KKP Anggarkan Rp 113 Miliar Tekan Kemiskinan Ekstrem

Oleh Arief Rahman Hakim pada 15 Mar 2022, 22:12 WIB
Diperbarui 15 Mar 2022, 22:12 WIB
KKP
Perbesar
Menteri Kelautam dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono saat rapat koordinasi dengan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengalokasikan Rp113,3 miliar guna turunkan kemiskinan ekstrem. Diantaranya sebesar Rp 25,5 miliar untuk penanganan stunting.

Anggaran pertama berkaitan dengan program pemberdayaan ekonomi dan peningkatan produktivitas masyarakat dalam rangka mendukung program nasional percepatan penurunan kemiskinan ekstrem di Indonesia.

Hal ini disampaikan Menteri Kelautam dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono saat rapat koordinasi dengan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. Serta Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Selasa (15/3/2022). Rapat ini sekaligus membahas program percepatan penurunan stunting.

“Ada Rp 113 miliar yang dianggarkan untuk mendukung program percepatan penurunan kemiskinan ekstrem. Sedangkan untuk stunting, KKP anggarannya sekitar Rp 25,5 miliar,” ungkap Menteri Trenggono, dalam keterangan resmi, Selasa (15/3/2022).

Dari anggaran tersebut, KKP menelurkan tiga kategori program dan kegiatan yang kaitannya dengan akses terhadap pekerjaan. Seperti pembangunan sarana niaga garam rakyat, pembangunan sarana dan prasana wisata bahari, hingga rehabilitasi kawasan mangrove.

Kemudian program kerja yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Meliputi bantuan premi asuransi nelayan dan pelatihan terhadap masyarakat kelautan dan perikanan. Lalu yang ketiga yakni program kerja untuk peningkatan kapasitas UMKM. Di antaranya pembangunan kampung nelayan maju, gudang beku portabel, hingga pembangunan kampung perikanan budidaya.

“Selain program-program ini, perlu juga kita instal kegiatan ekonomi di daerah-daerah potensial, yang nantinya memberi multiplier effect yang mampu mendorong penyerapan tenaga kerja serta penambahan penghasilan masyarakat nelayan. Ini tantangan dan pelaksanaannya perlu kolaborasi,” ungkapnya.

Sedangkan untuk mendukung percepatan penurunan angka stunting, KKP memiliki program Gemarikan yang tahun ini menargetkan 53.500 kepala keluarga. Dengan rincian 20 persen ibu hamil, 10 persen balita, 40 persen wanita usia subur, serta 30 persen remaja putri usia produktif.

 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.


Langkah Konsolidasi

Stunting di Nusa Tenggara Timur (NTT)
Perbesar
Berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021, NTT memiliki 15 kabupaten berkategori “merah” dan tidak ada satupun daerah berstatus 'hijau' stunting. (Dok BKKBN RI)

Sementara itu, Menko PMK Muhadjir Effendy menjelaskan, rapat koordinasi digelar sebagai langkah konsolidasi program kerja dan sinkronisasi data yang ada di masing-masing kementerian, sehingga implementasi upaya percepatan penurunan angka kemiskinan ekstrem dan stunting di Indonesia berjalan optimal.

Pemerintah menargetkan angka kemiskinan estrem di angka 0 persen pada tahun 2024. “Dari rapat ini kita ingin melihat mana program kerja dan data yang bisa disinkronkan. Data KKP dan data BKKBN misalnya terkait stunting yang mana bisa disinkronkan untuk selanjutnya ditindaklanjuti,” ungkap Menteri Muhadjir.

Rapat koordinasi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Kemenko PMK ini turut dihadiri jajaran eselon 1 masing-masing kementerian.

 

Lanjutkan Membaca ↓

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya