Tjahjo Kumolo Ingatkan ASN: Tidak Boleh Memaki-maki Pemerintah

Oleh Arief Rahman Hakim pada 19 Mei 2022, 15:59 WIB
Diperbarui 19 Mei 2022, 16:54 WIB
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo
Perbesar
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo pada Peringatan Hari Kearsipan Ke-51 dan Anugerah Kearsipan Tahun 2022, Rabu (18/5/2022).

Liputan6.com, Jakarta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo mengingatkan para aparatur sipil negara (ASN) berhati-hati dalam bertindak, seperti bermain media sosial.

"Hati-hati bermedsos ria, hati-hati ASN itu. Jangan bangga dapat medsos yang memaki-maki pemerintah langsung di-share, tidak boleh," kata dia pada Peringatan Hari Kearsipan Ke-51 dan Anugerah Kearsipan Tahun 2022, dikutip Kamis (19/5/2022).

ASN diminta harus profesional dan tegak lurus pada pemerintahan yang sah. Mulai dari posisi yang terbawah harus tegak lurus pada atasannya.

Kata Tjahjo, ASN juga harus setia pada Undang Undang Dasar, Negara Kesatuan Republik Indonesia, bendera dan lambang negara.

Serta patuh pada setiap keputusan pemerintah. Meski diakui masih ada ASN yang tidak mau mengikuti pemerintah.

Dia sempat menyentil ada kepala daerah yang justru bangga jika tidak mematuhi keputusan pemerintah pusat.

"Ada kepala daerah yang bangga dan gagah kalau saya bisa melawan keputusan pempus, itu ada. Ada bupati walikota bangga saya menolak apa yg sudh dipoytuskan kemebterian ada juga," tegas dia.

Dia pun berharap kepatuhan ini juga dilakukan para jajaran aparat pemerintah lain. 

"Kamtibmas tegak lurus ke Kapolsek, Kapolres tegak lurus sampai Kapolri. Babinsa Koramil sampai Panglima TNI. Termasuk juga daerah siapapun gubernurnya siapapun wakil gubernur nya dari partai mana pun juga," dia menandaskan.

 

 


Bukan Lagi WFH dan WFO, PNS Bakal Bisa Kerja dari Mana Saja

ASN di Jakarta Tetap Masuk dengan Kapasitas 75 Persen
Perbesar
Pegawai negeri sipil (PNS) melakukan aktivitas di Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Balai Kota, Jakarta, Senin (9/5/2022). Pemprov DKI masih menerapkan kapasitas maksimal 75 persen terhadap para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di kantor usai Lebaran Idul Fitri 1443 H/2022 M. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Pemerintah tengah merancang sistem kerja baru bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pada sistem kerja yang baru ini, para PNS nantinya bukan lagi bisa bekerja dari rumah atau yang selama ini dikenal dengan Work From Home (WFH), tetapi bisa bekerja dari mana saja atau Work from Anywhere (WFA).

Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama BKN, Satya Pratama mengatakan, maksud dari sistrem kerja WFA atau work from anywhere ini yaitu ASN dapat bekerja secara fleksibel dari mana saja dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Tujuannya ialah meningkatkan kinerja dan kepuasan ASN dalam bekerja, sekaligus meningkatkan efektifitas dan efisiensi birokrasi pemerintahan

Dalam konsepnya Work from Anywhere ini, yang penting kinerja dan target para ASN atau PNS tersebut tercapai. Hal tersebut sebagaimana telah tertuang dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil.

"Namun halnya, bagi unit kerja yang bersinggungan langsung dengan pelayanan publik, dan yang tugas dan fungsinya menuntut kehadiran di kantor, tetap WFO," kata dia kepada Liputan6.com di Jakarta, Rabu (11/5/2022).

 


WFA Bisa Hemat APBN, Tapi PNS Bakal Kehilangan Sebagian Tunjangan

ASN di Jakarta Tetap Masuk dengan Kapasitas 75 Persen
Perbesar
Pegawai negeri sipil (PNS) melakukan aktivitas di Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Balai Kota, Jakarta, Senin (9/5/2022). Pemprov DKI masih menerapkan kapasitas maksimal 75 persen terhadap para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di kantor usai Lebaran Idul Fitri 1443 H/2022 M. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menilai, rencana kebijakan work from anywhere (WFA) bisa berdampak terhadap uang tunjangan bagi PNS. Tapi di sisi lain, pengeluaran APBN bakal lebih terjaga.

"WFA ASN akan lebih efisien, tentu efisien dalam arti anggaran. Karena mereka kan enggak perlu ke kantor dan sebagainya," kata Trubus kepada Liputan6.com, Minggu (15/5/2022).

Dengan tidak bekerja ke kantor, otomatis alokasi anggaran untuk tunjangan dalam bentuk uang lembur bakal banyak berkurang.

Meski bisa lebih menghemat APBN, Trubus menilai sistem kerja WFA belum tepat diimpelentasikan saat ini. Utamanya karena kesiapan infrastruktur digital yang belum merata di seluruh daerah Nusantara.

"Tapi untuk sekarang kita enggak siap, karena internetnya belum ada. Apalagi kabupaten/kota pemekaran, sampai sekarang enggak kerja. Cuman ngabisin anggaran doang," keluhnya.

"(Pemerintah) pusat itu menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Sekarang pertanyaannya untuk kabupaten/kota pemekaran, memang punya elektronik? Kan enggak ada," sebut dia.

Butuh waktu dan persiapan yang lebih panjang bila pemerintah serius ingin menyiapkan sistem kerja WFA bagi ASN. Termasuk dari segi aturan dan pengawasan kepada para pegawainya.

"Kalau jangka panjang mau diterapkan, yang paling dipersiapkan sekali ya kebijakan tertulisnya. Termasuk mekanisme prosedurnya, termasuk sanksinya. Jadi itu harus ada, sanksinya dipecat. Jangan sampai mereka tunjangannya sama dengan yang di dalam," ujarnya.

 

Infografis 56 Eks Pegawai KPK Akan Direkrut Jadi ASN Polri, Ujung Polemik? (Liputan6.com/Trieyasni)
Perbesar
Infografis 56 Eks Pegawai KPK Akan Direkrut Jadi ASN Polri, Ujung Polemik? (Liputan6.com/Trieyasni)
Lanjutkan Membaca ↓

Tag Terkait

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya