Inflasi Indonesia Bisa Sentuh 6 Persen, Pemerintah Perlu Kendalikan

FOTO: Kenaikan Harga Minyak Goreng Penyumbang Utama Inflasi — Pedagang menata minyak goreng di sebuah pasar di Kota Tangerang, Banten, Selasa (9/11/2011). Bank Indonesia mengatakan penyumbang utama inflasi November 2021 sampai minggu pertama bulan ini yaitu komoditas minyak goreng yang naik 0,04 persen mom. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah perlu secara cermat mengendalikan angka inflasi ke depan. Hal ini agar tidak memberikan beban berat kepada masyarakat.

Ekonom dari Verdhana Sekuritas, Heriyanto Irawan memprediksi tingkat inflasi Indonesia bisa meningkat di atas 5 persen hingga 6 persen. sedangkan Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat inflasi per April 2022 telah mencapai 3,47 persen (yoy). Secara bulanan inflasi ini mengalami kenaikan 0,95 persen (mtm).

Estimasi angka inflasi ini terjadi karena adanya kenaikan harga komoditas dari energi sebagai dampak dari geopolitik antara Rusia dan Ukraina.

"Harga energi kita ke depan ini tidak menutup kemungkinan ada penyesuaian harga BBM dan ini bisa mendorong inflasi," kata Heri dalam Tanya BKF: Mengoptimalkan Sumber Pertumbuhan Ekonomi ke Depan, Jakarta, Jumat (13/5/2022).

Bila dibandingkan dengan negara lain, inflasi Inflasi yang mencapai 6 persen masih relatif rendah dibandingkan dengan negara lain. Apalagi harga pangan juga masih stabil yang tercermin dari harga beras yang masih bisa dikendalikan.

Di sisi lain nilai tukar rupiah masih stabil karena kinerja ekspor yang masih mencatatkan surplus selama 23 bulan berturut-turut. "Dampak rupiah dengan inflasi ini harus bisa diukur dengan dijaga agar relatif rendah tapi kalau ini naik, harus bisa menjaga ekonomi kita," kata dia.

Menurut Heri, setelah negara mampu mengendalikan penyebaran virus corona, maka tantangan kali ini berupa kenaikan inflasi. Tantangan ini tak hanya berlaku bagi Indonesia melainkan berbagai negara di dunia.

"Inflasi adalah tantangan yang terbesar setelah Covid-19 untuk seluruh negara tak terkecuali Indonesia," kata dia.

Untuk itu, menurut Heri, setiap negara termasuk pemerintah Indonesia harus memberikan perhatian lebih pada tren kenaikan inflasi ini. Sebab inflasi terjadi tidak seketika saja mengingat rantai pasok kebutuhan sangat penting. Bahkan dia menyarankan agar negara juga membuat tim khusus yang memantau kenaikan inflasi.

"Hemat kami mungkin selain sudah ada Satgas Covid-19 kita perlu ada juga Satgas Inflasi," katanya.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Dampak Rencana Sembako dikenakan PPN bisa berujung kepada inflasi yang akan semakin tinggi

2 dari 3 halaman

Pemerintah Klaim Inflasi Masih Bisa Dikendalikan

Selama PPKM, Inflasi Agustus 2021 Diperkirakan 0,04 Persen — Aktivitas jual beli di Pasar Lembang, Tangerang, Selasa (24/8/2021). Berdasarkan survei pemantauan harga yang dilakukan bank sentral pada minggu ketiga Agustus 2021, inflasi diperkirakan sebesar 0,04% secara bulanan atau month on month (mom). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Di sisi lain pemerintah menilai tingkat inflasi Indonesia masih sesuai dengan sasarannya. Berada dalam rentang yang diasumsikan dalam APBN 2022 sebesar 2 persen 4 persen.

"Inflasi Indonesia ini masih rendah dari negara lain dengan angka 3,5 persen di bulan April. Ini masih dalam range yang kita rencanakan," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu dalam kesempatan yang sama.

Namun pemerintah akan memantau khusus perkembangan inflasi tersebut. Terutama untuk sektor energi dan bahan pangan karena dampaknya harus dimitigasi. "Sejauh ini kita masih bisa mitigasi sehingga inflasi yang bertransisi ke rumah tangga bisa ditahan dengan baik," ungkapnya.

Maka, kata Febrio pemerintah akan menggunakan instrumen APBN sebagai syok absorber. Menjadikan APBN sebagai bantalan agar dampak keniakan inflasi tidak begitu bergejolak di tingkat masyarakat.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

3 dari 3 halaman

BPS: Inflasi April 2022 Tercatat 0,95 Persen, Tertinggi Sejak Januari 2017

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka inflasi untuk April 2022. Dalam survei BPS, Indeks Harga Konsumen (IHK) naik dari 108,95 pada Maret menjadi 109,98 pada April. Dengan kata lain terjadi inflasi di April 2022 sebesar 0,95 persen.

"Pada April ini terjadi inflasi 0,95 persen (mtm). Kalau kita tarik mundur ke belakang Ini merupakan inflasi yang tertinggi sejak Januari 2017 di mana saat itu terjadi inflasi sebesar 0,97 persen," kata Kepala BPS Margo Yuwono, dalam konferensi pers Rilis Berita Resmi Statistik, Senin (9/5/2022).

Sedikit berbeda dengan bulan sebelumnya, penyumbang inflasi pada April ini utamanya berasal dari komoditas minyak goreng, bahan bakar bensin, hingga daging ayam ras yang menyumbang cukup besar.

“Penyumbang inflasi utama pada bulan april ini berasal dari komoditas minyak goreng, bensin, daging ayam ras, tarif angkutan udara serta ikan segar,” katanya.

Dengan terjadinya inflasi pada April ini, maka angka inflasi tahun kalender April 2022 terhadap Desember 2021 sebesar 2,15 persen. Sementara itu, inflasi tahun ke tahun (yoy) April 2022 terhadap April 2021 sebesar 3,47 persen.

“Kalau ditarik ke belangan angka inflasi ini tertinggi sejak Agustus 2019, dimana saat itu paa Agustus 2019 terjadi inflasi 3,49 persen,” terangnya.