Dapat PMN Lagi, Hutama Karya Kebut Proyek Jalan Tol Trans Sumatera

Liputan6.com, Jakarta Hutama Karya melakukan penandatanganan Letter of Commitment (LoC) atas Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun 2021 sebesar Rp 25,2 triliun. PMN ini diperuntukkan untuk percepatan pembangunan mega proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).

Penandatanganan LoC ini diselenggarakan di Tol Binjai – Stabat karena merupakan salah satu ruas Jalan Tol Trans Sumatera yang dibangun menggunakan dana PMN TA 2021.

Penandatanganan dilakukan antara Direktur Utama Hutama Karya, Budi Harto dengan Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN Nawal Nely, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Muhammad Zainal Fatah serta disaksikan oleh Menteri Keuangan dan Wakil Menteri BUMN II.

Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani menyampaikan, penandatanganan LoC atau kontrak kinerja ini dilakukan demi mewujudkan akuntabilitas dari dana yang telah diberikan kepada BUMN-BUMN yang mendapatkan penugasan Pemerintah.

“Kami telah melakukan langkah-langkah bersama dengan Kementerian BUMN untuk meyakinkan bahwa seluruh anggaran APBN dalam bentuk PMN yang telah diberikan kepada BUMN-BUMN yang mendapatkan penugasan pemerintah harus disertai dengan kontrak kinerja yang sudah disampaikan oleh Presiden, sehingga akuntabilitas dari setiap dana yang dimasukan dalam PMN menjadi lebih jelas dan dihubungkan dengan prioritas nasional,” jelas Sri Mulyani, Jumat (4/2/2022).

Lebih lanjut Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa pada Tahun 2022 ini, Hutama Karya juga akan kembali mendapatkan PMN sebesar Rp 23,85 triliun.

Modal PMN tersebut diberikan kepada Hutama Karya untuk menyelesaikan ruas-ruas yang ada di JTTS. Menkeu berharap, dengan adanya penandatangan LoC ini dapat menjadi testimoni dan komitmen dari jajaran direksi yang menerima PMN tersebut.

“Untuk menjalankan tugas negara dan menggunakan uang negara dengan se-efisien mungkin dan uang APBN yang berasal dari penerimaan pajak, penerimaan APBN, penerimaan Bea Cukai yang berasal dari masyarakat dapat kembali dirasakan oleh masyarakat.” kata Sri Mulyani.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.