Kronologi Bambang Trihatmodjo Tolak Bayar Utang Dana Talangan Sea Games 1997

Liputan6.com, Jakarta Bambang Trihatmodjo menolak membayar utang dana talangan Sea Games 1997 yang dibebankan kepadanya sebesar Rp 64 miliar. Penolakan tersebut disampaikan Bambang melalui kuasa hukumnya Shri Hardjuno Wiwoho.

Shri menjelaskan Bambang merasa dana talangan sebesar RP 35 miliar tersebut sebenarnya bukan kewajiban kliennya. Melainkan kewajiban PT Tata Insani Mukti (TIM) sebagai badan hukum pelaksana Konsorsium Mitra Penyelenggara (KMP).

"Sebenarnya sampai dengan detik hari ini, kenapa klien kami bersikukuh, bukan tidak mau membayar tapi memang bukan kewajibannya terkait masalah dana talangan Rp 35 miliar," kata Shri di Jakarta, Kamis, (24/3).

Kasus ini bermula dari penyelenggaraan SEA Games XIX pada tahun 1997 di Jakarta. Sebenarnya saat itu penyelenggara seharusnya Brunei Darussalam. Namun Indonesia mendadak menggantikan Brunei sebagai tuan rumah.

Kala itu, biaya yang diminta Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora)/ KONI untuk penyelenggaraan kegiatan sebesar Rp 70 miliar. Namun dalam perjalanannya mengalami pembengkakan menjadi Rp 156,6 miliar.

Di sisi lain KONI juga meminta tambahan dana sebesar Rp 35 miliar untuk pembinaan atlet. Sementara konsorsium hanya menyanggupi mencairkan dana Rp 70 miliar saja.

Bengkaknya anggaran tersebut tak bisa ditutupi APBN kala itu. Sehingga, pemerintah melalui Kementerian Sekretariat Negara menggunakan dana Reboisasi Kementerian Kehutanan.

Pelaksanaan Sea Games XIX bisa terlaksana setelah Kemensetneg mencairkan dana RP 121,6 miliar untuk penyelenggaraan acara dan Rp 35 miliar untuk persiapan kontingen Indonesia.

Shri mengakui adanya adanya dana talangan Sea Games tahun 1997 dari Sekretariat Negara. Namun, sebetulnya dana talangan berasal dari pungutan reboisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebesar Rp 35 miliar.

Dana tersebut kemudian langsung dikirimkan ke Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), untuk Pemusatan Latihan Nasional (pelatnas) atlet Indonesia yang akan bertanding di Sea Games 1997.

"Bahwa tidak satu rupiah pun masuk ke kantong klien kami Bambang Trihatmodjo," ungkapnya.

Dia melanjutkan, meskipun nama Bambang tercatat sebagai Komisaris Utama PT TIM, namun anak Presiden Soeharto ini komisaris tanpa saham. Sedangkan pemegang saham PT TIM yakni Bambang Soegomo dan Enggartiasto Lukita

"Pemegang sahamnya itu ada dua perusahaan di PT Tata Insani Mukti, itu adalah perusahaan di dalam perusahaan. Pertama Perusahaan Bambang Soegomo dan Enggartiasto Lukita," jelasnya.

Dengan melihat sumber dana, dia menyebut Sea Games tahun 1997 ini sama sekali tidak ada pembiayaan dari APBN. Oleh karena itu, pihaknya sebagai kuasa hukum Bambang Trihatmodjo akan menuntaskan persoalan ini.

"Pemerintah boleh memiliki hak tagih dari Rp 35 miliar itu tetapi jangan sampai salah alamat, kan kasian juga," kata dia.