Menhub Budi Karya Takjub saat Jajal Mobil Tesla Milik Blue Bird

Sebelumnya, PT PLN (Persero) siap memasok listrik hijau bagi produsen kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) yang membangun pabrik di Indonesia.

Saat ini, PLN telah memiliki pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) dengan kapasitas terpasang mencapai 9 gigawatt (GW), yang kapasitasnya bakal meningkat hingga 29 GW pada 2030.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan, dengan daya terpasang tersebut mampu memenuhi kebutuhan listrik industri hijau. Hal ini selaras dengan rencana pemerintah dalam mengembangkan Kawasan Industri Hijau di sejumlah wilayah di Tanah Air.

"Saat ini semua industri bergerak pada energi berbasis ramah lingkungan. Melalui Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) hijau yang dicanangkan pada tahun 2021, PLN siap mendukung industri di Kawasan Industri Hijau melalui pembangkit EBT," ujar Darmawan, Senin, 4 April 2022.

Pada tahun ini, PLN bakal menambah kapasitas terpasang pembangkit EBT sebesar 228 MW.

Pembangkit ramah lingkungan tersebut terdiri dari PLTP sebesar 45 MW, PLTA dan PLTM 178 MW serta pembangkit listrik tenaga bioenergi 5 MW.

Selain dari sisi pasokan, Darmawan juga menjelaskan dalam mendukung pengembangan industri hijau di Indonesia, PLN juga membuka peluang kerja sama dalam carbon trading melalui Renewable Energy Certificate (REC).

"REC menjadi instrumen paling penting dalam menurunkan emisi. Kerja sama ini merupakan bukti nyata bahwa sektor industri mengambil peran luar biasa dalam transisi energi terbarukan," terang Darmawan.

Melalui REC, merupakan bukti PLN mewujudkan kerja sama pemenuhan tenaga listrik dari pembangkit berbasis EBT. Dia menjelaskan, kontrak pembelian REC dengan durasi kerja sama 1-5 tahun ini juga bakal memberi dampak positif bagi industri.

"Pelanggan memperoleh opsi pengadaan untuk pemenuhan target 100 persen penggunaan EBT yang transparan dan diakui secara internasional dan tanpa mengeluarkan biaya investasi untuk pembangunan infrastruktur," katanya.

Tidak hanya itu, industri juga membuktikan eksistensinya dalam berkontribusi mengurangi emisi karbon dengan menggunakan energi yang berasal dari pembangkit EBT di Indonesia.

Kontrak pembelian REC juga memberikan dampak bagi pemerintah yang tengah mendorong transisi energi menuju karbon netral 2060. Diharapkan, masifnya kontrak pembelian REC dapat mendorong pertumbuhan pasar nasional energi terbarukan sehingga dapat mempercepat pencapaian target bauran energi.

"Kami sangat terbuka bagi perusahaan-perusahaan lain yang ingin berkontribusi dalam penggunaan energi hijau dengan memanfaatkan REC ini," ungkap Darmawan.

Sebelumnya, Pemerintah semakin gencar membangun ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Gayung bersambut, para produsen kendaraan ramah lingkungan tersebut pun siap menambah model mobil listrik yang akan diproduksinya di Indonesia pada 2022 ini.

Pengamat Otomotif Bebin Djuana mengatakan, dari sisi manfaat, akan banyak keuntungan yang akan didapatkan masyarakat jika mau beralih dari kendaraan berbahan bakar fosil ke mobil listrik. Salah satunya, masyarakat bisa hemat biaya pembelian bahan bakar kendaraan.

"Yang secara langsung akan dirasakan masyarakat adalah biaya per kilometer yang turun drastis lebih dari 70 persen, belum lagi dibebaskan dari rutinitas pemeliharaan atau tidak service rutin," ucapnya dikutip Senin, 4 April 2022.

Sebagai gambaran, dengan 1 liter BBM seharga Rp 12.500 dengan jarak tempuh 10 km. Sedangkan dengan menggunakan mobil listrik membutuhkan bahan bakar 1,5 kWh senilai Rp 2.166 mobil listrik dengan jarak tempuh 10 km.

"Untuk kebutuhan charging harga di negara kita sudah murah. Tinggal kemudahan sarana dan prasarana saja yang perlu ditingkatkan," tutup dia.

Selain itu, Sejak jauh hari, pemerintah pun sudah mengobral insentif bagi pengembangan mobil listrik di Indonesia. Sebagai contoh, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah memberikan insentif pajak pada kendaraan listrik yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 74/2021.

Beleid tersebut mengatur kendaraan listrik dikenakan PPnBM sebesar 15 persen dengan dasar pengenaan pajak (DPP) 0 persen dari harga jual mulai 16 Oktober 2021.

Sementara itu, tarif PPnBM sebesar 15 persen atas DPP PPnBM sebesar 40 persen dikenakan atas kendaraan bermotor full hybrid dengan kapasitas sampai dengan 3.000 cc dengan konsumsi bahan bakar minyak lebih dari 23 kilometer per liter atau tingkat emisi CO2 kurang dari 100 gram per kilometer.

Kemudian, tarif 15 persen atas DPP PPnBM kendaraan full hybrid 46,66 persen dari harga jual berlaku atas kendaraan full hybrid dengan kapasitas silinder hingga 3.000 cc dengan konsumsi bahan bakar minyak lebih dari kilometer per liter hingga 23 kilometer per liter atau memiliki tingkat emisi CO2 mulai dari 100 gram per kilometer hingga 125 gram per kilometer.

Untuk kendaraan berteknologi plug-in hybrid electric vehicles,PPnBM dikenakan 15 persen dengan DPP sebesar 33,33 persen. Tarif itu berlaku atas kendaraan bermotor yang menggunakan teknologi _plug-in hybrid electric vehicles_ dengan konsumsi bahan bakar lebih dari 28 kilometer per liter atau tingkat emisi CO2 hingga 100 gram per kilometer.

Bebin mengatakan, selain insentif berupa keringanan PPnBM, pemerintah juga harus memberikan insentif kepada sektor perbankan agar bisa lebih all out memberikan kredit untuk kendaraan listrik.

"Penghapusan pajak untuk kendaraan listrik berjenjang untuk kendaraan hybrid juga. Perlu juga dukungan finansial dari perbankan seperti uang muka (down payment/DP) dan bunga yang lebih rendah dari kendaraan berbahan bakar fosil sehingga memberi semangat lebih besar bagi masyarakat untuk beralih," kata dia.