Dilema, Sri Mulyani Harus Hadapi 2 Pilihan Sulit

Oleh Liputan6.com pada 20 Mei 2022, 15:15 WIB
Diperbarui 20 Mei 2022, 15:17 WIB
Menkeu Sri Mulyani Beberkan Perubahan Pengelompokan/Skema Barang Kena Pajak
Perbesar
Menkeu Sri Mulyani mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/3/2021). Rapat membahas konsultasi terkait usulan perubahan pengelompokan/skema barang kena pajak berupa kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah Indonesia tengah menghadapi pilihan kebijakan (policy trade-off) yang sangat sulit. Namun situasi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi ini tak hanya dihadapi oleh Indonesia tetapi juga semua negara di dunia.

Menurut Sri Mulyani, saat ini telah terjadi pergeseran risiko, tantangan inflasi dan pengetatan moneter di tengah tren pemulihan ekonomi yang masih di tahap awal. Menghadapi itu, pemerintah dihadapkan dengan dua pilihan kebijakan.

Pertama, segera mengembalikan stabilitas harga atau mengendalikan inflasi. Artinya, pengetatan moneter dan fiskal yang akan memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan. Pilihan keduanya, tetap mendukung akselerasi pemulihan ekonomi setelah terpukul pandemi.

"Jika tidak terkelola, risiko global ini akan menggiring kepada kondisi stagflasi, yaitu fenomena inflasi tinggi dan terjadinya resesi seperti yang pernah terjadi di Amerika Serikat pada periode awal 1980-an dan 1990-an," kata Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (20/5/2022).

Kondisi ini bisa menyebabkan stagflasi. Hal ini akan memberikan imbas negatif luar biasa ke seluruh dunia. Terutama terhadap negara-negara berkembang dan emerging market.

"Perubahan risiko global ini harus menjadi fokus perhatian dan harus kita kelola secara tepat langkah dan tepat waktu, hati-hati dan efektif," kata dia.

Untuk itu, pilihan kebijakan yang ada saat ini menjadi sangat sensitif dan tidak mudah. Meski begitu pihaknya mengaku bisa menghadapi tantangan tersebut.

"Namun dengan berbekal kebersamaan dan keberhasilan kita semua dalam mengelola pandemi yang begitu sulit. Kita berharap dan sekaligus percaya bahwa Indonesia akan mampu menghadapi tantangan baru yang berbeda dan sangat kompleks ini," ungkapnya.

Untuk itu, dalam mengantisipasi eskalasi risiko global terutama dalam menghadapi potensi krisis pangan, krisis energi dan krisis keuangan, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengambil sikap. Sekjen PBB telah membentuk Global Crisis Response Group (GCRG) untuk mengidentifikasi tiga potensi krisis tersebut.

"Krisis seperti ini, sama seperti Pandemi Covid-19, tidak mungkin diselesaikan secara individual oleh satu negara mana pun, betapa pun super-power posisi mereka," katanya.

Kerjasama global menjadi keharusan. Apalagi saat ini Indonesia terpilih menjadi bagian dari enam negara-negara champion GCRG tersebut.

Hal ini pun menjadi kesempatan yang dapat dimanfaatkan dengan optimal untuk mengusung agenda-agenda kerjasama global yang juga sangat strategis bagi kepentingan perekonomian domestik. Dalam forum G20, eskalasi risiko ekonomi global juga telah menjadi salah satu fokus perhatian. Presidensi Indonesia mendorong adanya solusi nyata secara kolektif untuk mengatasi berbagai potensi krisis tersebut.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.


Sederet Tantangan Pertumbuhan Ekonomi RI di 2022 versi Bank Indonesia

Proyeksi Ekonomi Indonesia 2022
Perbesar
Suasana gedung bertingkat dan permukiman warga di kawasan Jakarta, Senin (17/1/2022). Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 mencapai 5,2 persen. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sebelumnya, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti mencatat, setidaknya ada tiga tantangan besar yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2022. Pertama, normalisasi kebijakan moneter oleh negara maju.

kedua, masih terdapat dampak luka memar (scarring effect) akibat pandemi Covid-19 di sektor rill. Dan ketiga berlanjutnya ketegangan politik antara Rusia dan Ukraina.

"Secara global dampaknya terhadap tekanan inflasi begitu kuat, dan ini harus diwaspadai (Indonesia)," jelas Destry dalam acara Peluncuran Buku Kajian Stabilitas Keuangan No.38 Maret 2022, Jumat (13/5).

Untuk itu, Bank Indonesia terus berupaya menjaga momentum pemulihan melalui penguatan sinergi kebijakan nasional. Termasuk didalamnya kebijakan makroprudensial akomodatif.

Selain itu, bank sentral menekankan pentingnya kebijakan otoritas terkait yang well calibrated, well planned, and well communicated. Hal ini untuk menjawab berbagai tantangan yang masih akan mewarnai pemulihan ekonomi global dan domestik ke depan.

Lebih lanjut, Bank Indonesia berkomitmen melanjutkan bauran kebijakan yang mendukung pemulihan ekonomi nasional, diantaranya melalui kebijakan makroprudensial yang akomodatif dan inovatif bersinergi dengan kebijakan KSSK.

Salah satunya sinergi dalam membangun ekonomi yang inklusif melalui pembiayaan dan gerakan penggunaan produk dalam negeri.


Pertumbuhan Ekonomi RI Berpeluang Sentuh 5,2 Persen di 2022

FOTO: Bank Dunia Turunkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Perbesar
Pemandangan gedung perkantoran dan pusat perbelanjaan di Jakarta, Selasa (5/4/2022). Bank Dunia menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 menjadi 5,1 persen pada April 2022, dari perkiraan sebelumnya 5,2 persen pada Oktober 2021. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Peneliti ekonomi makro dan keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Riza Annisa Pujarama menyatakan Indonesia memiliki peluang cukup besar untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi tahun ini sebesar 5,2 persen.

“Target 2022 sebesar 5,2 persen sementara capaian triwulan I 5,01 persen sehingga peluang untuk mencapai target cukup besar jika dibandingkan sejak 2015-2021 kita tidak pernah mencapai target,” katanya dikutip dari Antara, Rabu (11/5/2022).

Riza menuturkan hal itu lantaran pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I-2022 mampu mencapai 5,01 persen dan hampir seluruh sektor lapangan usaha telah mengalami pertumbuhan serta pemulihan.

Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan di antaranya adalah pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, industri listrik dan gas, konstruksi, transportasi dan pergudangan serta jasa keuangan dan real estate.

Hanya ada empat sektor lapangan usaha yang mengalami penurunan pertumbuhan dibanding triwulan I-2021 yaitu informasi dan komunikasi, jasa pendidikan, serta pertanian, kehutanan dan perikanan sekaligus pengadaan air, pengelolaan samah, limbah dan daur ulang.

Meski demikian, Riza mengingatkan pemerintah tetap perlu mengakselerasi dan mengatasi tantangan ekonomi di triwulan berikutnya seperti inflasi.

Ia menjelaskan inflasi global dapat berpengaruh ke Indonesia melalui perdagangan karena bahan-bahan baku untuk industri pengolahan dalam negeri banyak yang masih impor.

“Sehingga itu akan mempengaruhi industri kita,” ujar Riza.

 

Infografis Laju Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Produk Domestik Bruto 2019-2021. (Liputan6.com/Abdillah)
Perbesar
Infografis Laju Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Produk Domestik Bruto 2019-2021. (Liputan6.com/Abdillah)
Lanjutkan Membaca ↓

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya