Top 3: Ada Fasilitas Karantina Sistem Bubble untuk Turis Asing di Bali

Bali Kembali Dibuka untuk Penerbangan Internasional, Turis Asing Wajib Ikuti Paket Warm Up Vacation — Beberapa wisatawan dari Jepang tiba di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali menggunakan penerbangan inagurasi Garuda Indonesia. (dok. Biro Komunikasi Publik Kemenparekraf)

Liputan6.com, Jakarta Dalam rangka menyambut kedatangan turis asing, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menghadirkan program warm up vacation yang datang ke Indonesia melalui penerbangan langsung ke Bali.

Program ini merupakan inovasi untuk wisatawan atau PPLN yang baru datang ke Bali agar dapat menjalani karantina dalam hotel dengan sistem bubble.

Program baru yang ditawarkan pemerintah agar turis asing bisa wisata ke Bali ini menjadi berita yang banyak dicari. Selain itu, masih banyak berita yang tak kalah menarik.

Berikut daftar berita yang paling banyak dibaca di kanal Bisnis Liputan6.com, Senin (7/2/2022):

1. Pemerintah Tawarkan Karantina Sistem Bubble ke Turis Asing di Bali

Dalam rangka menyambut kedatangan turis asing, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menghadirkan program warm up vacation yang datang ke Indonesia melalui penerbangan langsung ke Bali.

Program ini merupakan inovasi untuk wisatawan atau PPLN yang baru datang ke Bali agar dapat menjalani karantina dalam hotel dengan sistem bubble.

Selama masa karantina, turis yang ikut program ini tidak hanya beraktivitas di dalam kamar saja. Melainkan dapat melakukan berbagai aktivitas di area bubble yang khusus disiapkan oleh pengelola hotel.

Deputi Bidang Pemasaran, Kemenparekraf Nia Niscaya, menjelaskan Paket Bali warm up vacation ini berbeda dengan paket karantina. Salah satu perbedaannya adalah PPLN bisa tetap menikmati fasilitas di area hotel yang menerapkan sistem bubble atau bukan karantina di kamar.

Baca artikel selengkapnya di sini

2 dari 3 halaman

2. Varian Omicron Melonjak, Simak Syarat Terbaru Naik Kereta Api Jarak Jauh

PT Kereta Api Indonesia (persero) atau PT KAI kembali melakukan penyesuaian syarat perjalanan penumpang kereta, baik untuk kerata api (KA) jarak jauh maupun KA lokal. (Dok. KAI)

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI tetap mengoperasikan kereta api sesuai dengan ketentuan dari pemerintah di tengah naiknya angka Covid-19 varian Omicron.

KAI juga rutin mengingatkan pelanggan untuk senantiasa menjaga protokol kesehatan secara disiplin baik saat berada di stasiun maupun selama dalam perjalanan.

“KAI tetap memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang membutuhkan konektivitas melalui transportasi kereta api dengan tetap menerapkan disiplin protokol kesehatan secara ketat,” ujar VP Public Relations KAI Joni Martinus, Minggu (6/2/2022).

Hingga saat ini, syarat naik kereta api masih belum terdapat perubahan. KAI masih mengacu pada SE Kemenhub Nomor 97 Tahun 2021. KAI akan mengikuti dan mematuhi kebijakan pemerintah dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19 melalui transportasi kereta api.

Baca artikel selengkapnya di sini

3 dari 3 halaman

3. Ribuan Buruh Geruduk Gedung DPR Senin Besok, Tolak Pembahasan UU Cipta Kerja

Aksi Ratusan Buruh Tolak UU Cipta Kerja — Presiden KSPI Said Iqbal saat berorasi di depan para buruh di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Senin (2/11/2020). Massa buruh dari berbagai serikat pekerja tersebut menggelar demo terkait penolakan pengesahan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja dan upah minimum 2021. (merdeka.com/Iqbal S Nugroho)

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyebut pembahasan kembali Undang-undang No 11/2021 Cipta Kerja oleh DPR adalah keliru. Ia menyebut akan melakukan aksi demonstrasi ke DPR RI hingga ancaman mogok kerja.

Sebelumya, Mahkamah Konstitusi menyatakan UU Cipta Kerja sebagai inkonstitusional bersyarat beberapa waktu lalu. Keputusan ini juga mengundang berbagai tanggapan mulai dari buruh, akademisi, hingga pengusaha.

Iqbal mengatakan, pihaknya bersama dengan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) akan menggeruduk gedung DPR RI ada 7 Februari 2022. Penolakan pembahasan UU Cipta Kerja dan undang-undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (P3) akan jadi tema utama

“Kami akan menggelar aksi pada 7 Februari 2022 besok, akan ada ribuan massa aksi dari Jabodetabek terutama yang akan hadir pada jam 10.00 WIB pagi di depan gedung DPR RI,” katanya dalam konferensi pers, Minggu (6/2/2022).

Baca berita selengkapnya di sini