Indonesia Butuh Rp 3.461 Triliun Tekan Emisi Karbon hingga 2030

Hadapi Global Warming, Mesin Penghisap Emisi Karbon Kini Dibangun — Emisi karbon merupakan kunci penting untuk menghindari perubahan iklim saat ini. Solusinya adalah mesin penghisap karbon di Swiss. (Pixabay)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, anggaran yang dibutuhkan Indonesia untuk menurunkan CO2 sebesar Rp 3.461 triliun sampai dengan tahun 2030. Hal itu disampaikan dalam webinar Green Economy Outlook 2022, Selasa (22/2/2022).

Perhitungan tersebut berdasarkan Second Biennial update report tahun 2018, yang merupakan spesialis untuk menghitung berapa kebutuhan dana bagi Indonesia di dalam mencapai tekad menurunkan CO2 atau emisi karbon.

“Angka Rp 3.461 triliun hingga tahun 2030 merupakan sebuah angka yang sangat signifikan,” kata Menkeu.

Pemerintah Indonesia memang memiliki tekad nasional untuk berkontribusi menurunkan CO2 menuju carbon neutral tahun 2060. Bahkan sebelumnya, Indonesia secara spesifik menargetkan menurunkan CO2 sebesar 29 persen dengan upaya sendiri dan 41 persen dengan upaya dan dukungan internasional.

Komitmen tersebut merupakan suatu komitmen yang luar biasa, karena Indonesia sebagai negara berkembang, sebetulnya dalam hal ini tentu memiliki tujuan untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kegiatan ekonomi, serta kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Menurutnya, memang dalam meningkat penciptaan kesempatan kerja identik dengan kemungkinan menimbulkan adanya emisi CO2 yang lebih banyak.

Sejumlah teknologi baru bermunculan dan bisa membantu menekan emisi karbon dioksida terkait energi global menjadi netto nol sebelum tahun 2050. Menurut analis ini membutuhkan investasi, dan pemerintah di seluruh dunia perlu memutuskan mana teknologi ...

2 dari 2 halaman

Bantu Pertumbuhan Ekonomi

Kendati begitu, Indonesia terus berupaya mendesain kebijakan untuk terus meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi tanpa menimbulkan konsekuensi terhadap emisi CO2.

“Salah satu tools yang penting bagi kita untuk mencapai tekad tersebut adalah APBN yaitu keuangan negara,” ujarnya.

APBN menjadi instrumen kebijakan yang sangat penting di dalam menentukan dan mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat, sehingga Pemerintah bisa terus berikhtiar menaikkan kesejahteraan dan kegiatan ekonomi, namun pada saat juga bisa berupaya menurunkan CO2.

“Transformasi inilah yang kemudian kita di desain dalam berbagai upaya mendesain fiskal atau anggaran pendapatan dan belanja negara. Hal ini selaras dengan rencana pembangunan jangka menengah pemerintah yang sudah ditetapkan hingga tahun 2024,” pungkasnya.

Empat Menteri Jokowi Bersaksi di Sidang Lanjutan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2024

Sri Mulyani
Tokoh
Sri Mulyani Indrawati kini menjabat sebagai Menteri Keuangan di Kabinet Kerja.
Lihat Selengkapnya
Sri Mulyani
Emisi Karbon
Menteri Keuangan