Sukses

Di Ibu Kota Negara Baru, PNS Kementerian Berbeda Bisa Bekerja di Satu Gedung

Perkantoran bagi ASN atau PNS di Ibu Kota Negara baru dibangun dengan konsep kantor bersama.

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah bakal menerapkan konsep kantor berbeda bagi aparatur sipil negara (ASN) atau PNS di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara .

Perkantoran bagi ASN atau PNS di Ibu Kota Negara baru dibangun dengan konsep kantor bersama.

"Transformasi ASN dalam bekerja tidak seperti di Jakarta yang satu kantor satu gedung, di sana satu menara bisa dihuni sejumlah kementerian/lembaga," kata Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Kemanaan Kementerian PPN/Bappenas Slamet Soedarsono seperti dilansir Antara, di Jakarta, Jumat (25/2/2022).

Transformasi tempat kerja di IKN diperkuat melalui flexible working arrangement berbasis digital, yang mana cara kerja diarahkan lebih informal, interaktif, kasual dan tidak terbatas ruang-ruang kantor.

Selain juga penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) melalui penyiapan aplikasi umum SPBE dan simplifikasi proses bisnis lintas sektor pemerintahan.

Slamet mengatakan perkantoran pemerintahan IKN berbasis konektivitas fisik dan digital, sehingga penerapan cara kerja pun akan hybrid berbasis TIK.

Pemindahan IKN ke Nusantara menjadi momentum untuk menerapkan smart governance. "Kota Dunia untuk Semua, tata kelola yang efektif menjadi simbol identitas nasional, kota berkelanjutan dan penggerak ekonomi nasional," ujarnya.

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan tiga tujuan utama IKN tersebut melalui simplifikasi proses bisnis, ekosistem digital sebagai strategi transformasi multisektor, penguatan koordinasi dan penataan manajemen ASN melalui pengembangan kompetensi, pemberian insentif moneter dan nonmoneter.

Adapun terkait kerangka perencanaan pemindahan K/L dan ASN ke IKN terbagi menjadi tiga. Pertama, penetapan skenario unit organisasi oleh K/L, kedua penetapan skenario ASN oleh K/L dan ketiga penetapan skenario keluarga oleh ASN.

Menurut Kementerian PAN-RB, pemindahan ASN pusat ke IKN memiliki dua skema, yakni sebanyak 118 ribu atau 180 ribu ASN yang akan pindah bergantung pada skema mana yang diterapkan.

 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Bukit Soeharto Masuk Wilayah Garapan IKN Nusantara, Bakal Dibangun Apa?

Bukit Soeharto disebut-sebut masuk dalam wilayah Ibu Kota Negara Nusantara di Kalimantan Timur. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyebut tujuannya untuk menjaga hutan yang ada wilayah itu.

Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas Rudy S Prawiradinata menyampaikan Bukit Soeharto sebelumnya tak masuk dalam wilayah garapan IKN Nusantara. Namun, kini dimasukkan menjadi bagian dari IKN Nusantara.

“Bukit Soeharto awalnya gak masuk waktu itu, karena kita pikir itu hutan kan, justru sekarang dimasukkan supaya bisa dijaga,” katanya dalam Beranda Nusantara ‘Menuju Ibu Kota Baru’, Rabu (23/2/2022).

Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar memaparkan saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IV DPR RI jika Bukit Soeharto masuk ke dalam wilayah yang jadi perhatian KLHK. Langkah ini nampaknya sejalan dengan keinginan Presiden Joko Widodo yang meminta 70 persen wilayah IKN Nusantara didominasi nuansa alam.

“Kami diskusikan dengan ahli lingkungan dan KLHK, sebaiknya daerah yang dilindungi dimasukin saja agar lebih mudah menjaganya kalau ada di bawah wilayah Ibu Kota Negara,” kata Rudy.

Rudy menyampaikan selain ada hutan, dalam wilayah Bukit Soeharto, ditemukan juga pertambangan dan perkebunan kelapa sawit. Dengan demikian, titik-titik ini dipandang perlu dikembalikan fungsinya menjadi hutan.

“Di dalam bukit Soeharto ada tambang juga, ada kelapa sawit juga, nah ini semua akan dikembalikan (ke hutan), dari 40 persen, akan dikembalikan ke 75 persen,” terangnya.

 

 

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.