Menteri Suharso: Akses Sanitasi dan Air Minum Naik, Tapi Tak Dibarengi Kualitas

FOTO: Kepala Bappenas Bahas Evaluasi hingga Rencana Kerja Bersama DPR — Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (3/2/2022). Rapat membahas evaluasi dan capaian kinerja tahun 2021 dan rencana kerja tahun 2022. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta Dalam satu dekade terakhir Indonesia mencatat peningkatan akses sanitasi dan air minum di masyarakat. Namun, hal ini ternyata tidak dibarengi dengan standar kualitas yang memadai.

Menteri Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa mengungkap fakta-faktanya. Ia menyebut akses sanitasi layak di Indonesia meningkat dari 55 persen di 2010 menjadi 80 persen di 2021.

Kemudian, praktik BAB sembarangan di lahan terbuka mengalami penurunan dari 19 persen di 2010 menjadi 5 persen di 2021. Serta peningkatan akses air minum layak meningkat dari 66 persen di 2010 menjadi 91 persen di 2021.

“Dengan laju peningkatan ini indonesia masih berada pada jalur untuk mencapai target pembangunan jangka menengah nasional. Tetapi dengan peningkatan itu secara kualitatif tak diikuti dengan standar kualitasnya,” katanya dalam pembukaan Konferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional 2022, Rabu (25/5/2022).

Ia mengacu pada data yang dikumpulkan Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2021 lalu. Suharso menyampaikan, dari 80 persen rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak, hanya 7 persen rumah tangga yang memiliki akses layak dan aman.

“Dan dari 91 persen rumah tangga yang memiliki akses air minum layak, ini ketersediaan layak hanya 12 persen ayng dinilai aman, dan 19 persen yang memiliki air minum jaringan perpipaan,” terangnya.

Berdasar pada data ini, Suharso meminta pemerintah daerah meningkatkan perhatiannya guna memberikan akses kepada masyarakat. Alasannya, kepala daerah memiliki peran sentra dalam menjalankan tugas tersebut.

“ini kepada bupati dan walikota, dalam hal penyediaan air minum itu, utamanya di kota-kota deengan PDAM memang sebuah tantangan besar dan perlu penyelesaian yang terintegrasi sedemikian rupa. Saya kira ini program besar buat kita semua,” paparnya.

Ia memandang, dalam artian akses sanitasi yang aman berarti tak adanya limbah domestik yang dihasilkan tak boleh menimbulkan bahaya bagi masyarakat. Utamanya mengganggu ketersediaan air minum.

“Kalau dilihat dari proporsi akses aman terhadap akses layak, tampaklah bahwa pemenuhan akses aman itu perlu segera menjadi perhatian kita semua sebagaimana yang telah disampaikan tadi,” ujarnya.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

air pdam mati 100 keluarga kesulitan air bersih

2 dari 3 halaman

Wanti-Wanti

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa mewanti-wanti peran penting kepala daerah dalam menjamin ketersediaan air minum dan sanitasi di masyarakat. Ia ingin memastikan perhatian terhadap infrastruktur sektor ini menjadi hal penting.

Ia memandang Konferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional (KSAN) 2022 menjadi wadah penting dalam memperkuat profil sanitasi dan air minum. Ini sekaligus jadi wadah untuk mendiskusikan segala masalah utama dalam menjamin kebutuhan dasar masyarakat.

“Saya kira memang untuk penyediaan air minum yang sebagaimana ditingkatkan akses keamanan dan akses aman ini jawaban yang paling penting itu terletak di bahu para pemimpin di daerah,” katanya saat membuka KASN 2022, Rabu (25/5/2022).

Infrastruktur sanitasi dan air minum ini, menurutnya jadi satu aspek infrastruktur yang penting. Disamping akses jalan hingga gedung-gedung di perkotaan. Ia juga melihat adanya ancaman jika sanitasi dan air minum ini tidak tertangani dengan baik.

“seringkali kalau infrastruktur yang dilihat itu, jalan, gedung, padahal dari pengalaman kita saat pandemi, ketersediaan air itu menunjukkan (sebuah) ancaman. Kalau sekarang kita dihadapkan dengan hepatitis, kita lihat juga penyakit menular yang ada di Indonesia termasuk yang tertinggi di dunia,” terangnya.

“dan salah satu persoalannya adalah air bersih terutama penyediaan air minumnya,” imbuh dia.

Dalam hal ini, ia kembali menekankan peran kepala daerah untuk bisa memastikan hal itu. Tujuannya, untuk mengurangi risiko yang berbahaya bagi masyarakat.

“Saya kira saya mengajak bupati, walikota, untuk memberikan perhatian, atensi yang luar biasa hal-hal soal air ini, sebagaimana juga dalam infrastruktur pelayanan dasar lainnya,” kata dia.

3 dari 3 halaman

Indikator SDGs

Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Pada kesempatan yang sama, Suharso mengungkap peningkatan akses air minum dan sanitasi ayng layak dan aman merupakan salah satu indikator dari Sustainable Development Goals (SDGs). Bahkan ini telah menjadi bagian penting dalam penyediaan infrastruktur yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

“dan sejalan dengan visi Indonesia 2045, transformasi ekonomi didukung pembangunan SDM dimana didalamnya penyediaan air minum dan sanitasi berperan penting, sehingga kita bisa menyelamatkan masyarakat dan bangsa dari ketersediaan air yang tak memenuhi syarat,” tuturnya.

Penyediaan Akses

Lagi-lagi, Suharso menyampaikan, pandemi menjadi satu cermin penting dalam menyediakan fasilitas air minum dan sanitasi yang memadai di rumah tangga. Maka ia memandang masalah yang meliputi harus bisa diselesaikan.

“Karena itu perlu diselesaikan secara terintegrasi, terutama dalam mencegah dan mengendalikan infeksi yang jadi salah satu sumber gangguan penyakit,” katanya.