Menko Airlangga: Sektor Publik dan Swasta Perlu Melipatgandakan Investasi R&D Vaksin

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kembali menegaskan bahwa berbagai upaya untuk pemerataan vaksin secara global perlu terus dilakukan. Saat ini, sebanyak 5,16 miliar orang atau baru sekitar 67 persen populasi dunia telah menerima dosis vaksin Covid-19.

Namun sayangnya, pelaksanaan vaksinasi belum merata di seluruh dunia karena masih ada negara-negara yang belum mendapatkan akses vaksin dengan mudah.

Hal tersebut diungkapkan Menko Airlangga Hartarto dalam workshop bertema “Equitable Global Vaccine Manufacturing” di World Economic Forum Annual Meeting (WEFAM) 2022 di Davos, Swiss.

Menko Airlangga juga menyampaikan pentingnya peningkatan ketahanan kesehatan global yang dapat dicapai dengan teknologi, sumber daya manusia, dan pembiayaan yang memadai.

Di bidang teknologi, Menko Airlangga menekankan adanya kebutuhan mendesak untuk mendorong kolaborasi yang lebih kuat antara sektor publik dan swasta untuk melipatgandakan investasi dalam R&D vaksin dan pusat manufaktur vaksin.

"Pengembangan vaksin juga harus mempertimbangkan karakteristik khusus suatu negara. Misalnya, vaksin berbasis mRNA akan lebih murah jika diproduksi di negara dengan bahan baku yang melimpah dan mudah didapat, seperti Indonesia," jelas dia dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (26/5/2022).

Lebih lanjut, Menko Airlangga juga berbicara mengenai pentingnya SDM kesehatan dunia. Bagi negara maju, penurunan pertumbuhan penduduk dan fenomena silver economy telah mempersulit regenerasi talenta di bidang kesehatan.

Untuk negara berkembang, tantangannya berkisar pada biaya tinggi untuk sekolah kedokteran, distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata (seperti yang ada di daerah terpencil), dan kurangnya pelatihan berbasis kompetensi.

Terakhir, Menko Airlangga menggarisbawahi tentang persoalan pembiayaan yang menjadi inti dari setiap inovasi dan kebijakan. Karena biaya perawatan kesehatan secara global terus meningkat, maka semua pemangku kepentingan harus didorong untuk menerapkan pembagian biaya dan perbedaan biaya.

“Kita juga perlu bersiap menghadapi pandemi di masa depan. Oleh karena itu, melalui Joint Finance and Health Task Force, G20 sepakat untuk tidak mengabaikan kesenjangan pembiayaan dalam kesiapsiagaan dan respons pandemi (pandemic preparedness and response) dan menjajaki pembentukan mekanisme pembiayaan baru,” pungkas Menko Airlangga.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.