Wamenkeu: Tak Semua Barang Kena PPN 11 Persen, Ada Juga yang Bebas Pajak

20160930-Tax-Amnesty-Jakarta-AY — Sejumlah orang menunggu untuk mengikuti program tax amnesty di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat (30/9). Hari terakhir ‎program tax amnesty banyak masyarakat memadati kantor pajak. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menetapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11 persen mulai 1 April 2022. Kebijakan ini sesuai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menjelaskan, angka PPN 11 persen ini tidak berlaku untuk semua jenis barang. Ada beberapa produk yang justru mendapatkan pembebasan PPN.

"Semua barang mau dipajakin itu tidak betul. Barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, jasa pendidikan dan pelayanan jasa sosial ini diberikan kebebasan PPN. Kita tuliskan di UU dengan jelas," kata Suahasil di Sumatera Selatan, Jumat (18/3/2022).

Selain itu, pemerintah juga memberikan pengecualian kepada beberapa jenis barang atau jasa tertentu pada sektor usaha tertentu. Pada jenis barang atau jasa tersebut diterapkan tarif PPN final 1 persen, 2 persen atau 3 persen dari peredaran usaha yang akan diatur dalam PMK.

"Undang-undangnya ini memungkinkan dan ini akan diperjelas," kata dia.

Melalui kebijakan ini, Suahasil menegaskan pemerintah tidak bermaksud untuk mempersulit masyarakat. Melainkan dengan UU HPP ini ditujukan untuk membuat peraturan pajak yang lebih transparan dan meningkatkan kepatuhan bagi seluruh wajib pajak dengan tetap mengkoordinir pembangunan dari pajak.

"Tentu tidak ada niat pemerintah untuk memberatkan masyarakat," kata dia.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Guna menarik dana-dana investasi dari luar Amerika, presiden terpilih Donald Trump diperkirakan akan meniru kebijakan tax amnesty Jokowi

2 dari 2 halaman

Tax Ratio

Pelaporan SPT Pajak 2020 Ditargetkan Capai 80 Persen — Petugas melayani masyarakat yang ingin melaporkan SPT di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di Jakarta, Rabu (11/3/2020). DJP menargetkan pelaporan SPT tahun ini bisa mencapai 15,2 juta atau sekitar 80 persen wajib pajak yang wajib melaporkan pembayaran pajaknya. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Senada, Anggota DPR Komisi XI, Fauzi Amro mengatakan kenaikan tarif PPN menjadi 11 persen tidak berlaku untuk semua produk barang dan jasa. Baik pemerintah maupun legislatif memberikan pengecualian untuk sejumlah produk atau jasa tertentu.

"PPN khusus untuk sembako, pendidikan dan kesehatan ini tidak ada dalam klaster kenaikan itu," kata Fauzi.

Dia menjelaskan, kenaikan tarif ini bertujuan untuk meningkatkan tax ratio di Indonesia yang masih rendah. Kenaikan PPN bukan menjadi satu-satunya instrumen untuk meningkatkan rasio pajak, tetapi ada juga penyesuaian pada PPh, pajak karbon, pengenaan cukai plastik dan program pengungkapan sukarela (PPS).

"Ini salah satu cara pemerintah untuk menaikkan tax ratio kita, baik melalui PPN, PPh atau PPS, termasuk pajak karbon dan cukai plastik untuk meningkatkan ketaatan pajak," kata dia.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

Sebulan Jelang Batas Akhir, Jumlah Pelaporan SPT Alami Peningkatan

Foto dari ketinggian memperlihatkan kondisi pemukiman padat penduduk berlatar gedung bertingkat di Jakarta, Jumat (23/2/2024). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Pajak
Sistem Operasi
Pajak adalah pungutan yang diwajib dibayarkan oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah.
Lihat Selengkapnya
Pajak
PPN
Bisnis
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang atau jasa.
Lihat Selengkapnya
PPN
kemenkeu
Organisasi
Kementerian Keuangan merupakan salah satu kementerian negara di lingkungan Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan keuangan negara.
Lihat Selengkapnya
kemenkeu
UU HPP
Bisnis
UU HPP adalah singkatan dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Lihat Selengkapnya
UU HPP
PPh
Pajak Pertambahan Nilai