Jadi Motor Penggerak Ekonomi, UMKM Butuh 3 Jenis Pelatihan Ini

Tingginya kebutuhan bagi UMKM menunjukkan keinginan yang kuat bagi para pelaku UMKM untuk dapat berkembang dan juga mendukung program capaian pemerintah pada 2022.  Hal ini juga tampak pada UMKM yang mengikuti pelatihan di SETC.

Tercatat hingga saat ini sudah ada sekitar lebih dari 56.000 UMKM yang telah mengikuti beragam program pelatihan. Beragam program pelatihan UMKM yang terdapat pada SETC antara lain adalah program pelatihan keterampilan digital, termasuk pelatihan pemanfaatan teknologi digital yang berguna di masa pandemi Covid-19.

Hal ini termasuk bagaimana membuat toko daring di marketplace, merespon ulasan dari pelanggan, dan pembuatan media sosial untuk keperluan promosi. 

Selain itu, ada juga pelatihan keterampilan pemasaran sehingga para pelaku UMKM binaan dapat menjangkau lebih banyak calon pembeli hingga ke mancanegara, serta pelatihan mengenai tata cara ekspor produk ke luar negeri. Pada periode awal pandemi Covid-19 (April-Oktober 2020), SETC merancang dan melaksanakan program khusus yang terdiri dari beberapa rangkaian kegiatan untuk mendukung UMKM binaan beradaptasi dan menemukan strategi yang terbaik di masa krisis.

Program yang dilaksanakan mencakup rangkaian webinar dengan menghadirkan narasumber yang kompeten, rangkaian pelatihan dan pendampingan daring terkait ragam alternatif produk untuk menjaga ketahanan ekonomi dan pelatihan dan pendampingan daring terkait upaya menjaga ketahanan pangan UMKM. 

Salah satu pelaku UMKM yang mendapatkan manfaat dari UMKM adalah Ibu Winarsih.

Setelah mengikuti salah satu program dari SETC atau Satu UMKM Satu Kebun, Ibu Winarshi kini menekuni aktivitas berkebun yang menjadi kesibukan baru baginya. Hal ini tidak saja membantu ketersediaan pangan bagi keluarganya tetapi juga bagi masyarakat sekitarnya.

“Program ini benar-benar bisa mengurangi beban kami di masa pandemi. Sangat besar perannya bagi saya yang tidak pernah berkebun. Selain bisa merasakan panen, saya juga bisa bagi-bagi hasil kebun dengan tetangga. Yang saya tanam di atas balkon ini menggunakan barang-barang bekas yang betul betul bisa bermanfaat,” katanya.  

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Teten Masduki, menegaskan bahwa perekonomian nasional beberapa waktu ke depan akan sangat bergantung pada kekuatan domestik, atau produk dalam negeri.

Hal tersebut dikatakannya saat Showcase and Business Matching tahap kedua bertajuk “Produk IT dan Digital” yang diselenggarakan Kementerian Koperasi dan UKM, Senin (18/4/2022) kemarin di Jakarta.

Atas kondisi itulah maka Showcase and Business Matching digelar. Teten pun menegaskan langkah tersebut untuk mengoptimalkan kebijakan pemerintah yang sudah diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja, bahwa 40 persen belanja kementerian dan lembaga termasuk pemerintah daerah, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah untuk membeli produk-produk koperasi dan UKM.

“Nilai cukup besar sekitar Rp400 triliun. Kalau kita belanjakan atau 40 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kita untuk membeli produk-produk UKM, Badan Pusat Statistik BPS sudah menghitung akan terjadi pertumbuhan ekonomi hingga 100,85 persen,” kata Menteri Teten.

Jumlah ini dikatakannya bukan nilai yang kecil di tengah ekonomi global dunia yang sedang lesu. Apalagi jika ini berjalan, juga bisa menyerap dan menciptakan sekitar dua juta lapangan kerja.

Lebih dari itu, jika sudah ada kepastian pasar untuk produk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), tentu akan mempercepat akselerasi penyaluran pembiayaan untuk sektor ini. Saat ini saja, pemerintah sudah menaikkan porsi kredit perbankan untuk sektor UMKM sebesar 30 persen.

“Ini akan menjadi momentum bagi kebangkitan UMKM untuk meningkatkan kualitas produksi dan kapasitas produksinya,” kata Menteri Teten.

Pada kesempatan tersebut, Teten Masduki pun mengajak semua Kementerian, Lembaga hingga Pemerintah Daerah agar mendukung serta berkomitmen menggunakan produk-produk dalam negeri.

“Akan terjadi pertumbuhan ekonomi dan bisa menyerap lapangan kerja sekitar 2 juta. Untuk menjadi negara 4 besar dunia, harus dari sekarang kita memperkuat sektor produksi kita,” kata Teten.

Pada Showcase dan Business Matching tahap kedua ini, Kementerian Koperasi dan UKM mengangkat tema “Teknologi Informasi, Komunikasi dan Digital”. Menurut Teten, produk-produk di bidang teknologi informasi, komunikasi dan digital buatan dalam negeri bagus dan mumpuni untuk bersaing di dunia pasar.

“Ada macam-macam produknya mulai dari simulator, mobil penangkap sinyal, produk aplikasi, hingga alat pertanian dengan tekonologi. Kami harapkan dengan adanya Showcase ini ada interaksi dengan pelaku UMKM, sehingga dapat memenuhi kebutuhan barang dan jasa pemerintah,” lanjutnya.

Pada kesempatan yang sama Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Johnny Gerard Plate, memastikan kementeriannya mengalokasikan lebih dari 60 persen dari total anggaran 2022 untuk belanja produk-produk buatan dalam negeri, khususnya produk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Hal tersebut dikatakannya sebagai dukungan nyata Kementerian Kominfo dalam menggunakan produk dalam negeri, seperti yang telah diatur dalam Instruksi Presiden (Inpers) No 2 Tahun 2022.Pembiayaan Kominfo untuk belanja produk dalam negeri, diungkap Johnny adalah sebesar lebih dari Rp16 triliun, dari Rp25 triliun total anggaran yang ada.

“Kemarin saya diinformasikan (oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo) bahwa 60 persen anggaran, untuk produk dalam negeri,” ujar Menkominfo.

Alokasi tersebut lebih besar dari target belanja anggaran Kementerian dan Lembaga (K/L) untuk produk dalam negeri setiap tahun, yang minimal sebesar 40 persen.

Jumlah tersebut dikatakan Johnny tak lepas dari peranan jajaran pejabat Kementerian Kominfo, khususnya Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo yang telah berupaya keras menelaah dan memilah anggaran untuk kemudian mengalokasikannya ke belanja produk dalam negeri.

“Saya berterima kasih juga kepada Sekretaris Jenderal Kominfo Ibu Mira (Tayyiba), yang bekerja secara serius dan sungguh-sungguh untuk menelaah dan memilah anggaran Kominfo per tahun, berapa yang bisa dipakai untuk belanja produk dalam negeri,” katanya.

Selanjutnya dari alokasi tersebut, Kementerian Kominfo akan memilah dan mengalokasikan, untuk produk sektor industri yang menjadi domain Kementerian Perindustrian dan produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang menjadi wilayah Kementerian Koperasi dan UKM.

Menkominfo pun berharap langkah Kementeriannya dengan alokasi melebihi target, bisa dicontoh K/L lain, sehingga roda perekonomian khususnya pelaku UMKM terus bergerak.

Jika semua kementerian dan Lembaga mengalokasikan hingga 60 persen anggarannya untuk belanja produk dalam negeri, angka belanja pemerintah tersebut diproyeksi lebuh dari Rp1.400 triliun.

“Kalau semuanya (K/L) bersemangat seperti itu, maka dari Rp2.800 triliun (APBN 2022) tinggal dikalikan 60 persen. Berapa banyak, lebih jauh di atas Rp 1.400 triliun, seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden,” jelasnya.

Alokasi belanja produk dalam negeri yang sangat besar oleh pemerintah tersebut menurutnya harus diawasi dan diperlukan pendampingan agar dapat direalisasikan dengan benar.

Oleh karenanya Kementerian Kominfo dipastikan memberi dukungan penuh terhadap sistem pengadaan barang dan jasa digital atau e-katalog yang dilakukan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) agar proses belanja barang bisa dilakukan dengan memperhatikan tata pemerintahan (governance) dan akuntabilitasnya.

“Kominfo memperhatikan pelaksanaannya betul-betul secara digital (oleh LKPP) bisa dilakukan dengan mudah dan terlindungi,” tegasnya.