Temui DPR, Sri Mulyani Minta Tambahan Anggaran Subsidi BBM dan Listrik

Sementara itu, terjadi kenaikan kompensasi untuk BBM dan listrik. Sri Mulyani menjelaskan, saat ini harga keekonomian energi mengalami peningkatan.

Namun pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan harga demi menjaga daya beli masyarakat di tengah momentum pemulihan ekonomi nasional. Akibatnya, selisih harga keekonomian tersebut dibebankan pada APBN.

Anggaran kompensasi yang semula Rp 18,5 triliun menjadi Rp 235,6 triliun. Artinya ada penambahan anggaran untuk kompensasi sebesar Rp 216,1 triliun.

Bendahara negara ini merincikan, alokasi dana untuk kompensasi BBM untuk meroket menjadi Rp 213,2 triliun dari semula Rp 18,5 triliun. Mengalami kenaikan Rp 194,7 triliun. Begitu juga dengan alokasi untuk kompensasi solar menjadi Rp 98,5 triliun dari semula Rp 18,5 triliun atau mengalami kenaikan Rp 80,0 triliun.

Pemerintah juga mengalokasikan anggaran kompensasi untuk BBM jenis pertalite sebesar Rp 114,7 triliun. Sebelumnya dalam UU APBN 2022 tidak dianggarkan. Begitu juga dengan kompensasi listrik yakni Rp 21,4 triliun.

Untuk itu pemerintah mengusulkan tambahan anggaran APBN untuk memberikan subsidi dan kompensasi. Tambahan subsidi dan kompensasi ini dilakukan pemerintah agar tidak harga-harga BBM, LPG dan listrik tidak mengalami kenaikan.

"Karena apabila ini tidak dinaikkan, harga listrik dan BBM yang naik atau sebaliknya, anggarannya tetap tapi harga BBM dan listrik yang dinaikkan. Pilihannya hanya 2 dan ini kebijakan yang diambil pemerintah meskipun itu berarti pengeluaran APBN kita lebih besar," kata dia mengakhiri.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada kuartal I 2022 turun menjadi USD 411,5 miliar, dibandingkan dengan posisi pada kuartal sebelumnya sebesar USD 415,7 miliar (Rp 6.114 triliun).

Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono, menuturkan, penurunan total utang ini dampak dari turunnya utang sektor publik (Pemerintah dan Bank Sentral) dan sektor swasta.

"Adapun secara tahunan, posisi Utang Indonesia dari Luar Negeri terkontraksi sebesar 1,1 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada triwulan sebelumnya yang sebesar 0,3 persen (yoy)," jelas dia, Kamis (19/5/2022).

Tren penurunan Utang Luar Negeri Pemerintah pada kuartal I 2022 masih berlanjut. Posisinya dari USD 196,2 miliar, menurun dari posisi kuartal sebelumnya sebesar USD 200,2 miliar.

Secara tahunan, pertumbuhan Utang Luar Negeri pemerintah terkontraksi 3,4 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada kuartal sebelumnya sebesar 3,0 persen (yoy).

Penurunan terjadi seiring beberapa seri Surat Berharga Negara (SBN) yang jatuh tempo, baik SBN domestik maupun SBN Valas.

Serta adanya pelunasan neto atas pinjaman yang jatuh tempo selama periode Januari hingga Maret 2022, yang sebagian besar merupakan pinjaman bilateral.

Selain itu, volatilitas di pasar keuangan global yang cenderung tinggi turut berpengaruh pada perpindahan investasi pada SBN domestik ke instrumen lain, sehingga mengurangi porsi kepemilikan investor nonresiden pada SBN domestik.

Penarikan ULN pada triwulan I 2022 masih diutamakan untuk mendukung belanja prioritas Pemerintah, termasuk upaya penanganan Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel.

Dukungan ULN Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan belanja prioritas hingga bulan Maret 2022 antara lain mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,6 persen) dari total ULN Pemerintah).

Kemudian sektor jasa pendidikan (16,5 persen), sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (15,1 persen), sektor konstruksi (14,2 persen), serta sektor jasa keuangan dan asuransi (11,7 persen).

Posisi ULN Pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN Pemerintah.

ULN swasta menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Posisi ULN swasta pada triwulan I 2022 tercatat sebesar 206,4 miliar dolar AS, turun dari USD 206,5 miliar pada kuartal IV 2021.

Secara tahunan, ULN swasta terkontraksi 1,8 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada kuartal sebelumnya sebesar 0,6 persen (yoy).

Perkembangan tersebut disebabkan oleh pembayaran pinjaman luar negeri dan surat utang yang jatuh tempo selama kuartal I 2022 sehingga ULN lembaga keuangan (financial corporations) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) terkontraksi masing-masing sebesar 5,1 persen (yoy) dan 1 persen (yoy).