Menteri Teten Ajak Aktivis dan Penggiat NGO Bantu Tumbuhkan Sejuta Wirausaha Baru

Oleh Tira Santia pada 17 Mei 2022, 10:30 WIB
Diperbarui 17 Mei 2022, 10:30 WIB
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki dalam Rapat Koordinasi Nasional Transformasi Digital dan Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM.
Perbesar
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki dalam Rapat Koordinasi Nasional Transformasi Digital dan Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM.

Liputan6.com, Jakarta - Menyusul adanya salah pengertian atas pernyataan Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki beberapa waktu lalu, Menteri Teten berencana segera mengundang dialog para aktivis dan penggiat Non-governmental organization (NGO).

Pertemuan tersebut, dimaksudkan agar tidak ada salah pengertian mengenai tujuan pemerintah. Terutama dalam menambah dan melahirkan 1 juta wirausaha baru dari kalangan usaha mikro dan kecil.

“Kita tidak boleh membiarkan usaha mikro atau ultramikro terus membesar dari sisi jumlah, namun mengalami stagnasi dalam pertumbuhan usahanya. Memberdayakan usaha mikro menjadi wirausaha mapan sangat penting menjadi bagian dari kerja aktivis perubahan sosial, guna memperkuat ekonomi rayat agar struktur ekonomi nasional lebih berkeadilan,” kata Menteri Teten dalam keterangan resminya, Senin (16/5/2022).

Faktanya saat ini, jumlah wirausaha Indonesia masih sangat terbatas, yakni baru 3,18 persen. Jauh tertinggal di bawah Singapura yang sudah di angka 8,76 persen, Thailand 4,26 persen dan Malaysia 4,74 persen. Bahkan, negara-negara maju sudah mencapai 10-12 persen. Indonesia menargetkan jumlah wirausaha di tahun 2024 sebesar 3,95 persen.

“Pada akhirnya, dialog tersebut diharapkan bisa mengklarifikasi tujuan besar pengembangan wirausaha nasional menjadi bagian dari aktivisme sosial. Dan tidak dipersepsi sebagai anti demokrasi,” ujar Menteri Teten.

Diketahui sebelumnya, Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) bersama Kementerian/Lembaga (K/L) yang tergabung dalam Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional, menggelar rapat koordinasi pertama terkait Perpres kewirausahaan yang melibatkan sejumlah K/L Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional di Kantor KemenKopUKM di Jakarta, Kamis (12/5).

Dalam kesempatan tersebut, Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional menargetkan bisa menambah 1 juta wirausaha baru hingga 2024. Hal ini sebagaimana amanat Perpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024, yang juga merupakan pesan Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan ekosistem kewirausahaan di Tanah Air.

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.


Kementerian BUMN Punya Peran Penting Kejar Target 1 Juta Wirausaha Baru

FOTO: Mengunjungi Pameran Produk UMKM dalam Program Bangga Buatan Indonesia
Perbesar
Pengunjung memilih produk UMKM pada acara In Store Promotion di Mal Kota Kasablanka, Jakarta, Rabu (18/11/2020). Pemerintah mendorong sektor UMKM sebagai tindak lanjut dari program Bangga Buatan Indonesia. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Sebelumnya, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bersama perusahaan pelat merah mengambil peran penting dalam upaya mewujudkan jumlah wirausaha baru. Mulai dari pembiayaan hingga pendampingan bagi UMKM.

Dukungan ini merupakan bagian dari target terciptanya 1 juta wirausaha baru yang dicanangkan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. Staf Ahli Menteri bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Kementerian BUMN Loto Srinaita Ginting menyatakan dukungannya terkait program ini.

"Kami sangat mendukung program ini dan di Kementerian BUMN bersama BUMN sudah menyiapkan diri untuk mendukung dan menciptakan penambahan wirausaha mapan," katanya dalam konferensi pers di kantor Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta, Kamis (12/5/2022).

Salah satu upaya yang dilakukannya dengan hadirnya Rumah BUMN yang ada di 34 provinsi. Loto menyebut, fungsinya sebagai wadah perkembangan UMKM.

"Kami coba petakan bahwa support dari Kementerian BUMN itu ada 5, pertama adalah pelatihan UMKM untuk mendorong UMKM naik kelas, saat ini sudah ada Rumah BUMN di 34 provinsi untuk melatih dan supaya UMKM naik kelas," paparnya.

Kemudian, ia juga mendukung di sektor pembiayaan baik dari dana kemitraan maupun pembiayaan yang biss diakses di lembaga keuangan bank dan non bank.

"Kita dukung pembiayaan, baik dari dana kemitraan yang ada maupun dari pembiayaan yang saat ini bisa diakses di lembaga keuangan, baik dari bank maupun non-bank termasuk KUR," terangnya.


Jadi Offtaker

Realisasi KUR UMKM Capai 92 Persen
Perbesar
Pengrajin menyelesaikan produksi miniatur ondel-ondel di industri rumahan kesenian Betawi Raja Ondel-Ondel, Pasar Minggu, Jakarta, Senin (13/12/2021). Data Kemenkop UKM mencatat realisasi penyaluran KUR kepada UMKM hingga November 2021 sebesar Rp 262,95 triliun. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Selanjutnya, BUMN juga sepakat untuk menjadi offtaker dari produk-produk UMKM. Serta, memberikan dukungan akses pasar bagi produk-produk tersebut.

"Kita juga siap memberikan akses pasar yang lebih luas, baik pasar online maupun offline seperti Sarinah," ujarnya.

"Kita juga saat ini bekerja sama dengan beberapa kementerian, kami mendukung untuk penyediaan tempat usaha di infrastruktur strategis. Kita harapkan itu bisa mendorong sehingga tumbuh menjadi wirausaha mapan," ungkapnya.

Infografis Laju Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Produk Domestik Bruto 2019-2021. (Liputan6.com/Abdillah)
Perbesar
Infografis Laju Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Produk Domestik Bruto 2019-2021. (Liputan6.com/Abdillah)
Lanjutkan Membaca ↓

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya