Sri Mulyani: Hadapi Risiko Global, Ketahanan Pangan Perlu Ditingkatkan

Sri Mulyani Mencatat, Defisit APBN pada Januari 2019 Capai Rp 45,8 T — Menteri Keuangan Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTa Edisi Feb 2019 di Jakarta, Rabu (20/2). Kemenkeu mencatat defisit APBN pada Januari 2019 mencapai Rp45,8 triliun atau 0,28 persen dari PDB. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, pemerintah perlu menjaga koordinasi terkait ketahanan pangan dan ketahanan energi. Ia merujuk pada permintaan Presiden Joko Widodo untuk menjaga ketahanan pangan.

Hal ini merespons kenaikan harga-harga komoditas secara global imbas dari perang Rusia-Ukraina yang terus berlangsung. Misalnya, perang ini juga mendorong kenaikan tingkat inflasi global.

“Juga disampaikan untuk mulai terus ditingkatkan langkah-langkah koordinasi di bidang ketahanan pangan. seperti bagaimana kita pembukaan lahan, irigasi, ketersediaan pupuk, juga bibit untuk barang-barang yang sebetulnya bisa tumbuh di Indonesia,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kompleks Istana Presiden, Selasa (5/4/2022).

Ia menyebutkan, saat ini dunia tengah menghadapi situasi yang tak mudah. Alhasil, bidang pangan dan energi perlu mendapatkan perhatian lebih dari negara.

“Semua negara di dunia sedang menghadapi situasi yang tidak mudah oleh kerana itu ketahanan pangan dan ketahanan energi menjadi salah satu hal yang perlu ditingkatkan,” katanya.

Ia merinci, di sektor ketahanan pangan, pemerintah diminta untuk memperhatikan komoditas yang bisa dikembangkan dalam waktu cepat. Misalnya padi, jagung, dan kedelai.

“Dan tadi presiden instruksi untuk tangan ini kan siklusnya untuk padi, jagung, kedelai tidak lebih dari 3 bulan sehingga seharusnya bisa direspons secara lebih cepat oleh kementerian terkait bekerja sama dengan pemerintah daerah,” katanya.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo curhat mengenai 'kelakuan' Menteri Keuangan Sri Mulyani yang beberapa kali enggan datang ke dalam undangan rapat dari Pimpinan MPR RI.

2 dari 4 halaman

Dukungan APBN

Menteri Keuanga Sri Mulyani Indrawati (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Lebih lanjut, ia menuturkan dari sisi Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) akan dilakukan pengamanan anggaran untuk masyarakat. Terutama menyasar masyarakat yang merasakan dampak langsung dari kenaikan harga di dalam negeri.

“Mungkin itu dari sisi APBN kita dukung langkah2 mengamankan masyarakat kita terutama tadi yang merasakan tekanan akibat dampak global yang memang dirasakan seluruh dunia dan di sisi lain adalah menggunakan apbn secara tepat sehingga betul-betul menjaga keselamatan rakyat, menjaga keselamatan ekonomi dan menjaga kesehatan APBN,” terangnya.

Bendahara negara ini juga menyampaikan kepada kementerian yang melaksanakan program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) untuk bisa mengakselerasi program-programnya. Terutama dalam membuka lapangan kerja bagi masyarakat luas.

“Presiden juga menyampaikan agar menteri-menteri yang melakukan program-program untuk pemulihan ekonomi, kita masih ada Rp 455 triliun untuk program pemulihan ekonomi PC-PEN ini kemudian akan difokuskan ke program seperti labor intensive atau program-program yang meningkatkan ketahanan dan penciptaan kesempatan kerja terutama kepada kementerian pupr dan kementerian lain,” katanya.

3 dari 4 halaman

Pemerintah Gelontorkan Rp 451 T Bansos dan Insentif

FOTO: Penyaluran Bansos untuk Warga Terdampak Pandemi COVID-19 — Warga menunjukkan uang bantuan sosial (bansos) di kawasan Kedoya Selatan, Jakarta Barat, Rabu (28/7/2021). Bansos berupa uang tunai sebesar Rp 600 ribu tersebut disalurkan oleh PT. Pos Indonesia. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan total anggaran yang disiapkan pemerintah dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada 2022 mencapai Rp 451 triliun.

"Presiden Jokowi telah menyetujui beberapa program PEN, disiapkan anggaran di tahun 2022 senilai Rp451 triliun yang terbagi tiga yaitu kesehatan, perlindungan sosial dan fasilitas fiskal untuk beberapa sektor yaitu UMKM maupun korporasi," kata Airlangga dikutip dari Antara, Senin (17/1/2022).

Airlangga menyampaikan hal tersebut seusai mengikut rapat terbatas dengan topik Evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo.

"Yang disetujui Bapak Presiden pertama terkait insentif fiskal properti atau Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) disiapkan perpanjangan sampai Juni 2022," ungkap Airlangga.

Ketentuannya PPN DTP untuk rumah susun dan rumah tapak dengan nilai hingga Rp 2 miliar PPN DTP sebesar 50 persen diperhitungkan sejak awal kontrak.

"Dan diharapkan rumah diselesaikan dalam waktu 9 bulan," tambah Airlangga.

Selanjutnya PPN DTP diberikan sebesar 25 persen untuk harga jual rumah tapak dan rumah susun senilai Rp2 miliar-5 miliar.

4 dari 4 halaman

INFOGRAFIS: Daftar Bansos 2021

Sri Mulyani
Tokoh
Sri Mulyani Indrawati kini menjabat sebagai Menteri Keuangan di Kabinet Kerja.
Lihat Selengkapnya
Sri Mulyani
Indonesia
Negara
salah satu negara yang dilintasi dengan garis khatulistiwa. Negara ini memiliki Batik sebagai ikon budayanya.
Lihat Selengkapnya
Indonesia
Ketahanan Pangan
ketahanan energi
Pangan