Mengintip Dampak Kenaikan Cukai pada Kinerja Produsen Rokok Kuartal I 2022

Menurut Fendi, kondisi ini yang menjadi salah satu penyebab kinerja perusahaan rokok pada Golongan 2-3 tidak mengalami penurunan secara signifikan, bahkan beberapa di antaranya cenderung positif.

Pada kuartal I 2022, laba bersih PT Wismilak Inti Makmur Tbk (WIIM) hanya turun tipis 2,3 persen menjadi Rp37,68 miliar. Laba bersih PT Indonesian Tobacco Tbk (ITIC) bahkan naik signifikan hingga 116 persen menjadi Rp3,79 miliar.

PT Bentoel Internasional Investama Tbk (RMBA), juga membukukan kinerja positif. Sepanjang kuartal I 2022, untuk pertama kalinya perusahaan mampu membukukan laba bersih Rp 4,29 miliar setelah bertahun-tahun merugi. Di tahun 2022 ini Bentoel resmi turun ke Golongan 2 untuk keseluruhan portfolionya. Pada periode yang sama 2021, RMBA membukukan rugi sebesar Rp 4,1 miliar.

“Bentoel tahun 2022 ini turun ke golongan 2 dan sedang proses delisting.Dengan turun ke golongan 2, COGS-nya tidak terlalu tinggi alias dapat menghemat kewajiban pembayaran cukai sebesar 40 persen. Ini menjadi kunci membalik kinerja Bentoel yang dalam beberapa tahun belakangan selalu merugi” kata Fendi. Berdasarkan laporan keuangan, beban cukai dan pajak Bentoel kuartal I 2022 tercatat hanya Rp 686,4 miliar, turun lebih dari 38 persen dibandingkan kuartal I 2021 sebesar Rp 1,11 triliun.

Menurut Fendi, tren merosotnya kinerja pabrikan Golongan 1 ini perlu jadi perhatian khusus. Semakin besarnya beban cukai pabrikan Golongan 1 akan mendorong pertumbuhan penjualan rokok murah dari perusahaan rokok Golongan 2 dan 3.

“Jika ini tidak berubah maka dalam jangka panjang era rokok murah akan terus berlanjut, sementara emiten pabrikan Golongan 1 bisa habis.” pungkasnya.

Kementerian Perindustrian bersama pemangku kepentingan terkait lainnya serius untuk melakukan upaya pencegahan dan pengendalian peredaran rokok ilegal di dalam negeri. Maraknya peredaran rokok ilegal, dapat mengancam keberlanjutan usaha industri rokok yang legal.

“Selain itu, adanya rokok ilegal juga bertentangan dengan prinsip pengembangan industri hasil tembakau (IHT), yaitu mengoptimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatifnya,” kata Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kemenperin, Edy Sutopo pada acara FGD Pencegahan Perokok Anak Sejak Usia Remaja di Indonesia di Jakarta, dikutip Sabtu (30/4/2022).

Edy menyebutkan, regulasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi peredaran rokok ilegal, di antaranya melalui Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 72 Tahun 2008 tentang Pendaftaran dan Pengawasan Penggunaan Mesin Pelinting Sigaret (rokok).

Dalam regulasi tersebut, disebutkan perusahaan industri Sigaret Kretek Mesin (SKM), Sigaret Putih Mesin (SPM) dan perusahaan rekondisi wajib didaftarkan pada dinas provinsi serta memiliki sertifikasi registrasi dan dilakukan pengawasan secara berkala oleh pemerintah daerah.

“Jadi, dalam upaya mencegah kegiatan produksi sigaret (rokok) ilegal yang dapat membahayakan masyarakat, perlu dilakukan pembinaan melalui pendaftaran mesin pelinting sigaret (rokok) dan pengawasan terhadap penggunaannya,” paparnya.

Regulasi berikutnya adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT). KIHT ini dibentuk oleh Ditjen Bea Cukai sebagai upaya preventif, yang diperuntukan bagi IHT skala kecil dan menengah. Sementara itu, upaya represif dilakukan penegakan hukum melalui Program Gempur Bea dan Cukai.

“Kebijakan lainnya adalah dialokasikannya Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), yang merupakan kebijakan bantalan untuk membantu mengatasi dampak negatif, antara lain untuk penanganan masalah kesehatan, untuk menekan peredaran rokok ilegal, dan lain-lain,” sebut Edy.

DBHCHT tersebut ditetapkan melalui PMK dengan besaran 2 persen dari perolehan cukai. Penggunaan DBHCHT, porsi terbesarnya (50 persen) untuk kesejahteraan masyarakat dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi di daerah.

Kemudian, sebesar 40 persen untuk kesehatan dalam rangka mendukung Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sisanya, 10% untuk penegakan hukum dalam rangka menurunkan tingkat peredaran barang kena cukai (BKC) illegal.

Edy berharap, dengan upaya pencegahan dan pengendalian peredaran rokok ilegal di dalam negeri, kinerja sektor IHT di tanah air dapat terjaga baik. Sebab, sektor IHT berperan strategis dalam menopang perekonomian nasional karena sebagai penyumbang devisa negara dan penyerap tenaga kerja yang cukup signfikan.

“Sektor IHT merupakan penyumbang penerimaan negara terbesar melalui cukai hasil tembakau, PPN dan PPh,” ungkapnya. Pada tahun 2021, pendapatan cukai hasil tembakau mencapai Rp188 triliun. Selain itu, Indonesia adalah negara eksportir terbesar ke-6 di dunia untuk produk IHT. Pada tahun 2021, IHT mencatatkan nilai ekspornya sebesar USD855 juta.

“Selain itu, banyak sekali masyarakat kita yang menggantungkan hidupnya dari usaha hulu sampai hilir di sektor IHT,” tuturnya.

Sektor IHT ini mempunyai keterkaitan yang cukup erat dari sektor hulu ke hilir, dan berdampak luas secara sosial dan ekonomi yang melibatkan 2 jutaan petani tembakau dan cengkeh, serta 600 ribu buruh pabrik rokok, hingga melibatkan 2 juta pelaku usaha dan tenaga kerja di sektor distribusi dan retail.