HEADLINE: Polemik Dana JHT Baru Cair di Usia 56 Tahun, Pekerja Untung atau Buntung?

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menyatakan, aturan baru sudah tepat secara filosofis. Alasannya, aturan ini memastikan pekerja yang memasuki usia pensiun bisa memiliki tabungan. Alhasil, dapat mencegah pekerja jatuh ke jurang kemiskinan.

"Secara filosofis, Permenaker 2/2022 memastikan pekerja yang memasuki usia pensiun memiliki tabungan. Sehingga tidak jatuh ke jurang kemiskinan di masa tua," ujar Timboel di Jakarta, Sabtu (12/2/2022).

Bahkan menurut dia, aturan yang tengah menuai polemik ini dinilai menguntungkan. Sebab, uang buruh di JHT dapat diinvestasikan dengan imbal hasil lebih tinggi dari deposito biasa. "Dan jangan takut hilang karena sesuai UU BPJS uang buruh dijamin APBN," tekannya.

Kemudian, ketentuan Permenaker No 22 2022 terkait pencairan JHT di usia 56 tahun tersebut bersifat tidak kaku. Artinya, pekerja atau buruh masih dapat mencairkan dana JHT dengan besaran dan ketentuan yang berlaku.

Namun Pengamat Ekonomi dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P. Sasmita menilai masih ada yang perlu jadi catatan seiring terbitnya aturan. Kenyataan jika kondisi ekonomi selama Covid-19  banyak membuat orang kehilangan pekerjaan dan mengurangi kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan.

Dalam kondisi perekonomian tanah air yang belum sepenuhnya pulih, berarti juga belum banyaknya lapangan kerja yang tersedia. Lagi-lagi, ini jadi bagian sulitnya orang-orang yang diputus kerjanya untuk kembali mendapatkan kerja.

“Justru lapangan pekerjaan menyempit dan tidak tumbuh layaknya waktu normal. Jadi menunggu sampai umur 56 sama artinya dengan menutup peluang korban PHK untuk beralih menjadi wiraswasta,” tuturnya kepada Liputan6.com.

Sebagai solusinya, Ronny memandang akan lebih baik jika dana JHT bisa dicairkan segera setelah pekerja tak lagi terdaftar sebagai penerima kerja dari perusahaan. Ini bisa dikatakan merujuk pada aturan yang sebelumnya berlaku, yakni Permenaker Nomor 19 tahun 2015.

Selain pencairan dana, perlu juga dibarengi dengan program tambahan dari Kemenaker seperti pelatihan wirausaha bagi korban PHK. Terutama tentang strategi pemanfaatan dana hari tua.

“Terutama terkait dengan trik dan strategi menjadikan dana hari tua sebagai modal untuk menjadi wirausaha sukses. Bukan malah menunda dana hari tuanya dicairkan. Justru menjadi kebijakan aneh dan kontraproduktif,” tukasnya.

Pekerja Kontrak Jadi Sorotan

Deputy President Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Obon Tabroni memandang aturan baru pencairan JHT sulit dilaksanakan. Apalagi saat maraknya sistem kerja kontrak dan outsourcing yang tak menjamin pekerja bisa mencapai umur 56 tahun di pekerjaannya.

Ia menilai Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 yang mengatur pengambilan JHT hanya bisa dilakukan di usia 56 tahun atau ketika buruh meninggal dunia tidak tepat dan cenderung merugikan buruh.

Dalam beleid sebelumnya, JHT bisa diambil satu bulan setelah buruh tidak lagi bekerja. Sedangkan dengan aturan yang baru, buruh baru bisa mengambil JHT nya setelah berusia 56 tahun.

"Saat ini sistem hubungan kerja cenderung fleksibel. Mudah rekrut dan mudah pecat, dengan sistem kerja kontrak dan outsourcing. Sehingga sangat sulit bagi buruh bisa bekerja hingga usia 56 tahun," kata Obon dalam keterangannya, Senin (14/2/2022).

Buruh kontrak dan outsourcing, lanjutnya, ketika sudah memasuki usia 25 tahun sudah sulit untuk mencari pekerjaan baru. Padahal buruh kontrak tidak mendapatkan pesangon.

Dengan uang JHT itu, ia memandang buruh bisa memiliki sedikit modal untuk melanjutkan kehidupan setelah tidak lagi bekerja.

"Masak iya buruh harus menunggu selama 30 tahun untuk mengambil JHT-nya," tegas Obon.

Dengan adanya UU Cipta Kerja, pengusaha semakin mudah melakukan PHK terhadap buruh. Apalagi di masa pandemi dan situasi ekonomi yang tak kunjung membaik.

Sementara itu, di sisi lain, pesangon buruh juga ikut dikurangi dengan kondisi ekonomi nasional yang belum membaik.

"Masih belum puas juga membuat buruh susah. Sudahlah PHK dipermudah, pesangon dikurangi, sekarang pengambilan JHT pun dipersulit," kata Obon Tabroni.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta aturan ini dibatalkan. Bahkan dalam waktu dekat, Partai Buruh berencana berunjuk rasa ke Kantor Kemenaker bersama-sama dengan ribuan buruh untuk mendesak agar Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 segera direvisi.

“Pertanyaannya, apa urgensi dari revisi beleid tersebut? Partai Buruh melihat, tidak ada urgensi apapun terkait dengan terbitnya Permenaker Nomor 2 Tahun 2022,” kata Said, Minggu (13/2/2022).

Menurutnya, PHK masih tinggi, dunia usaha belum bangkit. Bahkan salah satu pejabat tinggi WHO memprediksi secara resmi bahwa gelombang Covid-19 berikutnya jauh lebih berbahaya dari varian Omicron.

Prediksinya bahkan jauh lebih berbahaya dari varian Delta. Ini akan memukul lagi ekonomi. "Jika kedepan gelombang PHK akan besar, lantas salah satu sandaran buruh adalah JHT, namun JHT mereka baru bisa diambil pada usia 56 tahun,” ujarnya.

Padahal JHT merupakan salah satu pegangan penting ketika buruh mengalami PHK. Sehingga ketika ada aturan yang membuat JHT baru bisa dicairkan saat usia 56 tahun, buruh yang di-PHK akan semakin menderita.

“JHT itu pertahanan terakhir pekerja atau buruh yang mengalami PHK akibat pandemi. Kalau tidak bisa diambil karena harus menunggu usia pensiun, lalu buruh harus makan apa?," Kata Said Iqbal.

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) juga menolak keras Permenaker tersebut. Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea menegaskan, keputusan itu sangat merugikan buruh.

"Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 sangat tidak berpihak terhadap buruh Indonesia," katanya di Jakarta, Sabtu (12/2/2022).

Andi Gani mengkhawatirkan nasib kaum buruh yang akan semakin kesulitan jika kebijakan ini diterapkan.

"Bagaimana nasib buruh saat di PHK di usia 40 tahun dan baru dapat mencairkan JHT-nya 16 tahun kemudian di usia 56 tahun. Kan sangat nggak masuk akal," cetusnya.

Andi Gani yang juga Presiden Konfederasi Buruh ASEAN ini mengaku tidak akan tinggal diam. "KSPSI tentu akan segera mengambil langkah strategis untuk menuntut dicabutnya Permenaker Nomor 2 tahun 2022," tegasnya.

DPR Minta Ditinjau Ulang

Ketua DPR Puan Maharani, meminta pemerintah meninjau ulang Permenkar Nomor 2 tahun 2022. Ini dengan mengacu banyaknya penolakan atas aturan tersebut.

Dinilai kebijakan itu sesuai peruntukan JHT, namun tidak sensitif dengam kondisi masyarakat. "Perlu diingat, JHT bukanlah dana dari Pemerintah melainkan hak pekerja pribadi, karena berasal dari kumpulan potongan gaji teman-teman pekerja, termasuk buruh," kata Puan.

"Kebijakan itu sesuai peruntukan JHT, namun kurang sosialisasi dan tidak sensitif terhadap keadaan masyarakat khususnya para pekerja," imbuhnya.

Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani meminta Menaker mencabut aturan tersebut. Sebab JHT merupakan uang pekerja yang menjadi harapan utama bagi para pekerja buruh maupun perkantoran ketika sudah tidak bekerja lagi atau di-PHK dan akan memulai dengan profesi barunya.

"Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 harus dicabut karena di masa pandemi Covid-19 ini, tunjangan JHT yang telah dikumpulkan BPJS menjadi sandaran utama bagi para pekerja baik buruh pabrik ataupun perkantoran," kata Muzani dalam keterangannya, Senin (14/2/2022).

Selama pandemi Covid-19 melanda, banyak orang telah di PHK dan kehilangan pekerjannya. Tak sedikit yang berusaha untuk menjajaki dunia usaha kecil, dan mencoba menggunakan dana JHT untuk memulainya.

"Sehingga dana JHT menjadi penting bagi mereka untuk dicairkan dan digunakan sebaik mungkin untuk bertahan hidup tanpa pekerjaan. Jadi jelas, kebijakan dari Permenaker ini tidak sejalan dengan semangat pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi," ungkap pria yang merupakan Ketua Fraksi Gerindra DPR RI ini.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta Menaker Ida Fauziyah meninjau ulang Permenaker No 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua.

“PSI bisa memahami niat baik JHT untuk kepentingan masa tua. Namun hari ini, dalam dalam kesulitan ekonomi akibat pandemi, banyak rakyat benar-benar harus mengatasi masalah jangka pendek terkait pemenuhan kebutuhan dasar. Uang JHT bisa menjadi penyelamat,” kata Juru Bicara DPP PSI, Francine Widjojo.

Pengacara yang akrab disapa Noni itu melanjutkan, program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) belum cukup mengakomodir antara lain karena JKP tidak berlaku bagi karyawan yang mengundurkan diri, nilainya tidak terlalu besar, dan hanya berlaku untuk maksimal 6 bulan.

Keharusan pencairan JHT saat benar-benar memasuki usia pensiun temasuk bagi pekerja yang mengundurkan diri dan tekena PHK sudah diatur dalam Permenaker No 19 Tahun 2015 dan sampai saat ini belum diterapkan.

Pengamat Ekonomi dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P. Sasmita menaksir, bisa jadi aturan keluar karena ada masalah di BPJamsostek seperti BPJS Kesehatan.

Padahal, dia menilai, dengan pembayaran seperti aturan sebelumnya tak membebani BPJamsoste. “Mengulur waktu pencairan dana hari tua sampai umur 56 tahun bagi yang telah di-PHK jauh hari sebelum umur 56, menimbulkan pertanyaan sederhana bahwa jangan-jangan BPJS-TK juga mulai bermasalah dengan likuiditas layaknya BPJS Kesehatan,” katanya kepada Liputan6.com, Senin (14/2/2022).

Dengan begitu, ia meminta Kementerian Ketenagakerjaan untuk memberikan penjelasan yang mendetail terkait aturan ini. Utamanya, terkait kesiapan dan ketidaksiapan BP Jamsostek dalam mencairkan dana hari tua bagi pekerja yang di-PHK sebelum berusia 56 tahun.

Sementara, ia menilai pencairan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebagai gantinya bukanlah solusi karena jumlahnya yang dinilai kurang.

Anggota Komisi IX Rahmad Handoyo menilai dalam menyikapi pro-kontra aturan baru JHT pemerintah perlu lakukan dialog. Tujuannya untuk mendapatkan solusi dari polemik yang terjadi.

Dengan demikian, semua pihak yang terlibat bisa memandang secara positif terlebih dahulu. Kembali, tujuannya untuk mendapatkan solusi yang paling tepat dari adanya pro-kontra kebijakan baru ini.

“Saya kira penting sebagai upaya untuk mencari jalan tengah, yang penting kita harus berpikiran positif dulu, jangan tidak pokoknya tidak, yang penting jalan tengah,” katanya.

Ia meyakini, sebelum keluarnya aturan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 ini, pemerintah telah melakukan pembahasan dengan sejumlah pihak terkait. Termasuk juga membahas dengan pihak pekerja sebagai pemilik hak atas dana JHT tersebut.

“Meskipun pada akhirnya permen ini memunculkan pro dan kontra, yang penting saat ini bagaimana kita menyikapi dengan arif menyikapi dengan bijak dan dengan dingin suasana batin seperti ini,” katanya.

Ia menyebutkan, dari sisi aturan yang mendasari, pemerintah telah mengacu pada peraturan yang sesuai. Dalam hal ini bisa dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Kalangan pengusaha memandang aturan baru pencairan JHT pada usia 65 tahun sebagai langkah tepat. Ini dipandang sesuai dengan tujuan dari Jaminan Hari Tua untuk menunjang kesejahteraan pekerja.

Misalnya dengan pencairan JHT bisa diberikan kepada pekerja berusia 56 tahun atau cacat tetap atau diberikan kepada ahli waris pekerja.

“Sesuai denganfFilosofinya Jaminan Hari Tua yang seyogyanya dapat dinikmati ketika usia produktifnya mulai menurun dan sudah memasuki pensiun sehingga pekerja tersebut memiliki bekal dihari tua atau dapat dijadikan modal usaha,” kata Ketua DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia DKI Jakarta Sarman Simanjorang dalam keteranganya, Senin (14/2/2022).

Perubahan ketentuan pencairan JHT ini sangat jelas untuk memastikan atau menjamin kesejahteraan pekerja dan keluarganya disaat memasuki pensiun. Artinya, ini tidak untuk pemenuhan kebutuhan jangka pendek disaaat usia produktif.

Di sisi lain, ia berharap program pemerintah ini seharusnya mendapat dukungan penuh dari kalangan Serikat pekerja atau buruh. Alasannya, ini sebagai bukti bahwa Pemerintah sangat memikirkan kesejahteraan pekerja di usia tuanya.

Sarman menegaskan dengan sikapnya ini, pengusaha tidak memiliki kepentingan langsung terhadap program JHT. Karena, dananya bersumber dari pekerja yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Jika Permenaker ini dianggap merugikan peserta, katanya, masih ada waktu untuk berdialog kepada Pemerintah.

“Karena masa berlakunya masih tiga bulan lagi efektif tanggal 4 Mei 2022, namun akan lebih baik diberikan masukan yang mengarah kepada pengelolaan yang lebih professional, transparan dengan dukungan pelayanan yang berbasis IT sehingga dapat memudahkan pencairan pada waktunya,” tukas anggota LKS Tripartit Nasional ini.

Ekonom dari Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Nailul Huda menyarankan seharusnya program JHT ini bisa jadi lebih memudahkan. Sarannya, JHT diganti dengan program ke Jaminan Investasi Pekerja.

“Saya rasa paling baik program JHT diganti dengan Jaminan Investasi Pekerja karena sifatnya yg investasi dan bisa diambil kapan pun tidak menunggu harus ‘tua’,” katanya kepada Liputan6.com.

Dari segi maksud penamaan JHT, ia memandang telah sejalan dengan memberikan jaminan untuk hari tua si pekerja peserta BPJamsostek. Namun ia pun meminta ini harus dilihat dari sisi pekerja.

“JHT atau saya usulkan diganti Jaminan Investasi Pekerja itu sebaiknya lebih flexible. Untuk kehidupan hari tua maksimalkan program dana pensiun dengan menambah benefit yang akan diterima pekerja ketika pensiun nanti,” tuturnya.

Ia mencoba untuk melihat realita di lapangan. Misalnya masyarakat yang terkena PHK atau dipaksa untuk mengundurkan diri. Tapi, masalah muncul ketika pekerja itu baru bisa mengambil dana JHT pada usia 56 tahun.

“Lantas mereka jika mau usaha darimana modalnya? kan JHT seharusnya bisa menjadi salah satu sumber modal. Okelah katakan yang di-PHK ada Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) tapi pelaksanaan JKP bagaimana di lapangan? Apakah sudah beres, enggak. Masih amburadul. Kemudian yang dipaksa mengundurkan diri itu gak dapat JKP,” terangnya.

Sementara itu, menurutnya 55 persen karyawan yang mengklaim JHT adalah dengan alasan mengundurkan diri. Jadi, fungsi JHT seolah ingin menyelamatkan ‘hari tua’ namun membiarkan masa muda para pekerja.

“Kemudian juga yang saya pertanyakan usia pensiun itu diatur dalam Peraturan yang akan dievaluasi setiap beberapa tahun sekali. Kalau usia pensiun diubah jadi 60 tahun, ya akhirnya akan semakin lama pekerja mendapatkan haknya,” tegasnya.