Mengintip Puluhan UMKM Mejeng di Bazaar Ramadhan Bandara Soetta

Pemerintah terus mendorong pengadaan barang dan jasa untuk produk dalam negeri (PDN), khususnya dari UMKM. Kementerian Keuangan menghitung, potensi belanja APBN dan APBD untuk produk UMKM tahun ini total bisa mencapai Rp 747 triliun.

Direktur Pelaksana Anggaran Kementerian Keuangan Tri Budhianto mengatakan, total belanja APBD pada 2022 ini mencapai Rp 1.193,8 triliun. Sepertiga diantaranya bakal dialokasikan untuk UMKM.

"Dari sisi alokasi anggaran, yang berhasil kami identifikasi, potensi belanja dari APBD itu sekitar Rp 1.193 triliun. Untuk potensi PDN-nya di UMKM sekitar Rp 389,24 triliun," terang Tri Budhianto dalam sesi webinar, Rabu (20/4/2022).

Dari anggaran Rp 389,24 triliun tersebut, sebanyak Rp 11,2 triliun diantaranya dialokasikan untuk belanja bantuan sosial (bansos). Sementara sekitar Rp 179 triliun untuk belanja modal, serta Rp 199 triliun untuk belanja barang dan jasa.

Tak hanya pemerintah daerah, pemerintah pusat juga berkewajiban membelanjakan anggarannya untuk memborong produk barang dan jasa UMKM, meski besarannya sedikit lebih kecil.

"Sementara dari sisi belanja pemerintah pusat ada sekitar Rp 357,8 triliun yang kemungkinan bisa diarahkan untuk pembelian produk dalam negeri," ujar Tri Budhianto.

Agar seluruh program ini terwujud, Kementerian Keuangan bakal terus bersinergi antar kementerian/lembaga dan instansi lain, untuk mendorong penggunaan produk UMKM di pemerintah.

"Namun demikian, kami dari sisi Kementerian Keuangan juga menyadari, kami akan berkoordinasi, bersinergi, karena kebijakan pemerintah ini tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Ini harus dilakukan bersama-sama, sehingga bisa meraih tujuannya," tuturnya.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Teten Masduki, menegaskan bahwa perekonomian nasional beberapa waktu ke depan akan sangat bergantung pada kekuatan domestik, atau produk dalam negeri.

Hal tersebut dikatakannya saat Showcase and Business Matching tahap kedua bertajuk “Produk IT dan Digital” yang diselenggarakan Kementerian Koperasi dan UKM, Senin (18/4/2022) kemarin di Jakarta.

Atas kondisi itulah maka Showcase and Business Matching digelar. Teten pun menegaskan langkah tersebut untuk mengoptimalkan kebijakan pemerintah yang sudah diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja, bahwa 40 persen belanja kementerian dan lembaga termasuk pemerintah daerah, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah untuk membeli produk-produk koperasi dan UKM.

“Nilai cukup besar sekitar Rp400 triliun. Kalau kita belanjakan atau 40 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kita untuk membeli produk-produk UKM, Badan Pusat Statistik BPS sudah menghitung akan terjadi pertumbuhan ekonomi hingga 100,85 persen,” kata Menteri Teten.

Jumlah ini dikatakannya bukan nilai yang kecil di tengah ekonomi global dunia yang sedang lesu. Apalagi jika ini berjalan, juga bisa menyerap dan menciptakan sekitar dua juta lapangan kerja.

Lebih dari itu, jika sudah ada kepastian pasar untuk produk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), tentu akan mempercepat akselerasi penyaluran pembiayaan untuk sektor ini. Saat ini saja, pemerintah sudah menaikkan porsi kredit perbankan untuk sektor UMKM sebesar 30 persen.

“Ini akan menjadi momentum bagi kebangkitan UMKM untuk meningkatkan kualitas produksi dan kapasitas produksinya,” kata Menteri Teten.

Pada kesempatan tersebut, Teten Masduki pun mengajak semua Kementerian, Lembaga hingga Pemerintah Daerah agar mendukung serta berkomitmen menggunakan produk-produk dalam negeri.

“Akan terjadi pertumbuhan ekonomi dan bisa menyerap lapangan kerja sekitar 2 juta. Untuk menjadi negara 4 besar dunia, harus dari sekarang kita memperkuat sektor produksi kita,” kata Teten.

Pada Showcase dan Business Matching tahap kedua ini, Kementerian Koperasi dan UKM mengangkat tema “Teknologi Informasi, Komunikasi dan Digital”. Menurut Teten, produk-produk di bidang teknologi informasi, komunikasi dan digital buatan dalam negeri bagus dan mumpuni untuk bersaing di dunia pasar.

“Ada macam-macam produknya mulai dari simulator, mobil penangkap sinyal, produk aplikasi, hingga alat pertanian dengan tekonologi. Kami harapkan dengan adanya Showcase ini ada interaksi dengan pelaku UMKM, sehingga dapat memenuhi kebutuhan barang dan jasa pemerintah,” lanjutnya. 

Pada kesempatan yang sama Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Johnny Gerard Plate, memastikan kementeriannya mengalokasikan lebih dari 60 persen dari total anggaran 2022 untuk belanja produk-produk buatan dalam negeri, khususnya produk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Hal tersebut dikatakannya sebagai dukungan nyata Kementerian Kominfo dalam menggunakan produk dalam negeri, seperti yang telah diatur dalam Instruksi Presiden (Inpers) No 2 Tahun 2022.Pembiayaan Kominfo untuk belanja produk dalam negeri, diungkap Johnny adalah sebesar lebih dari Rp16 triliun, dari Rp25 triliun total anggaran yang ada.

“Kemarin saya diinformasikan (oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo) bahwa 60 persen anggaran, untuk produk dalam negeri,” ujar Menkominfo.

Alokasi tersebut lebih besar dari target belanja anggaran Kementerian dan Lembaga (K/L) untuk produk dalam negeri setiap tahun, yang minimal sebesar 40 persen.

Jumlah tersebut dikatakan Johnny tak lepas dari peranan jajaran pejabat Kementerian Kominfo, khususnya Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo yang telah berupaya keras menelaah dan memilah anggaran untuk kemudian mengalokasikannya ke belanja produk dalam negeri.

“Saya berterima kasih juga kepada Sekretaris Jenderal Kominfo Ibu Mira (Tayyiba), yang bekerja secara serius dan sungguh-sungguh untuk menelaah dan memilah anggaran Kominfo per tahun, berapa yang bisa dipakai untuk belanja produk dalam negeri,” katanya.

Selanjutnya dari alokasi tersebut, Kementerian Kominfo akan memilah dan mengalokasikan, untuk produk sektor industri yang menjadi domain Kementerian Perindustrian dan produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang menjadi wilayah Kementerian Koperasi dan UKM.

Menkominfo pun berharap langkah Kementeriannya dengan alokasi melebihi target, bisa dicontoh K/L lain, sehingga roda perekonomian khususnya pelaku UMKM terus bergerak.

Jika semua kementerian dan Lembaga mengalokasikan hingga 60 persen anggarannya untuk belanja produk dalam negeri, angka belanja pemerintah tersebut diproyeksi lebuh dari Rp1.400 triliun.

“Kalau semuanya (K/L) bersemangat seperti itu, maka dari Rp2.800 triliun (APBN 2022) tinggal dikalikan 60 persen. Berapa banyak, lebih jauh di atas Rp 1.400 triliun, seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden,” jelasnya.

Alokasi belanja produk dalam negeri yang sangat besar oleh pemerintah tersebut menurutnya harus diawasi dan diperlukan pendampingan agar dapat direalisasikan dengan benar.

Oleh karenanya Kementerian Kominfo dipastikan memberi dukungan penuh terhadap sistem pengadaan barang dan jasa digital atau e-katalog yang dilakukan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) agar proses belanja barang bisa dilakukan dengan memperhatikan tata pemerintahan (governance) dan akuntabilitasnya.

“Kominfo memperhatikan pelaksanaannya betul-betul secara digital (oleh LKPP) bisa dilakukan dengan mudah dan terlindungi,” tegasnya.