Dilema, Sri Mulyani Harus Hadapi 2 Pilihan Sulit

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah Indonesia tengah menghadapi pilihan kebijakan (policy trade-off) yang sangat sulit. Namun situasi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi ini tak hanya dihadapi oleh Indonesia tetapi juga semua negara di dunia.

Menurut Sri Mulyani, saat ini telah terjadi pergeseran risiko, tantangan inflasi dan pengetatan moneter di tengah tren pemulihan ekonomi yang masih di tahap awal. Menghadapi itu, pemerintah dihadapkan dengan dua pilihan kebijakan.

Pertama, segera mengembalikan stabilitas harga atau mengendalikan inflasi. Artinya, pengetatan moneter dan fiskal yang akan memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan. Pilihan keduanya, tetap mendukung akselerasi pemulihan ekonomi setelah terpukul pandemi.

"Jika tidak terkelola, risiko global ini akan menggiring kepada kondisi stagflasi, yaitu fenomena inflasi tinggi dan terjadinya resesi seperti yang pernah terjadi di Amerika Serikat pada periode awal 1980-an dan 1990-an," kata Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (20/5/2022).

Kondisi ini bisa menyebabkan stagflasi. Hal ini akan memberikan imbas negatif luar biasa ke seluruh dunia. Terutama terhadap negara-negara berkembang dan emerging market.

"Perubahan risiko global ini harus menjadi fokus perhatian dan harus kita kelola secara tepat langkah dan tepat waktu, hati-hati dan efektif," kata dia.

Untuk itu, pilihan kebijakan yang ada saat ini menjadi sangat sensitif dan tidak mudah. Meski begitu pihaknya mengaku bisa menghadapi tantangan tersebut.

"Namun dengan berbekal kebersamaan dan keberhasilan kita semua dalam mengelola pandemi yang begitu sulit. Kita berharap dan sekaligus percaya bahwa Indonesia akan mampu menghadapi tantangan baru yang berbeda dan sangat kompleks ini," ungkapnya.

Untuk itu, dalam mengantisipasi eskalasi risiko global terutama dalam menghadapi potensi krisis pangan, krisis energi dan krisis keuangan, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengambil sikap. Sekjen PBB telah membentuk Global Crisis Response Group (GCRG) untuk mengidentifikasi tiga potensi krisis tersebut.

"Krisis seperti ini, sama seperti Pandemi Covid-19, tidak mungkin diselesaikan secara individual oleh satu negara mana pun, betapa pun super-power posisi mereka," katanya.

Kerjasama global menjadi keharusan. Apalagi saat ini Indonesia terpilih menjadi bagian dari enam negara-negara champion GCRG tersebut.

Hal ini pun menjadi kesempatan yang dapat dimanfaatkan dengan optimal untuk mengusung agenda-agenda kerjasama global yang juga sangat strategis bagi kepentingan perekonomian domestik. Dalam forum G20, eskalasi risiko ekonomi global juga telah menjadi salah satu fokus perhatian. Presidensi Indonesia mendorong adanya solusi nyata secara kolektif untuk mengatasi berbagai potensi krisis tersebut.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.