Sukses

Temui Presiden WEF, Menko Airlangga Bahas Transisi Energi Berkelanjutan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bertemu dengan Presiden World Economic Forum Borge Brende pada kegiatan hari pertama, Minggu (22/5/2022) kemarin.

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bertemu dengan Presiden World Economic Forum Borge Brende pada kegiatan hari pertama, Minggu (22/5/2022) kemarin.

Menko Airlangga yang mewakili Pemerintah Indonesia mengungkapkan apresiasi atas terselenggaranya event tersebut di tengah situasi global yang masih belum menentu, terutama dalam upaya pemulihan pasca pandemi dan situasi konflik antara Rusia dan Ukraina saat ini.

Menko Airlangga menyampaikan kembali dukungan para pemimpin global termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap Agenda Davos 2022.

Dukungan tersebut antara lain responterhadap pandemi, pemulihan ekonomi, aksi iklim, inovasi teknologi, dan kolaborasi global untuk mendukung Presidensi G20 Indonesia.

Secara khusus, menurut Menko Airlangga, Indonesia adalah net exporter batu bara. Sedangkan untuk minyak, posisi Indonesia adalah net importer, walaupun produksi minyak Indonesia saat ini sekitar 700 kilo barel per hari.

Oleh karena itu, terkait mitigasi perubahaniklim dan transisi energi berkelanjutan, Indonesia sedang mengembangkan prototipe pajak karbon untuk pembangkit listrik tenaga batu bara, dan juga melakukan retirement pembangkit listrik tenaga batu bara untuk menggantinya dengan energi baru dan terbarukan (EBT) yang mempunyai model pembiayaan terjangkau dan berkelanjutan.

Saat ini, Indonesia sedang mengkaji proyek 4 GigaWatt (GW) solar power plant di Bintan yang output-nya akan diekspor ke Singapura serta untuk memenuhi keperluan domestik.

Untuk pembangkit listrik tenaga air, Kalimantan yang mempunyai sungai besar dan panjang merupakan daerah potensial yang diperkirakan dapat menghasilkan lebih dari 10 GW listrik.

Untuk tantangan dalam transisi energi, sebagian besar masyarakat Indonesia, dengan pendapatan per kapita sekitar USD 4.000 setahun, masih belum mampu membeli energi yang lebih mahal.

 

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 4 halaman

Apresiasi WEF

Menko Airlangga turut mengapresiasi WEF atas dukungan dan usulannya dalam membangun komunitas pemimpin bisnis di Indonesia sebagai platform mendorong aksi iklim di seluruh sektor publik dan swasta.

Kemudian menyusun pilot project pembiayaan alam dan keanekaragaman hayati melalui mekanisme blended finance, dan mengembangkan protokol obligasi transisi sebagai peluang memberikan pembiayaan kepada perusahaan yang memiliki target transisi ke industri hijau di masa depan.

Presiden WEF menyampaikan bahwa dengan ditunjuknya Presiden RI sebagai Champion Global Crisis Response Group (GCRG) sejalan dengan isu pangan, energi, dan keuangan.

Dalam rangka mengatasi tantangan besar yang saling terkait dalam ketahanan pangan, energi, dan keuangan global akibat konflik Rusia-Ukraina, maka GCRG memegang peranan penting, khususnya dalam membantu negara-negara berkembang mengatasi krisis finansial akibat pandemi yang diperparah krisis pangan dan energi akibat konflik Rusia dan Ukraina.

Turut hadir dalam pertemuan ini mendampingi Menko Airlangga adalah Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi, serta Dirjen Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian Eko Cahyanto.

3 dari 4 halaman

Menko Airlangga Jabarkan Program Pemerintah Bangun Kemandirian dan Kedaulatan Industri

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan bahwa pemerintah sangat berkomitmen untuk terus menjaga momentum pemulihan sektor industri nasional dengan mengarahkan pembangunan sektor industri kepada 3 prinsip. Ketiga prinsip tersebut adalah industri yang mandiri dan berdaulat, industri yang maju dan berdaya saing, serta industri yang berkeadilan dan inklusif.

Airlangga Hartarto menjelaskan, sektor industri memainkan peran penting sebagai penggerak dan penopang utama perekonomian nasional bahkan meski terdapat gejolak dan tantangan akibat pandemi Covid-19.

Industri pengolahan nonmigas tetap menjadi prime mover pertumbuhan ekonomi hingga kuartal I tahun 2022 dengan pertumbuhan sebesar 5,47 persen, melebihi pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,01 persen.

Sedangkan untuk nilai ekspor industri sampai dengan Maret 2022 sudah mencapai USD 50,52 miliar, dan berkontribusi sebesar 78,83 persen terhadap total ekspor nasional. Purchasing Manager’s Index Indonesia juga masih mampu berada di level ekspansif yaitu 51,9 pada bulan April 2022.

“Prinsip industri yang mandiri dan berdaulat berarti keberlangsungan industri manufaktur dalam negeri tidak boleh tergantung pada sumber daya luar negeri dan tentunya diharapkan ini dapat menjadi kekuatan ekonomi dalam negeri,” ungkap Airlangga Hartarto dalam acara SUMMIT Universitas Dian Nuswantoro dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (20/5//2022).

Untuk membangun kemandirian dan kedaulatan industri dalam negeri, Pemerintah mendorong optimalisasi beberapa program, yaitu Program Subtitusi Impor 35 persen tahun 2022, Program Peningkatan Produksi Dalam Negeri (P3DN), Hilirisasi Industri Sumber Daya Alam, serta mendorong industri yang bisa menghasilkan devisa, termasuk industri-industri yang berbasis sumber daya alam.

4 dari 4 halaman

Program Making Indonesia 4.0

Sedangkan prinsip industri yang maju dan berdaya saing diwujudkan melalui Program Making Indonesia 4.0 dalam tujuh sektor industri yakni industri makanan dan minuman, industri kimia, industri tekstil dan busana, industri otomotif, industri elektronika, industri farmasi, dan industri alat kesehatan.

Ketujuh sektor ini memberikan kontribusi sebesar 70 persen dari total PDB manufaktur, 65 persen ekspor manufaktur, dan 60 persen pekerja industri.

Kemudian prinsip industri yang berkeadilan dan inklusif salah satunya diwujudkan melalui Program Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM). Peningkatan peran sektor IKM sebagai bagian dari value chain manufaktur nasional akan membantu ketahanan industri dalam negeri.

“Kita sudah membuktikan hal tersebut pada krisis ekonomi 1998 dan 2008, ketangguhan pelaku usaha kecil dan menengah telah terbukti menjadi tulang punggung ketahanan ekonomi nasional. Selain itu, pemberdayaan IKM bisa memperluas kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan masyarakat. Dukungan yang diberikan Pemerintah kepada IKM selama masa pandemi juga menunjukkan bahwa IKM kita resilient,” lanjut Menko Airlangga.

Lebih lanjut, Pemerintah menggerakkan Program pengembangan Industri Kecil Menengah melalui Pengembangan Wirausaha Baru, Sentra IKM, Material Center, Link & Match dengan Industri Besar; dan Re-strukturisasi Mesin/Peralatan IKM. Selain itu, juga terdapat Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) untuk mengakselerasi transformasi digital UMKM, yang hingga akhir 2021 telah menghasilkan 9,2 juta unit UMKM on boarding dan 17,2 juta UMKM yang masuk ke dalam ekosistem ekonomi digital.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.