Neraca Perdagangan April Surplus USD 7,6 Miliar, Ekonomi RI Terus Bangkit

Liputan6.com, Jakarta Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan capaian positif dari neraca perdagangan Indonesia. Ia mencatat besaran surplus neraca perdagangan mencapai USD 7,6 miliar di April 2022.

Angka ini lebih tinggi dari besaran surplus dari bulan sebelumnya yang mencatat surplus sebesar USD 4,5 miliar. Sementara itu, aliran masuk modal asing ke pasar keuangan domestik masih tertahan karena ketidakpastian pasar keuangan global yang tinggi.

“Pada April 2022, neraca perdagangan kembali mencatat surplus yaitu mencapai USD 7,6 miliar, lebih tinggi dibandingkan surplus bulan sebelumnya sebesar USD 4,5 miliar,” kata Gubernur Bank Indonesia dalam pengumuman hasil rapat dewan gubernur BI, Selasa (24/5/2022).

Kemudian, Ia menyampaikan kondisi aliran modal asing ke pasar uang domestik yang tertahan bisa dilihat dari investasi portofolio. Ia mencatat aliran modal keluar pada triwulan II 2022 sebesar USD 1,2 miliar per 20 Mei 2022.

Sementara itu, posisi cadangan devisa indonesia disebut masih tetap tinggi sebesar USD 135,7 miliar per akhir April 2022. Angka ini setara dengan pembiayaan 6,9 impor atau 6,7 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.

“Posisi cadangan devisa Indonesia yang tinggi ini berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor,” terangnya.

Sementara, besaran surplus transaksi berjalan di triwulan I 2022 sebesar USD 200 juta. Ini ditopang besaran surplus neraca perdagangan yang tetap kuat seiring dengan harga ekspor komoditas yang tetap tinggi.

Lalu, transaksi modal dan finansial tercatat defisit lebih kecil sebesar USD 1,7 miliar seiring dengan optimisme investor terhadap pemulihan ekonomi domestik dan iklim investasi Indonesia yang terjaga.

“Kedepan defisit transaksi berjalan diperkirakan akan tetap rendah yaitu dalam kisaran 0,5 sampai 1,3 persen dari PDB sehingga tetap mendukung ketahanan sektor eksternal indonesia ditengah kondisi global yang serba tidak pasti,” terangnya.

Dari kunjungannya ke ibukota AS pada November, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan membawa pulang nota kesepahaman atau MOU dari Exim Bank senilai $750 juta atau sekitar Rp 10,6 triliun, Luhut juga mengantongi...

2 dari 4 halaman

Inflasi

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyebut inflasi masih tetap terkendali dan mendukung stabilitas perekonomian. Ia mencatat Indeks Harga Konsumen (IHK) pada April 2022 mencatat inflasi sebesar 0,95 persen month to month.

Sementara, secara inflasi tahunan, Perry mengungkap IHK pada April 2022 tercatat 3,47 persen year on year. Angka ini lebih tinggi dibandingkan inflasi bulan sebelumnya sebesar 2,64 persen yoy.

“Seiring dengan peningkatan harga komoditas global, mobilitas masyarakat dan pola musiman hari besar keagamaan nasional,” kata dia dalam Pengumuman Hasil Rapat Dewan Gubernur BI – Mei 2022, Selasa (24/5/2022).

“Inflasi tetap terjaga di tengah permintaan domestik yang meningkat, stabilitas nilai tukar yang terjaga, dan konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam mengarahkan ekspektasi inflasi,” imbuhnya.

Perry menambahkan, inflasi kelompok harga pangan yang bergejolak mengalami peningkatan. Terutama dipengaruhi oleh kenaikan inflasi minyak goreng seiring penyesuaian harga eceran tertinggi.

“Inflasi kelompok harga-harga yang diatur pemerintah dipengaruhi oleh inflasi angkutan udara, bensin, dan bahan bakar rumah tangga,” katanya.

3 dari 4 halaman

Tekanan Inflasi Masih Lanjut

Kedepannya, Perry memprediksi tekanan inflasi masih terus berlanjut sejalan dengan meningkatnya harga komoditas global. Ia memastikan BI telah mewaspadai dampaknya terhadap peningkatan ekspektasi inflasi dan menempuh langkah-langkah stabilitas yang diperlukan. Tujuannya untuk memastikan terkendalinya stabilitas inflasi kedepan.

“Dalam hal ini Bank Indonesia mengapresiasi langkah dan kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam kebijakan fiskal yang menaikkan subsidi, sehingga harga komoditas global tak berdampak pada harga-harga di dalam negeri,” terangnya.

Ia meyakinkan BI akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah melalui koordinasi moneter fiskal. Maupun penguatan tim pengendali inflasi di pusat maupun di daerah.

“Dengan langkah-langkah Bank Indonesia dan koordinasi erat dengan pemerintah, inflasi IHK tahun ini dan tahun depan diperkirakan bisa terkendali dengan kisaran sasaran 3 plus-minus 1 persen,” tegasnya.

4 dari 4 halaman

Nilai Tukar Rupiah

FOTO: Bank Indonesia Yakin Rupiah Terus Menguat — Teller menghitung mata uang Rupiah di Jakarta, Kamis (16/7/2020). Penguatan Rupiah dipengaruhi aliran masuk modal asing yang cukup besar pada Mei dan Juni 2020. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan nilai tukar rupiah terdepresiasi atau melemah 1,2 persen dibandingkan tingkat akhir April 2022 lalu. ia mengungkap itu disebabkan oleh aliran modal asing keluar.

Keluarnya aliran modal asing itu akibat dari ketidakpastiannya pasar keuangan global. Ia juga mengungkap terdepresiasinya nilai tukar rupiah ini sejalan dengan mata uang regional lainnya.

“Nilai tukar rupiah terdepresiasi sejalan dengan mata uang regional lainnya dengan meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global. Nilai tukar rupiah pada 23 mei 2022 terdepresiasi 1,2 persen dibanding dengan akhir April 2022,” katanya dalam pengumuman hasil Rapat Dewan Gubernur BI, Selasa (24/5/2022).

Depresiasi tersebut disebabkan oleh aliran modal asing keluar seiring dengan meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global di tengah terjaganya pasokan valas domestik. Khususnya,kata dia, dari korporasi dan persepsi positif terhadap prospek perekonomian indoneisa.

“Dengan perkembangan ini, nilai tukar rupiah sampai 23 Mei 2022 terdepresiasi sekitar 2,87 persen year-to-date dibandingkan dengan tingkat akhir 2021,” kata dia.

Kendati demikian, Perry menyebut tingkat depresiasi ini relatif lebih kecil dibandingkan dengan yang terjadi di beberapa negara tetangga. Contohnya, India yang mengalami depresiasi sebesar 4,11 persen, Malaysia 5,1 persen, dan Korea Selatan 5,97 persen.