Menko Airlangga Bocorkan Rahasia Terkendalinya Covid-19 di Indonesia

Selain itu, Pemerintah juga telah melakukan sinergi dan kolaborasi dengan seluruh pihak dari berbagai sektor mulai dari Pemerintah Daerah hingga Lembaga Internasional. Koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara rutin dilaksanakan setiap minggu guna menjadi katalis dalam percepatan pembuatan kebijakan terkait penanganan pandemi terlebih pada sektor ekonomi.

Kolaborasi global juga dilakukan Pemerintah dengan berbagai Lembaga Internasional seperti WHO, IFRC, UNDP, dan UNICEF yang telah membantu Indonesia dalam penyusunan pedoman teknis dan pendampingan pelaksana teknis pendistribusian vaksin secara cepat dan tepat sasaran.

Selain kolaborasi global dengan Lembaga Internasional, Pemerintah juga melakukan sinergi dengan beberapa negara lain seperti halnya Australia, Jepang, Amerika Serikat, Eropa, dan Uni Emirat Arab guna memperoleh kebutuhan logistik seperti vaksin, oksigenator, dan obat-obatan secara cepat sehingga mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri.

Lebih lanjut, Pemerintah juga telah mendorong pertimbangan diperlukannya tindakan pencegahan melalui Presidensi G20 Indonesia. Dengan dibantu oleh World Bank dan WHO, Forum G20 menyusun Global Health Fund yang merupakan kerjasama penghimpunan dana untuk membangun ketahanan sistem kesehatan global.

“Disamping itu, Saya berharap agar Forum G20 juga dapat menjadi fasilitator untuk koordinasi pencegahan dan penanggulangan berbagai persoalan pandemi,” tutup Menko Airlangga. (dft/fsr)

Pemerintah memutuskan untuk mempertebal dana bantuan sosial dan meningkatkan alokasi kredit usaha rakyat (KUR) dalam menghadapi kenaikan harga komoditas energi dan pangan global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mencatat, pemberian stimulus program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2022 dengan alokasi anggaran Rp 455,62 Triliun untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

Program PEN sendiri dibagi dalam bidang Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp122,5 triliun, Perlindungan Masyarakat sebesar Rp154,8 Triliun, dan Penguatan Pemulihan Ekonomi sebesar Rp178,3 triliun.

"Khusus menjelang Ramadan ini, Pemerintah meluncurkan penebalan perlindungan sosial terutama akibat kenaikan minyak goreng, besarnya Rp 100.000 per bulan dan diberikan untuk 3 bulan sekaligus yaitu sebesar Rp300.000," ujar Menko Airlangga dalam keterangannya, Kamis (14/4).

Bantuan itu diberikan kepada lebih dari 20 juta masyarakat. Ditambah dengan penerima Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima, Warung dan Nelayan (BT-PKLWN) yang disalurkan kepada 2,5 juta masyarakat.

"Oleh karenanya, (bansos) Pemerintah akan segera disalurkan," tutur Menko Airlangga.

Terkait dengan peredaman inflasi, Pemerintah mendorong agar proses distribusi komoditas bisa berjalan dengan baik. Selain itu, Pemerintah Daerah diharapkan turut serta dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk mengontrol inflasi.

Sementara terkait dengan tantangan global yang terjadi akibat kondisi geopolitik antara Rusia dan Ukraina, pemerintah menilai Indonesia memiliki potensi mendapatkan pemasukan dari ekspor komoditas.

Hal ini dikarenakan beberapa harga komoditas terus meningkat seperti batu bara, tembaga, gas alam, CPO, dan nikel.

Selanjutnya, Pemerintah juga tengah memitigasi resiko yang dihadapi akibat kenaikan harga komoditas energi dan pangan yang terjadi akibat kondisi geopolitik tersebut.

Respon cepat dan sinergi yang baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta seluruh stakeholders dalam mengendalikan pandemi telah menjadikan Indonesia memiliki landasan ekonomi yang baik dan berhasil tumbuh sebesar 3,69 persen (yoy) pada tahun 2021.

Respon cepat ini kembali memperkuat momentum pemulihan ekonomi nasional sehingga menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang pemulihan ekonominya telah mencapai tingkat sebelum pandemi.

"Income per kapita yang sempat turun, kini bisa kembali ke USD 4,350. Sinyal pemulihan juga terlihat dari berbagai index di berbagai daerah," pungkasnya.