Pemerintah Kekurangan Modal Rp 4.260 Triliun bangun Infrastruktur hingga 2024

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terang-terangan, negara masih butuh tambahan dana Rp 4.260 triliun untuk pembiayaan infrastruktur sampai 2024. Pasalnya, APBN hanya bisa mengakomodasi sekitar 37 persen dari total kebutuhan dana.

Sri Mulyani menyatakan, pembangunan infrastruktur jadi suatu agenda sangat penting. Saat ini, setidaknya ada 54 proyek jalan tol yang dikategorikan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) di seluruh Indonesia.

Namun, pembangunan infrastruktur tersebut tentunya membutuhkan pasokan modal yang sangat besar.

"RPJM Nasional 2020-2024 menunjukan kebutuhan pendanaan untuk infrastruktur mencapai Rp 6.645 triliun. APBN dalam hal ini menyediakan Rp 2.385 triliun, atau 37 persen sesuai kebutuhan," terang Sri Mulyani dalam acara penandatanganan antara INA bersama PT Hutama Karya-Waskita Toll Road, Kamis (14/4/2022).

Bendahara Negara menyebut, kekuatan APBN malah berpotensi makin melemah jika terjadi suatu kondisi di luar kendali. Seperti pandemi Covid-19 selama 2 tahun ini, yang membuat pemerintah perlu merogoh kocek lebih dalam.

"Ini belum pada saat negara menghadapi shock seperti pandemi, dimana dana APBN terpaksa berpindah prioritas kepada masalah kesehatan, bantuan sosial, serta pemulihan ekonomi," ungkapnya.

Oleh karena itu, Sri Mulyani menilai, proyek pembangunan yang masih terus berjalan tentunya tidak mungkin terus menerus bergantung pada ketersediaan dana APBN. Dia pun mendorong adanya peranan swasta untuk ikut terlibat membangun negara.

"Untuk itu kami di Kementerian Keuangan terus melakukan reformasi fiskal, dimana kita akan terus memperbaiki sisi penerimaan, baik pajak, bea cukai, maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP), sisi belanja yang makin berkualitas, baik belanja pusat maupun belanja daerah, dan sisi pembiayaan yang prudent serta inovatif," tuturnya.

Pemerintah alokasikan Dana Otonomi Khusus untuk Papua dan Aceh, serta Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) .

2 dari 4 halaman

Realisasi Pendapatan Negara di Februari 2022 Tumbuh 37,73 Persen

Realisasi pendapatan negara hingga akhir Februari 2022 tumbuh sebesar 37,73 persen year-on-year. Dalam hal ini pendapatan negara telah mencapai Rp 302,42 triliun atau setara 16,38 persen dari target APBN 2022.

Hal itu disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala KSSK II Tahun 2022, Rabu (13/4/2022).

“Perbaikan pendapatan negara terutama akibat pemulihan dari kinerja dunia usaha dan juga kenaikan harga komoditas, serta juga kenaikan impor dan ekspor yang dibutuhkan untuk menopang kebutuhan ekonomi yang makin tinggi,” jelas Menkeu.

Namun, di sisi realisasi belanja negara terjadi perlambatan sebesar 0,1 persen mencapai Rp 282,7 triliun atau setara 10,4 persen dari Pagu Belanja Negara.

Meskipun, mengalami sedikit perlambatan realisasi belanja, hal ini masih membaik apabila dibandingkan periode Januari 2022 yang waktu itu mengalami kontraksi hingga 13 persen.

“Membaiknya realisasi Belanja Negara didukung oleh belanja pemerintah pusat yang teralisir sebesar Rp 172,2 triliun,” ucapnya.

3 dari 4 halaman

Cakupan Belanja

Menkeu Sri Mulyani Hadiri Seminar Nasional Nota Keuangan APBN 2020 — Menkeu Sri Mulyani memberi sambutan pada Seminar Nasional Nota Keuangan RAPBN 2020 : Mengawal Akuntabilitas Penerimaan Negara di Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2019). Sri Mulyani menjelaskan kondisi ekonomi global diselimuti awan hitam. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Belanja ini mencakup belanja operasional dari kementerian dan lembaga maupun belanja program dari Kementerian lembaga terutama untuk belanja infrastruktur dan belanja bantuan sosial.

“Penyaluran bantuan sosial dalam hal ini mengalami kenaikan dengan pelaksanaan bantuan program Indonesia Pintar, program keluarga harapan tahap pertama dan pencairan bantuan kartu sembako,” ujar Menkeu.

Sementara untuk, belanja non K/L realisasinya mencapai Rp 93,6 triliun terutama untuk pembayaran subsidi energi yang meningkat.

Demikian, dengan perkembangan tersebut APBN di mana penerimaan mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi 37,73 persen, sedangkan belanja dalam hal ini relatif cukup baik perkembangannya sejak Januari.

4 dari 4 halaman

Surplus

Ilustrasi Anggaran Belanja Negara (APBN)

Di samping itu, APBN tetap mencatatkan surplus sebesar Rp 19,7 triliun atau 0,11 persen dari produk domestik bruto.

Menkeu menegaskan, dalam mengantisipasi dan menghadapi gejolak dan tekanan global yang masih berlangsung APBN akan terus melakukan respons secara aktif dan memposisikan menjadi shock absorber di dalam rangka tetap terus melindungi dari sisi kesehatan.

“Karena pandemi covid-19 belum selesai dan APBN juga melindungi dari sisi masyarakat dalam bentuk daya beli dan terutama kelompok yang paling rentan,” ungkapnya.

Pada saat yang bersamaan APBN mulai dipulihkan kesehatannya serta tetap mendukung pemulihan ekonomi. Dalam hal ini APBN akan melakukan multiple objektif atau tujuan yang multiple, yaitu tetap melindungi kesehatan dari sisi pandemi yang belum berakhir, mendukung masyarakat dari sisi daya beli, dan bantuan sosial terutama kelompok yang paling rentan, menjadi pemulihan ekonomi nasional, serta tetap menjaga dan mengembalikan kesehatan APBN.

Empat Menteri Jokowi Bersaksi di Sidang Lanjutan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2024