Cerita Tjahjo Kumolo 5 Orang Berperan di Balik Kekuasaan 33 Tahun Soeharto

Oleh Arief Rahman Hakim pada 19 Mei 2022, 17:00 WIB
Diperbarui 20 Mei 2022, 08:45 WIB
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo
Perbesar
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo pada acara Peringatan Hari Kearsipan Ke-51 dan Anugerah Kearsipan Tahun 2022, Rabu (19/5/2022).

Liputan6.com, Jakarta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo mengakui jika saat ini pemerintah masih terus berupaya menegakkan reformasi birokrasi. Proses yang diakui masih berjalan panjang.

Terkait reformasi birokrasi ini, dia berbagi cerita saat pemerintahan Presiden Soeharto. Tjahjo menyebut ada 5 orang yang berperan membuat Soeharto mampu memerintah selama 33 tahun.

"Saya mengambil contoh reformasi birokrasi. Ini jangan dilihat demokrasi atau tidak. Zaman pemerintahan Pak Harto, negara hanya diurus 5 orang. Saya saksi karena zaman pak Harto saya sudah jadi pejabat negara. 5 orang yang mengatur republik ini sehingga mampu mempertahankan Pak Harto 33 tahun berkuasa," jelas dia pada acara Peringatan Hari Kearsipan Ke-51 dan Anugerah Kearsipan Tahun 2022, Rabu (19/5/2022).

Orang pertama dimaksud adalah Presiden Soeharto sendiri. Meski memiliki wakil tapi Tjahjo menuturkan jika semua tetap dipegang Soeharto.

Bahkan dia mengibaratkan jika Wakil Presiden saat itu hanya seakan ban serep yang cukup hadir meresmikan satu proyek, tanpa diajak rembukan akan sesuatu hal.

Kedua, adalah Darmono. Kala itu, dia menjabat sebagai Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet bahkan merangkap Ketua Umum Golkar.

"TNI Polri harus jalur A Golkar, korpri harus jalur B Golkar, koperasi, kadin, Hipmi ini harus jadi jalur golkar, selesai 1 orang yang menentukan," jelas dia.

Adapula nama Solihin GP yang bertugas menentukan jabatan gubernur, bupati hingga walikota.  "Bupati Bantul bisa jadi gubernur, bagaimana Bupati Klaten karena beras rojolele yang setiap hari dimakan Cendana. Jadi gubernur itu yang menentukan Pak Solihin GP," jelas dia.

Terakhir, Soemitro. Kata Tjahjo, dia yang menentukan mereka yang menjadi Pangdam, Kapolda, Danrem hingga komandan distrik militer (Kodim).

"Selesai republik ini di 5 orang ditambah pasukan kasintel yakni Ali Moertopo dan LB Moerdani," tambahnya.

Kemudian, jelas dia, terjadi perubahan usai reformasi. Di mana birokrasi menjadi panjang sekali dan ini dikeluhkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

 


Tjahjo Kumolo Ingatkan ASN: Tidak Boleh Memaki-maki Pemerintah

ASN di Jakarta Tetap Masuk dengan Kapasitas 75 Persen
Perbesar
Pegawai negeri sipil (PNS) melakukan aktivitas di Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Balai Kota, Jakarta, Senin (9/5/2022). Pemprov DKI masih menerapkan kapasitas maksimal 75 persen terhadap para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di kantor usai Lebaran Idul Fitri 1443 H/2022 M. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo mengingatkan para aparatur sipil negara (ASN) berhati-hati dalam bertindak, seperti bermain media sosial.

"Hati-hati bermedsos ria, hati-hati ASN itu. Dengan bangga dapat medsos yang memaki-maki pemerintah langsung di-share, tidak boleh," kata dia pada Peringatan Hari Kearsipan Ke-51 dan Anugerah Kearsipan Tahun 2022, dikutip Kamis (19/5/2022).

ASN diminta harus profesional dan tegak lurus pada pemerintahan yang sah. Mulai dari posisi yang terbawah harus tegak lurus pada atasannya.

Kata Tjahjo, ASN juga harus setia pada Undang Undang Dasar, Negara Kesatuan Republik Indonesia, bendera dan lambang negara.

Serta patuh pada setiap keputusan pemerintah. Meski diakui masih ada ASN yang tidak mau mengikuti pemerintah.

Dia sempat menyentil ada kepala daerah yang justru bangga jika tidak mematuhi keputusan pemerintah pusat.

"Ada kepala daerah yang bangga dan gagah kalau saya bisa melawan keputusan pempus, itu ada. Ada bupati walikota bangga saya menolak apa yg sudh dipoytuskan kemebterian ada juga," tegas dia.

Dia pun berharap kepatuhan ini juga dilakukan para jajaran aparat pemerintah lain. 

"Kamtibmas tegak lurus ke Kapolsek, Kapolres tegak lurus sampai Kapolri. Babinsa Koramil sampai Panglima TNI. Termasuk juga daerah siapapun gubernurnya siapapun wakil gubernur nya dari partai mana pun juga," dia menandaskan.

 

Infografis TMII Lepas dari Keluarga Soeharto
Perbesar
Infografis TMII Lepas dari Keluarga Soeharto (Liputan6.com/Triyasni)
Lanjutkan Membaca ↓

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya