Sri Lanka Gagal Bayar Utang, Indonesia Masih Aman?

Liputan6.com, Jakarta Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) mencatat Sri Lanka gagal bayar utang atau default sebesar USD51 miliar. Angka tersebut setara Rp732 triliun dengan asumsi kurs Rp14.360 per USD.

Melihat kondisi tersebut, negara berkembang pun mulai mendapat sorotan. Sementara itu, utang Indonesia dinyatakan masih relatif rendah dibandingkan dengan posisi utang negara ASEAN, G20 dan beberapa negara dunia.

"Rasio utang kita relatif rendah baik diukur dari negara ASEAN, G20 atau seluruh dunia," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Jakarta, Rabu (13/4).

Walaupun demikian, pemerintah tetap mengelola utang secara hati-hati serta mengantisipasi berbagai kemungkinan. Langkah yang diambil antara lain dengan mengoptimalkan belanja negara sesuai kebutuhan, meningkatkan pendapatan negara yang kini mendapatkan berkah harga komoditas internasional dan kerja sama dengan Bank Indonesia.

"Kita menjaga secara hati-hati dan prudent karena kita lihat tekanan seluruh dunia meningkat," paparnya.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Ketergantungan Indonesia atas dana asing serta tingginya rasio pembayaran utang terhadap pendapatan atau debt service ratio (DSR) yang telah mencapai lebih dari 50 persen merupakan pemicu utama gejolak nilai tukar rupiah. Kondisi tersebut kerap menimbulka

2 dari 4 halaman

Posisi Utang Indonesia

Ilustrasi Utang atau Pinjaman. Foto: Freepik

Posisi utang Indonesia hingga akhir Februari 2022 mencapai Rp7.014,58 triliun atau setara 40,17 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Berdasarkan jenisnya, utang pemerintah didominasi oleh instrumen SBN yang mencapai 87,88 persen dari seluruh komposisi utang per akhir Februari 2022.

Berdasarkan mata uang, utang pemerintah didominasi oleh rupiah yakni 70,07 persen. Kepemilikan SBN oleh investor asing terus menurun sejak tahun 2019 yang mencapai 38,57 persen, hingga akhir tahun 2021 yang mencapai 19,05 persen, dan per 15 Maret 2022 mencapai 18,15 persen.

Kementerian Keuangan mencatat SBN dalam mata uang rupiah mencapai Rp4.901,66 triliun, sementara dalam valuta asing Rp1.262,53 triliun. Keduanya diterbitkan dalam bentuk surat utang negara dan surat berharga syariah negara.

Kementerian Keuangan juga mencatat komposisi utang pinjaman dari pinjaman tercatat hanya 12,12 persen atau senilai Rp850,38 triliun. Angka itu terdiri atas pinjaman dalam negeri Rp13,27 triliun dan pinjaman luar negeri Rp837,11 triliun.

3 dari 4 halaman

Sri Mulyani Blak-blakan Indonesia Sering Utang

Sri Mulyani Mencatat, Defisit APBN pada Januari 2019 Capai Rp 45,8 T — Menteri Keuangan Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTa Edisi Feb 2019 di Jakarta, Rabu (20/2). Kemenkeu mencatat defisit APBN pada Januari 2019 mencapai Rp45,8 triliun atau 0,28 persen dari PDB. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Utang pemerintah Indonesia selalu menjadi sorotan. Apalagi ketika awal pandemi covid-19, utang Indonesia mengalami lonjakan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, mengatakan lonjakan utang terjadi semata-mata untuk menyelamatkan masyarakat.

"Kita berutang untuk selamatkan masyarakat, ekonomi dan sosial," kata Menkeu Sri Mulyani dalam acara Indonesia Economic Outlook 2022, Selasa (22/3/2022).

Menurutnya, Indonesia dihadapkan pada pilihan penerimaan turun dan masyarakat ancaman kesehatan, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sosial dan ekonomi ambruk dan sektor keuangan. Jika tidak dilakukan utang, maka hal-hal tersebut akan sulit dihentikan.

Tak hanya Indonesia, bahkan menurutnya banyak negara lain juga membutuhkan utang untuk menjaga ekonominya dari hantaman pandemi Covid-19.

Menkeu pun tak menampik, utang Indonesia memang meningkat. Namun, jika dibandingkan dengan negara lain, Indonesia masih jauh terkendali. Hal itu terlihat dari defisit anggaran yang sudah turun perlahan dan kembali di bawah 3 persen.

"Jadi kenapa utang? karena kita menerima penerimaan saat ekonomi naik lagi. Tahun ini 2 bulan pertama penerimaan di atas 30 persen. Jadi APBN tool, kalau dibutuhkan dia kerja keras dan saat sudah membaik dia disehatkan kembali," ujarnya.

4 dari 4 halaman

Utang Luar Negeri Indonesia

Sebagai informasi, Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Januari 2022 menurun. Posisi Utang Luar Negeri Indonesia pada akhir Januari 2022 tercatat sebesar USD 413,6 miliar, turun dibandingkan dengan posisi ULN pada bulan sebelumnya sebesar USD 415,3 miliar.

Penurunan terjadi baik pada posisi Utang Luar Negeri sektor publik yaitu Pemerintah dan Bank Sentral maupun sektor swasta. Secara tahunan, posisi Utang Luar Negeri Januari 2022 terkontraksi 1,7 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan kontraksi bulan sebelumnya sebesar 0,4 persen (yoy).

Utang Luar Negeri Pemerintah pada Januari 2022 melanjutkan tren penurunan. Setelah mengalami penurunan sejak September 2021, posisi ULN Pemerintah pada Januari 2022 tercatat sebesar USD 199,3 miliar, kembali turun dibandingkan dengan posisi ULN pada bulan sebelumnya sebesar USD 200,2 miliar.