HEADLINE: Menteri ESDM Isyaratkan Tarif Listrik dan Pertalite Naik, Dampaknya?

Mengenai rencana penyesuaian harga Pertalite, PT Pertamina (Persero) mengaku masih menunggu arahan dari pemerintah.

"Kebijakan penyesuaian harga BBM maupun LPG bersubsidi kewenangannya ada di pemerintah. Kami dari operator tentunya menunggu kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah," ujar Pjs Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga sekaligus SH C&T PT Pertamina (Persero), Irto Ginting kepada Liputan6.com.

Irto mengatakan, Pertamina pun belum bisa menghitung secara pasti harga jual Pertalite nantinya bakal naik hingga seberapa besar. "Kalau untuk itu pastikan ke Kementerian (ESDM) aja," imbuhnya.

Soal rencana kenaikan tarif listrik hingga Pertalite ini langsung direspon anggota DPR RI. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno mengaku telah mendengar langsung pernyataan Menteri ESDM Arifin Tasrif, yang memberi sinyal kenaikan tarif listrik, harga BBM jenis Pertalite, hingga LPG.

Namun, ia masih menuntut kejelasan pemerintah soal rencana kenaikan harga barang pokok bersubsidi tersebut. Pasalnya, pesan kenaikan yang dibawa pada rapat kerja bersama Komisi VII Rabu (13/4/2022) lalu terkesan masih belum utuh.

"Kembali lagi kami minta supaya diberikan detail daripada pelaksanaan tersebut, kapan akan dilaksanakan, berapa nilai penyesuaian tarifnya," desak Eddy kepada Liputan6.com.

Di lain sisi, ia mewajari wacana kenaikan tersebut, lantaran beban negara dalam memberikan subsidi untuk sistem kelistrikan, Pertalite hingga LPG memang sangat besar.

"Apalagi harga minyak mentah saat ini sudah hampir dua kali lipat dari asumsi makro pada APBN 2022. Sehingga beban pemerintah dalam memberikan subsidi juga membengkak," ungkapnya.

Tapi di lain pihak, Eddy menggarisbawahi beban ekonomi masyarakat juga masih besar, belum pulih. Harus ada keseimbangan antara keuangan pemerintah dan juga kebutuhan masyarakat.

"Jangan sampai nanti beban masyarakat yang saat ini masih terasa sangat berat, itu bertambah berat lagi dengan adanya kenaikan yang drastis," imbuh Eddy.

"Jadi kembali lagi, masalah timing-nya, kebijakan nilai dan kebaikannya itu harus diperhitungkan dengan baik. Kami berharap hal itu bisa didiskusikan dengan DPR RI terlebih dahulu sebelum pelaksanaannya dijalankan," tegasnya.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menolak keras rencana pemerintah untuk menaikkan tarif listrik dan gas LPG subsidi kemasan 3 kilogram pada tahun ini harus ditolak.

Menurut Ketua Harian YLKI Tulus Abadi, penerapan kebijakan penyesuaian harga tersebut mengindikasikan adanya tindakan kekerasan ekonomi (violence of economy) yang dilakukan oleh negara terhadap masyarakatnya.

"Wacana menaikkan tarif dasar listrik dan gas LPG 3 kg, harus ditolak. Hal itu mengindikasikan adanya tindakan kekerasan ekonomi (violence of economy) yang dilakukan oleh negara kepada warganya," kata Tulus.

Jika kebijakan penyesuaian harga itu dilakukan akan mengakibatkan jebolnya benteng pertahanan ekonomi rumah tangga masyarakat. Mengingat, saat ini, masyarakat tengah dibebankan kenaikan sembako dan komoditas energi. "Khususnya kenaikan bahan pangan, gas elpiji non PSO, BBM, PPN, dan lainnya," bebernya.

Untuk itu, YLKI mendesak Pemerintah agar mencari jalan keluar yang lebih bijaksana dan cerdas ketimbang melakukan penyesuaian harga dalam menyikapi kenaikan komoditas energi dunia.

Hal ini sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat di tengah perbaikan daya beli setelah tertekan cukup lama akibat pandemi Covid-19.

"Jangan hanya harga pasar sebagai jargon untuk menaikkan tarif/harga. Kalau bisanya hanya menaikkan dan tunduk pd tekanan pasar, lalu apa gunanya negara?," kerasnya mengakhiri.

Rencana pemerintah dalam penyesuaian tarif listrik hingga harga Pertalite ini dinilai cukup berisiko terhadap pertumbuhan ekonomi.

Ekonomi Indonesia sendiri, saat ini ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga ini nantinya jelas turun jika kebijakan ini dijalankan. Belum lagi soal inflasi.

Pemerintah memberi sinyal akan menaikkan tarif listrik dan harga Pertalite serta Solar. Ini merupakan langkah strategis agar keuangan negara tidak terlalu berat.

Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan melihat kenaikan harga pertalite dan tarif listrik bisa berdampak besar pada ekonomi masyarakat yang sudah terbebani harga yang tinggi.

"Ini pasti akan terdampak di daya beli masyarakat, juga terhadap beban keuangan mereka, juga akan ada potensi terjadinya kenaikan harga barang," kata Mamit kepada Liputan6.com, Kamis (14/4/2022).

"Itu bisa menyebabkan terjadinya inflasi," sambungnya.

Mamit menyarankan agar Pemerintah tidak memberlakukan kenaikan tarif listrik dan pertalite dalam waktu dekat.

Ia memahami bahwa kondisi keuangan negara sedang sulit dengan harga minyak dunia yang terus naik, Juga beban dengan bertambahnya subsidi listrik dan dana kompensasi untuk BBM.

"Hanya saja, menurut saya, kalau bisa (kenaikan tarif listrik dan pertalite) tidak diberlakukan dalam waktu dekat. Berikan dulu ruang pada masyarakat, setelah pandemi kemarin, hingga perekomonian mereka bisa tumbuh lagi," jelas Mamit.

Ditambah lagi, dalam waktu dekat ini ada dua momen yang sedang dinanti masyarakat, yaitu libur Idul Fitri dan tahun ajaran baru pada bulan Juli mendatang, sehingga diperlukan banyak biaya yang harus dikeluarkan.

Hal senada juga diungkapkan Pengamat Ekonomi Energi dan Pertambangan Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi.

Dia meminta pemerintah untuk tidak menaikkan harga Pertalite dan Solar, LPG kemasan 3 kilogram, hingga tarif listrik di tahun ini.

Sebab, penyesuaian tarif tiga golongan kelompok subsidi tersebut akan menyulut inflasi. Mengingat, pengguna BBM subsidi jenis Pertalite hingga LPG 3 Kg cukup dominan di Indonesia.

"Kalau benar diterapkan keputusan itu akan memberikan dampak signifikan terhadap inflasi, yang memicu kenaikan harga-harga kebutuhan pokok," kata Fahmy.

Selain menyulut inflasi, penyesuaian tarif tiga golongan kelompok subsidi tersebut juga akan menurunkan kemampuan daya beli masyarakat. Mengingat, saat ini, masyarakat tengah terbebani akibat kenaikan sembako.

"Daya beli masyarat akan semakin merosot dan beban rakyat miskin makin bertambah berat," tekannya.

Maka dari itu, Fahmy meminta pemerintah untuk mengkaji ulang rencana kenaikan harga BBM subsidi hingga tarif listrik di tahun ini. Menyusul, terdapat sejumlah buruk yang ditimbulkan bagi perekonomian masyarakat.