Bukan ke Komoditas, Subsidi BBM Lebih Pas Dikucurkan Langsung ke Individu

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah disarankan untuk memberikan subsidi energi seperti bahan bakar minyak (BBM) secara langsung ke masyarakat secara individu atau rumah tangga dibandingkan lewat komoditas. Subsidi yang diberikan bisa dalam bentuk kartu atau voucher.

Hal ini agar masyarakat bisa menggunakan subsidi yang diberikan pemerintah secara fleksibel dan guna menghindari pemberian subsidi tidak tepat sasaran.

"Bicara kesejahteraan, ketika diberi tunai masyarakat rumah tagngga bisa mengalokasikan uang dengan fleksibel jadi yang dibutuhkan dia beli dan pengaruh ke kesejahteraan," ujar Pakar Ekonomi Energi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Ardiyanto Fitrady, saat diskusi dengan media secara virtual, Senin (18/4/2022).

Dia menilai apabila subsidi diberikan ke komoditas, potensi kebocoran sangat besar dan sulit dikendalikan.

Pemberian subsidi secara individu dinilai bisa dilakukan pemerintah dengan melihat perkembangan teknologi saat inii.

"Data kemiskinan sudah membaik dan itu semestinya lebih tepat sasaran. Lebih baik daripada subsidi diberikan ke komoditas dan bocor ke orang yang tidak jadi target subsidi," tambah dia.

Kalaupun subsidi memang harus diberikan ke komoditas, pemerintah harus menetapkan batasan. "Dengan begitu sisi keuangan pemerintah bisa menjaga alokasi budget-nya. Kalau ada yang bocor, harga berubah misalnya tidak akan sebesar dampaknya,” lanjutnya.

Menurut Ardiyanto, menaikan harga komoditi isunya sangat besar. Apalagi kaitannya dengan komoditi yang digunakan banyak orang, seperti bahan bakar minyak (BBM) maupun LPG.

Untuk itu, dia menyarankan, lebih baik pemerintah memebrikan subsidi langsung ke rumah tangga miskin.

Dia mengingatkan jika tujuan awal subsidi adalah mengurangi beban masyarakat miskin. Sedangkan masyarakat menengah ke atas tidak perlu dibantu.

2 dari 4 halaman

Penyesuaian Harga BBM

Sebuah Truk yang terpantau petugas berulang kali mengisi BBM bersubsidi jenis bio solar di SPBU Kabupaten Bengkalis. (Liputan6.com/M Syukur)

Dia menyebutkan, BBM bukan energi terbarukan sehingga jika disubsidi pasti akan ada kebocoran. Masyarakat akan lebih banyak membeli (BBM) daripada seharusnya.

“Ini yang dimaksud level efisien. Harusnya harga itu disesuaikan, karena kalau mahal berkurang belinya. Harga itu mencerminkan kelangkaan. Kalau langka, individu akan mengurangi konsumsi,” kata dia.

Menurut Ardiyanto, tidak adanya kenaikan harga BBM sejak awal harga minyak terus meroket dari level USD 90 melewati USD 100 per barel merupakan bentuk itikad baik pemerintah di masa sulit akibat dampak pandemi COVID-19.

Seharusnya, badan usaha mengikuti naik turunnya harga minyak dengan melakukan penyesuaian harga BBM. Apalagi subsidi kompensasi juga tidak gratis, namun berasal dari realokasi APBN.

“Itu sebenarnya bisa dikeluarkan buat yang lain, mungkin juga lebih bermanfaat untuk kesehatan dan pendidikan. Sebenarnya kita kehilangan kesempatan mendanai program lain,” ungkapnya.

3 dari 4 halaman

Subsidi Tidak Langsung Dilepas

SPBU di Jakarta Pusat Stop Jual Solar Bersubsidi — Kebijakan ini dilatarbelakangi turunnya kuota subsidi BBM di APBN-P 2014 dari 48 juta kiloliter menjadi 46 juta kiloliter, Senin (4/8/14). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Ardiyanto menilai subsidi seharunya itu tidak langsung dilepas ketika ada masalah seperti saat ini, yaitu tingginya harga minyak mentah sehinga mempengaruhi harga BBM di dalam negeri.

Karena ketika keuangan tidak kuat lalu subsidi dilepas atau dikurangi drastis yang terjadi adalah shock perekonomian akan besar.

“Orang akan sulit menyesuaikan diri. Inti masalahnya adalah perilaku masyarakat. Seberapa besar konsumsi BBM itu bisa ditata perilakunya. Ketika harga dinaikan sedikit demi sedikit orang bisa mengurangi konsumsi. Tapi kalau diminta mengurangi konsumsi drastis itu sulit,” kata dia.

Dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR pada Rabu (13/4/2022) pekan lalu, Menteri ESDM Arifin Tasrif malah menyepakati penambahan kuota Solar dan Pertalite.

Dua jenis BBM yang masuk kategori subsidi dan penugasan itu dinaikkan kuotanya. Pertalite yang tahun ini diproyeksikan 23,05 juta kiloliter (KL) dinaikkan kuotanya 5,45 juta KL menjadi 28,5 juta KL.

Sedangkan Solar naik dari proyeksi 15,1 juta KL menjadi 17,39 juta KL. Hal ini akan meningkatkan impor keduanya karena kilang domestik hanya mampu memasok 55% kebutuhan nasional.

4 dari 4 halaman

Strategi Pemerintah

Kebutuhan Elpiji 3 Kg — Pekerja menurunkan tabung gas LPG 3 kilogram (kg) dari truk di Jakarta, Rabu (16/12/2020). PT Pertamina (Persero) memperkirakan kebutuhan gas elpiji 3 kg naik menjadi 7,50 juta metrik ton pada 2021. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Dalam Raker tersebut, Menteri ESDM menyampaikan strategi jangka pendek pemerintah untuk menyesuaikan harga Solar, Pertalite, dan LPG 3 kg.

Hal ini merupakan dampak dari harga minyak mentah dunia yang melewati USD 100 per barel sedangkan asumsi harga minyak Indonesia (ICP) USD 63 per barel.

Apalagi Indonesia mengimpor produk BBM dengan harga keekonomian. Di sisi lain, sudah lebih dari tiga tahun pemerintah tidak menyesuaikan harga BBM dan LPG yang sebenarnya dialokasikan untuk masyarakat berpenghasilan rendah itu.

Terkait skenario kenaikan harga BBM dan LPG subsidi, Ardiyanto menyarankan, momentum yang tepat untuk penyesuaian harga BBM bergantung kemampuan budget pemerintah. Namun yang bisa dipastikan saat harga naik mengikuti harga pasar dengan sendirinya konsumsi akan turun mencapai level optimum.

“Selama ini masyarakat kita karena harganya murah maka konsumsi terlalu banyak. Sementara dari sisi pemerintah tidak baik juga kalau membatasi kuantitas,” katanya.

Untuk mengurangi shock perekonomian, tambah Ardiyanto, kenaikan harga BBM bisa dibedakan antara produk yang memiliki ikutan lebih besar, seperti Solar dengan menurunkan subsidi atau kenaikan harga lebih landai dibandingkan BBM untuk kendaraan pribadi.

“Idealnya tidak ada subsidi komoditi, tapi karena sudah telanjur supaya dampaknya tidak terlalu drastis, subsidi untuk kendaraan pribadi bisa lebih kecil,” ujarnya.

Masyarakat harus bersiap merogoh kantong lebih dalam terkait rencana kenaikan harga listrik dan BBM jenis pertalite. Langkah ini ditempuh sebagai upaya untuk hemat anggaran negara.