DJP Raih Penerimaan Rp 2,48 T dari PPS Pajak hingga 7 Maret 2022

Pemerintah Peroleh Pajak Rp2,48 Triliun dari Program PPS — Wajib pajak mencari informasi mengenai Program Pengungkapan Sukarela (PPS) di kantor pelayanan pajak pratama di Jakarta, Senin (7/3/2022). Pemerintah memperoleh PPh senilai Rp2,48 triliun setelah 66 hari pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela (PPS). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat hingga 7 Maret 2022, sudah ada 19.703 wajib pajak dengan 22.111 surat keterangan, yang mengikuti program pengungkapan sukarela (PPS).

Dikutip dari laman pajak.go.id, Selasa (8/3/2022) nilai harta bersih yang diungkap mencapai Rp 23,9 triliun. Selanjutnya, Pemerintah berhasil mengumpulkan PPh final sebesar Rp 2,48 triliun

Sementara, untuk deklarasi dalam negeri diperoleh Rp 20,9 triliun, dan deklarasi luar negeri Rp 1,46 triliun. Sedangkan, jumlah harta yang diinvestasikan ke instrumen surat berharga negara (SBN) mencapai Rp 1,52 triliun.

Tentunya data tersebut akan terus mengalami perubahan hingga masa program tersebut berakhir. Program ini sifatnya terbatas, hanya berlangsung 6 bulan di mulai dari 1 Januari hingga 30 Juni 2022.

PPS Pajak merupakan salah satu program implementasi dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Tak hanya itu, program ini ditujukan kepada masyarakat wajib pajak, untuk meningkatkan kepatuhan nya dengan cara mendeklarasikan harta.

Lebih lanjut, Wajib Pajak Orang Pribadi dapat melaporkan hartanya secara sukarela melalui aplikasi pengungkapan dan pembayaran https://pajak.go.id/pps yang bisa diakses dalam jangka waktu 24 jam sehari dan tujuh hari seminggu dengan standar Waktu Indonesia Barat (WIB).

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menargetkan tingkat kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) pada tahun ini sebesar 85 persen.

2 dari 2 halaman

2 Kebijakan

Sebagai informasi, terdapat dua kebijakan yang diberlakukan dalam PPS ini. Pertama, Wajib Pajak peserta Tax Amnesty baik Pribadi maupun Badan dengan tarif 6 persen hingga 11 persen. Kedua, hanya untuk Wajib Pajak Orang Pribadi perolehan harta 2016-2020 dengan tarif 12 persen hingga 18 persen.

Bagi Wajib Pajak yang ada kesulitan, DJP menyediakan helpdesk PPS yang tersedia di seluruh unit vertikal DJP. Apabila Wajib Pajak kesulitan namun tidak bisa datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak, DJP menyediakan saluran-saluran non-tatap muka, yaitu helpdesk online melalui Whatsapp dengan nomor 081156-15008 dan Kring Pajak 1500-008 pada Senin s.d Jumat pukul 08.00 s.d 16.00 WIB.

Sebulan Jelang Batas Akhir, Jumlah Pelaporan SPT Alami Peningkatan

Foto dari ketinggian memperlihatkan kondisi pemukiman padat penduduk berlatar gedung bertingkat di Jakarta, Jumat (23/2/2024). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Pajak
Sistem Operasi
Pajak adalah pungutan yang diwajib dibayarkan oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah.
Lihat Selengkapnya
Pajak
ditjen pajak
Organisasi
Direktorat Jenderal Pajak adalah salah satu eselon satu di bawah Kementerian Keuangan Indonesia.
Lihat Selengkapnya
ditjen pajak
Tax Amnesty
Bisnis
Tax Amnesty disebut pula pengampunan pajak.
Lihat Selengkapnya
Tax Amnesty
Wajib Pajak
Tokoh
Wajib Pajak atau disingkat WP adalah orang yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak.
Lihat Selengkapnya
Wajib Pajak
Program Pengungkapan Sukarela
PPS Pajak
Tax Amnesty Jilid II