Beli Pertalite Bakal Dibatasi, DPR: Lunasi Dulu Utang Pemerintah ke Pertamina

Liputan6.com, Jakarta Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Nasyirul Falah Amru (Gus Falah), mengaku belum ada bahasan dengan Pertamina terkait wacana pembelian solar dan Pertalite akan dibatasi.

“Sampai sekarang kita memang belum mendengar yang disampaikan Pertamina kepada kami, bahkan ketika kami bertemu di panja  asumsi makro dengan Pertamina kita tidak membahas terkait pembelian Pertalite dan solar dibatasi,” kata Gus Falah kepada Liputan6.com, Kamis (2/6/2022).

Menurutnya, selama peredaran solar dan Pertalite ini masih bisa terkelola, maka dia pun berharap Pemerintah segera membayarkan hutangnya kepada Pertamina terkait BBM bersubsidi ini.

“Saat ini peredaran solar dan Pertalite masih bisa tercover alhamdulillah apalagi kita menginginkan hutang pertamina harus segera dibayarkan Pemerintah. Arus kas dari Pertamina sudah mencukupi ketika piutang pertamina terbayarkan diangka Rp 100 triliun,” ujarnya.

“Kalau menanggapi itu beluma ada pembahasan sama sekali terkait pembelian solar dan Pertalite. Tapi memang beban postur APBN dengan subsidi ini agak berat, insyallah tetap berusaha sebaik-baiknya, kita berharap piutang pertamina segera dibayarkan,” tambahnya.

Sebelumnya, pemerintah tengah menggodok aturan terkait penunjukan teknis pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite dan Solar. Langkah pembuatan aturan pembelian Pertalite dan Solar ini agar penyalurannya dapat lebih tepat sasaran.

Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) Djoko Siswanto menjelaskan, regulasi itu akan mengatur dua hal, yakni kenaikan harga minyak dunia dan peralihan konsumen dari BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi akibat disparitas harga.

Saat ini harga Solar bersubsidi di angka Rp 5.100 per liter, jauh lebih tinggi dibanding solar nonsubsidi yang hampir Rp 13.000 per liter.