Lagi, Jokowi Sentil Menteri hingga Kepala Daerah soal Belanja Produk Dalam Negeri

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengingatkan para menteri kabinet kerja, kepala daerah hingga BUMN untuk membeli produk dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan barang modal dan jasa.

Mengingat tahun ini potensi dana yang bisa berputar dari pemerintah pusat dan daerah Rp 1.062 triliun.

"Ini sudah 2 kali saya sampaikan bekerja fokus untuk meningkatkan komponen dalam negeri atau TKDN. Artinya belanja barang dan jasa harus diarahkan kepada pembelian produk-produk dalam negeri," kata Jokowi dalam Pembukaan Musrenbang Tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (28/4).

Presiden mengatakan potensi belanja barang modal dan jasa dari pemerintah sangat besar. Dari pemerintah pusat mencapai Rp 526 triliun.

Kemudian dari pemerintah daerah sebesar Rp 535 triliun. Ditambah dari BUMN sekitar Rp 420 triliun. Sehingga total anggaran yang bisa dibelanjakan Rp 1.481 triliun.

"Ini angka yang besar sekali. Jangan sampai angka besar ini dibelanjakan untuk barang-barang impor," kata dia.

Dia memerintahkan setiap kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah untuk mengurangi dan menghilangkan konsumsi produk impor. Langkah ini harus diambil semua pihak dalam rangka mendukung perkembangan produk dalam negeri bisa berkembang.

Arahkan semuanya pembelian ke produk-produk dalam negeri. Hilangkan dan kurangi sebanyak-banyaknya pembelian produk impor, dan siapkan kapasitas produksi nasional kita," katanya.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Indonesia resmi memegang Presidensi G20 setelah dipegang oleh Italia. Presiden Jokowi sendiri yang secara simbolis menerima kepemimpinan G20 langsung dari Roma, Italia. Lalu apa untungnya bagi Indonesia?

2 dari 4 halaman

Jokowi Minta Pemerintah Tanam Jagung dan Kedelai Sendiri

Presiden Joko Widodo (Instagram/@jokowi) — Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dia juga meminta agar pemerintah membuat kebijakan yang berpihak kepada industri substitusi impor untuk memenuhi kebutuhan domestik. Misalnya untuk mengurangi impor jagung, maka kebijakan untuk produksi jagung harus diberi keberpihakan.

"Misalnya jagung impor, ya tanamkan jagung. Di mana saja bisa tumbuh, kok impor. Kedelai juga kita impor, padahal banyak daerah yang sesuai buat menanam kedelai,

Tak lupa sambil memberikan dukungan kepada para pelaku usaha lokal untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas produksinya. "Beri pendampingan UMKM untuk penuhi standar internasional," kata dia mengakhiri.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

3 dari 4 halaman

Pemerintah Wajib Belanja Produk Dalam Negeri, UMKM Makin Berkembang

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki dalam Rapat Koordinasi Nasional Transformasi Digital dan Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM.

Kebijakan pemerintah untuk memperbanyak dan menyerap produk lokal membuahkan hasil. Melalui kewajiban bagi kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah untuk belanja produk dalam negeri minimal 40 persen dari anggarannya, membuat beberapa pelaku UMKM untuk berlomba-lomba memproduksi produk lokal berkualitas.

Hal ini salah satunya dilakukan oleh PT Berkah Instalasi Medika yang merupakan penyedia alat kesehatan bagi rumah sakit di berbagai daerah Indonesia. Sebelumnya, perusahaan ini hanya menyediakan AKL (Alat Kesehatan Luar Negeri) untuk dijual kepada rumah sakit.

Namun, setelah pemerintah mendorong untuk membangun industri lokal yang mampu membuat alat kesehatan sendiri, perusahaan ini pun mulai membuat AKD (Alat Kesehatan Dalam Negeri).

"Kami ada beberapa produk, di mana ada 3 unggulan yang sudah masuk e-katalog LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), di antaranya ada HFNC, suction pump, dan dental aerosol. Nah untuk HFNC itu kami sudah TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) 42 persen,” kata Asep perwakilan dari PT Berkah Instalasi Medika dalam acara Business Matching Tahap Kedua, di Gedung SMESCO, Jakarta, Sabtu (16/4/2022).

Lebih lanjut, Asep mengatakan bahwa produk lokal yang diproduksi oleh perusahaannya merupakan hasil kerja sama dengan PT ASKI (Astra Komponen Indonesia).

Meskipun ASKI merupakan perusahaan yang biasa memproduksi komponen otomotif, namun rupanya untuk membuat alat kesehatan bukan menjadi masalah untuk mereka.

"Kebetulan kami sebelumnya sudah mendistribusikan produk AKL ke sekitar 100 atau hampir 200 RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) di Indonesia. Mudah-mudahan setelah kami memproduksi AKD ini atau produk lokal dari kami juga bisa seperti itu," kata Asep.

4 dari 4 halaman

Apresiasi Keberpihakan Pemerintah

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam Business Matching Pengadaan Produk Dalam Negeri dan UMKM 2022 di Nusa Dua, Bali. (Dok Kemenkop)

Dia pun mengapresiasi keberpihakan pemerintah yang mewajibkan 40 persen anggaran belanja K/L dan Pemda untuk membeli produk lokal.

Asep juga berharap, dengan adanya kebijakan ini, perlahan-lahan kebutuhan impor untuk alat kesehatan dapat dihentikan dan lebih banyak menggunakan alat kesehatan lokal.

"Harapan kami, produk atau alat yang kita punya atau kita jual bisa didistribusikan ke seluruh Indonesia dan bermanfaat bagi rumah sakit yang ada di Indonesia," katanya.

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan saat ini produk dalam negeri yang dihasilkan para pelaku UMKM sudah semakin berkualitas. “Maka saya berharap jangan lagi ada produk impor dalam belanja pemerintah untuk produk yang dapat dihasilkan di dalam negeri. Sudah saatnya kita tingkatkan kolaborasi dengan produk UMKM,” katanya.

Apalagi kata dia, dengan valuasi nilai belanja pemerintah dan BUMN yang sangat besar apabila separuhnya saja bisa dipenuhi oleh produk UMKM dan koperasi, maka akan berdampak sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi.

“Dipastikan akan ada lapangan kerja baru bermunculan dan menjadikan daya saing produk UMKM semakin berkelas,” kata Teten.