Top 3: Lahan IKN Nusantara Bukan Tanah Negara?

Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Ibu Negara Iriana akan berkemah di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Kalimantan Timur, Senin (14/3/2022). (Fotografer Pribadi Presiden, Agus Suparto)

Liputan6.com, Jakarta Kepala Advokasi Kebijakan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Roni Septian menilai, pemerintah terlalu terburu-buru memulai proses pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara ke Kalimantan Timur.

Dia pun mempertanyakan statemen Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang mengatakan di Kalimantan Timur marak terjadi jual/beli tanah individu.

Pernyataan Konsorsium Pembaruan Agraria ini menjadi berita yang paling banyak dicari. Selain itu, masih ada sejumlah berita lain yang tak kalah menarik.

Berikut daftar berita yang paling banyak dibaca di kanal Bisnis Liputan6.com, Selasa (15/3/2022):

1. Temuan KPA: Lahan IKN Nusantara Bukan Tanah Negara

Kepala Advokasi Kebijakan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Roni Septian menilai, pemerintah terlalu terburu-buru memulai proses pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara ke Kalimantan Timur.

Dia pun mempertanyakan statemen Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang mengatakan di Kalimantan Timur marak terjadi jual/beli tanah individu.

"Ini sangat keliru. Karena bukan rakyat yang timbulkan masalah, tapi ada masalah yang sangat fundamental, konflik agraria, yang sejak kemerdekaan itu tidak pernah dilakukan," ujar Roni dalam sesi bincang virtual, Senin (14/3/2022).

Merujuk data Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA), terdapat beberapa masalah fundamental di lokasi IKN Nusantara, khususnya di Kalimantan Timur secara umum. Itu sekaligus membantah klaim pemerintah, lokasi ibu kota negara lahannya dikuasai negara.

Baca artikel selengkapnya di sini

2 dari 3 halaman

2. SiCepat Minta Maaf soal PHK Massal Kurir, Apa Katanya?

Tren Belanja Online Meningkat di Masa PPKM — Petugas menyortir paket yang akan dikirimkan kepada pelanggan di SiCepat Ekspres Cideng, Jakarta, Sabtu (24/7/2021). PPKM yang berlangsung membuat daya beli masyarakat khususnya belanja online meningkat, dilihat dari melonjaknya pengiriman barang melalui ekspedisi tersebut (Liputan6.com/Johan Tallo)

PT SiCepat Expres Indonesia akhirnya buka suara soal isu pemutusan hubungan kerja atau PHK massal terhadap 365 kurir.

Perseroan lantas meminta maaf pasca kabar kurir yang dipaksa mundur viral di media sosial. Pihak manajemen coba menuturkan permintaan maaf via akun Instagram @sicepat_expres.

"Menindaklanjuti permasalahan yang terjadi di sosial media baru-baru ini, dengan ini kami management PT SiCepat Ekspres Indonesia memohon maaf sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan yang terjadi," tulis pihak manajemen SiCepat, dikutip Senin (14/3/2022).

Manajemen SiCepat berjanji akan menyelesaikan masalah PHK ini dengan pihak kurir lewat cara kekeluargaan. "Permasalahan ini sedang diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan sesuai dengan aturan yang berlaku," ungkapnya.

Baca artikel selengkapnya di sini

3 dari 3 halaman

3. Bandingkan Penampakan Label Logo Halal Negara ASEAN

Kementerian Agama menetapkan label halal yang berlaku secara nasional. (dok: Kemenag)

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama (BPJPH Kemenag) telah menetapkan label halal baru dan berlaku secara nasional.

Ditetapkannya label halal tersebut tertuang dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Label Halal, dan berlaku efektif sejak 1 Maret 2022.

Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham, mengatakan, bentuk dan corak yang digunakan dalam label Halal baru Indonesia ini merupakan artefak-artefak budaya yang memiliki ciri khas yang unik, berkarakter kuat, dan merepresentasikan Halal Indonesia.

"Bentuk Label Halal Indonesia terdiri atas dua objek, yaitu bentuk Gunungan dan motif Surjan atau Lurik Gunungan pada wayang kulit yang berbentuk limas, lancip ke atas. Ini melambangkan kehidupan manusia," kata Aqil, dikutip Senin (14/3/2022).

Baca artikel selengkapnya di sini