goreng ini merupakan tindakan lanjutan setelah sebelumnya Sawit Watch, PerkumpulanHuMa, WALHI Nasional, ELSAM, Greenpeace Indonesia, dan PILNET Indonesia mengajukan upaya administratif berupa keberatan administratif kepada empat pejabat terkait pada, 22 April 2022.

"Dalam gugatan ini menyebutkan bahwa kegagalan Presiden Jokowi dan Menteri Perdagangan dalam mencegah tinggi dan langkanya minyak goreng bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB),khususnya Asas Kecermatan, Asas Kepentingan Umum dan Asas Keadilan,” ujar Deputi Direktur ELSAM sekaligus Tim Advokasi Kebutuhan Pokok Rakyat, Andi Muttaqien dalam keterangannya, Kamis (2/6/2022).

Dia menilai, kebijakan Presiden Joko Widodo yang telah melarang ekspor minyak sawit mentah per-tanggal 22 April 2022 pasca keberatan administratif yang diajukan pada kenyataanya belum secara signifikan mengatasi masalah.

Pelarangan ekspor yang menyebabkan banyak petani sawit mengalami banyak kerugian tersebut hanya mampu memberikan efek kejut sementara terhadap harga minyak goreng.

KPPU mencatat harga minyak goreng kemasan semula berada di kisaran Rp 25.000 per liter pada masa larangan ekspor minyak sawit berlaku, yakni pada 28 April sampai 22 Mei 2022.

“Dalam petitum gugatan, kami meminta Jokowi selaku Presiden dan Menteri Perdagangan untuk menjamin pasokan dan stabilisasi harga Minyak Goreng untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen bagi seluruh warga Indonesia," ujar Achmad Surambo Direktur Eksekutif Sawit Watch.