Urai Polemik Harga Minyak Goreng, Bulog Harus Ambil Alih Distribusi

Oleh Arief Rahman Hakim pada 21 Mei 2022, 16:00 WIB
Diperbarui 21 Mei 2022, 16:00 WIB
FOTO: Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng
Perbesar
Pedagang menunjukkan minyak goreng curah di pasar tradisional, Pondok Labu, Jakarta, Rabu (2/2/2022). Minyak goreng masih dijual dengan harga tinggi karena menghabiskan stok lama yang ada. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta Ekonom memandang pemerintah perlu mengambil langkah lebih tegas dalam mengatasi polemik minyak goreng. Misalnya dengan memberikan kewenangan distribusi lebih besar ke Perum Bulog.

Ini menyusul langkah pemerintah yang akan mencabut larangan ekspor bahan baku minyak goreng atau Crude Palm Oil (CPO) per 23 Mei 2022 mendatang. Ketentuan lebih rinci disebut akan dikeluarkan dalam waktu dekat oleh Kementerian Perdagangan.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai ada tiga langkah yang bisa dilakukan pemerintah menyusul pencabutan larangan ekspor yang akan diberlakukan segera. Pertama, ia meminta porsi Perum Bulog dalam melakukan distribusi minyak goreng ditambah.

“Pertama, tugaskan Bulog dan beri kewenangan untuk ambil alih setidaknya 40% dari total distribusi minyak goreng. Selama ini mekanisme pasar gagal mengatur margin yang dinikmati para distributor migor,” katanya kepada Liputan6.com, dikutip Sabtu (21/5/2022).

Dengan demikian Bulog nantinya membeli dari produsen minyak goreng dengan harga wajar, dan melakukan operasi pasar atau menjual sampai ke pasar tradisional.

Kedua, Bhima meminta pemerintah menghapus kebijakan subsidi ke minyak goreng curah, dan ganti dengan minyak goreng kemasan sederhana.

Alasannya, pengawasan minyak goreng kemasan jauh lebih mudah dibanding curah.

Ketiga, jika masalahnya adalah sisi pasokan bahan baku didalam negeri, maka program biodisel harus mengalah. Ia memandang target biodisel harus segera direvisi, dan fokuskan dulu untuk penuhi kebutuhan minyak goreng

“Tentu 3 kebijakan ini butuh penyegaran pejabat pelaksana, salah satunya melalui reshuffle menteri yang selama ini gagal menyelesaikan masalah migor,” tegasnya.

“Kalau kebijakan DMO mau dilakukan kembali bisa tidak efektif tanpa dilakukan 3 kebijakan yang direkomendasikan tadi,” imbuh Bhima.

 

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.


Saran YLKI

FOTO: Kenaikan Harga Minyak Goreng Penyumbang Utama Inflasi
Perbesar
Pedagang menata minyak goreng di sebuah pasar di Kota Tangerang, Banten, Selasa (9/11/2011). Bank Indonesia mengatakan penyumbang utama inflasi November 2021 sampai minggu pertama bulan ini yaitu komoditas minyak goreng yang naik 0,04 persen mom. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai pemerintah perlu mencabut hak guna usaha sawit swasta. Ia memandang hal itu bisa dilakukan guna melindungi konsumen minyak goreng dalam negeri.

Hal ini jadi langkah awal yang perlu dilakukan pemerintah untuk bisa mengendalikan harga minyak goreng di sisi hilir. Artinya, penyelesaian polemik minyak goreng ini perlu dibenahi sejak sektor hulu.

“Hal yang paling ideal jika pemerintah ingin melindungi konsumen dari gejolak migor adalah cabut HGU sawit milik swasta, kemudian atur ulang kepemilikan lahan sawit,” kata Tulus kepada Liputan6.com, Jumat (20/5/2022).

Dalam mengambil langkah ini, Tulus menilai pemerintah Indonesia perlu meniru Malaysia yang menguasai kepemilikan lahan sawit sebesar 40 persen. Harapannya, aturan turunannya bisa lebih mudah diatur pemerintah.

“Dalam hal ini malaysia patut dicontoh karena mampu menguasai 40 persen lahan sawit. Sehingga mudah mengatur tata niaga sawit/CPO, termasuk harga minyak goreng, dengan HET dan subsidi,” terangnya.

 


Kepemilikan Sawit Rendah

CPO
Perbesar
Ilustrasi CPO. (Istimewa)

Menurut data yang dimilikinya, kepemilikan sawit pemerintah melalui perusahaan pelat merah hanya berkisar 5-6 persen. Dengan porsi sekecil itu, ia memandang mustahil pemerintah bisa mengatur harga minyak goreng di pasaran.

“Sementara saat ini kepemilikan lahan sawit pemerintah Indonesia (via BUMN) hanya 5-6 persen saja. Dengan kepemilikan lahan sawit yang 5-6 persen itu maka terlalu musykil bagi pemerintah untuk mengintervensi kebijakan di sisi hilir (harga migor). Beranikah pemerintah melakukan hal ini?,” tukasnya.

Sementara itu, ekonom menilai pemerintah gagal mengambil jalan keluar untuk menekan harga minyak goreng lewat pelarangan ekspor. Ini menyusul pemerintah yang kembali membuka akses untuk ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya pada 23 Mei 2022 mendatang.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira memandang pelarangan ekspor secara total adalah kesalahan fatal pemerintah. Buktinya, harga minyak goreng di masyarakat masih terpantau tinggi.

Disamping itu, petani kelapa sawit juga dirugikan dengan harga tandan buah segar (TBS) sawit yang anjlok. Menurut data Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasinso) penurunannya terjadi hingga 70 persen dari harga normal.

“Pencabutan larangan ekspor CPO dan minyak goreng bukti bahwa kebijakan pengendalian harga minyak goreng lewat stop ekspor total seluruh produk CPO adalah kesalahan fatal. Harga migor di level masyarakat masih tinggi, petani sawit dirugikan dengan harga yang TBS anjlok karena oversupply CPO didalam negeri,” kata Bhima kepada Liputan6.com, Jumat (20/5/2022).

 

Infografis Alasan Larangan Ekspor CPO dan Bahan Baku Minyak Goreng. (Liputan6.com/Trieyasni)
Perbesar
Infografis Alasan Larangan Ekspor CPO dan Bahan Baku Minyak Goreng. (Liputan6.com/Trieyasni)
Lanjutkan Membaca ↓

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya