Sukses

Mentan SYL Bantu Obat-obatan untuk Kendalikan Wabah PMK di Sumedang

Menurut SYL, pengobatan ini merupakan upaya pemerintah dalam merespon PMK secara cepat agar tidak menular terhadap hewan lainnya.

Liputan6.com, Sumedang Penyakit Mulut dan Kuku (PKM) mulai merebak di hewan ternak. Berkaitan dengan hal tersebut, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) bersama Anggota Komisi IV DPR RI, Sutrisno melihat secara langsung pengobatan terhadap hewan ternak yang terkonfirmasi positif PMK di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

Menurut SYL, pengobatan ini merupakan upaya pemerintah dalam merespon PMK secara cepat agar tidak menular terhadap hewan lainnya.

"Proses yang saat ini terus berjalan antara lain melakukan intervensi obat-obatan seperti vitamin, antibiotik dan termasuk obat herbal yang biasa dibuat dengan kearifan lokal daerah tertentu. Alhamdulillah yang dipakai ternyata penyembuhannya sangat cepat," ujar SYL, Rabu (18/5). 

SYL mengatakan upaya penyembuhan hewan ternak yang terjangkit wabah PMK sudah dilakukan secara masif sehingga tingkat kematianya bisa ditekan secara maksimal. Oleh karena itu, SYL meminta agar masyarakat tidak perlu panik karena pemerintah terus bekerja secara cepat.

"Hari ini saya bersama Anggota Komisi IV melihat langsung upaya pemerintah di Sumedang. PMK memang ada tapi PMK dapat disembuhkan dan tidak menular kepada manusia," katanya.

Di samping itu, Mentan memastikan bahwa ketersediaan hewan ternak menjelang hari raya Idul Adha dalam kondisi yang cukup aman. Wabah PMK tidak memiliki pengaruh besar atau dampak buruk terhadap ketersediaan.

"Ketersediaan dalan menghadapi Idul qurban beberapa bulan kedepan semua sudah dalam proses persiapan yang sebaik-baiknya. Tentu kita juga berharap daerah-daerah yang terkena langsung melakukan lockdown," katanya.

Mentan menambahkan, kebijakan lockdown dapat dilakukan oleh posko darurat cepat tanggap yang dikordinir langsung oleh para kepala daerah baik bupati maupun walikota. Posko tersebut nantinya akan terhubung langsung dengan Gubernur sampai pemerintah pusat.

 

(*)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.