Perusahaan JK Akan Ikutan Garap Bisnis Properti hingga Otomotif di Ibu Kota Negara Baru

Siswa SD — Seorang siswa mencari lokasi calon ibu kota baru pada peta saat kegiatan belajar bertema wawasan Nusantara di SDN Menteng 02, Jakarta, Selasa (27/8/2019). Kegiatan belajar wawasan Nusantara itu memberitahukan lokasi pemindahan ibu kota RI dari Jakarta ke Kalimantan Timur.(merdeka.com/Imam Buhori)

Liputan6.com, Jakarta Kalla Group berencana melakukan ekspansi bisnis properti dan otomotif di Kalimantan dalam rangka mendukung pembentukan Ibu Kota Negara baru (IKN).

"Bisnis properti akan kita kembangkan di Kalimantan, sebab tentu para ASN (Aparatur Sipil Negara) ini butuh rumah untuk pindah ke ibu kota negara yang baru," ungkap President Director Kalla Group Solihin Jusuf Kalla melansir Antara, Kamis (3/2/2022).

Selain properti, Kalla Grup juga akan mengembangkan bisnis otomotif, sebagai wujud dalam mendukung IKN di Kalimantan Timur.

"Kita ada di Sumatera sampai Papua tapi masih terbatas, di umur 70 tahun ini akan lebih kita kembangkan bisnis otomotif termasuk ke Kalimantan nantinya untuk mendukung IKN, juga properti. Jadi kita masuk ke situ sebagai penyedia," urai Solihin.

Lebih jauh, Solihin memaparkan bahwa Kalla Grup akan mengembangkan bisnis energi baru terbarukan (EBT) dengan target menyediakan hingga 2.000 MW.

Saat ini, Kalla Grup telah menyediakan energi EBT sebesar 600 MW yang berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Air

"Mengenai SDM kita siap, apalagi 60 persen adalah milenial dan gen X 85 persen, semua sudah siap fight. Kita lebih fokus ke energi dan otomotif," ujar dia.

Kalla kini memasuki generasi keempat dengan kondisi unit bisnis yang terus mengalami perkembangan, mulai dari Kalla Toyota, Kalla Kars, Kalla Transport & Logistics, Kalla Lines, PT. Bumi Karsa, Kalla Inti Karsa, Kalla Aspal, Kalla Beton, Baruga Arinusa Development, Sekolah Islam Athirah, Institut Teknologi & Bisnis Kalla, PLTA Poso Energy, Bumi Mineral Sulawesi dan Malea Hydropower.

Setelah dibahas secara maraton, Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) akhirnya disahkan oleh DPR. Pengesahan itu diambil dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di Gedung DPR, Selasa (18/1/2022).

2 dari 2 halaman

Tahap Awal, Pemerintah Bangun 2.500 Unit Hunian di IKN untuk ASN dan TNI-Polri

Mengintip Sarana Transportasi di Ibu Kota Baru RI — Kemenhub merumuskan rencana induk (masterplan) interkoneksi seluruh jalur transportasi ibu kota negara (IKN) di Kaltim. (Liputan6.com/Abelda Gunawan)

Pemerintah akan menyiapkan hunian untuk aparatur sipil negara (ASN) dan anggota TNI-Polri di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur.

Untuk tahap awal, sebanyak 2.500 hunian akan dibangun untuk para ASN dan TNI-Polri.

"Dalam rapat koordinasi, PUPR (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) menyampaikan kesiapannya untuk membangun 2.500 unit hunian untuk pemindahan ASN dan anggota TNI-Polri tahap awal di kawasan IKN," kata Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Febry Calvin Tetelepta dikutip dari siaran persnya, Kamis (3/2/2022).

Dia mengakui bahwa jumlah hunian yang disiapkan oleh PUPR memang belum sebanyak jumlah ASN dan anggota TNI-Polri yang akan dipindahkan ke kawasan IKN. Hal ini, kata Febry, terkait dengan masalah pembiayaan.

"Pembiayaan PUPR hanya cukup untuk 2.500 hunian, sedangkan pemindahan ASN termasuk TNI-Polri pada tahap awal sebanyak tujuh ribu lebih," ungkapnya.

Kendati begitu, Febry memastikan pemerintah akan berupaya untuk terus membangun hunian bagi ASN dan TNI-Polri di kawasan IKN. Menurut dia, pemerintah tengah merumuskan skema pembiayaan lain untuk membangun hunian.

"Tapi itu tidak akan jadi hambatan, karena pemerintah sedang merumuskan skema pembiayaan lain, bisa dengan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), bisa juga melalui pemberdayaan peran swasta dan BUMN," jelas Febry.

Berdasarkan data sementara dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), rencana jumlah ASN dan anggota TNI-Polri yang akan dipindahkan ke IKN pada tahap awal sebanyak 7.687 orang. Dengan rincian, 1.971 ASN dan 5.716 TNI/Polri termasuk pasukan pengamanan presiden (Paspampres), Badan Intelijen Negara (BIN), dan jajarannya.

"Jumlah itu masih belum final ya, karena belum ada keputusan secara resmi. KSP akan mendorong agar segera ada ketetapan. Karena ini nanti jugs menyangkut pembagian berapa yang berkantor di sharing office berapa yang tersebar," tutur Febry.