Luhut ke Investor: Jangan Segan Kontak Saya Kalau Kesulitan Investasi

Oleh Liputan6.com pada 25 Jan 2022, 12:20 WIB
Diperbarui 25 Jan 2022, 12:21 WIB
Menko Marves Luhut B. Pandjaitan
Perbesar
Menko Marves Luhut B. Pandjaitan memberikan keterangan pers usai Rapat Terbatas Evaluasi PPKM di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 10 Januari 2022. (Dok Humas Sekretariat Kabinet RI)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, pemerintah telah menyiapkan berbagai regulasi untuk mendukung tranformasi ekonomi Indonesia, terutama di bidang investasi.

Salah satunya mengeluarkan Undang-undang Cipta Kerja, dan peraturan turunannya. Menurut Luhut, lewat UU Cipta Kerja ini maka proses perizinan dan investasi akan semakin mudah

"Implementasi UU Cipta Kerja akan memudahkan investasi dengan perizinan berbasis risiko," kata Menko Luhut, Jakarta, Selasa (25/1).

Menko Luhut mengatakan, ke depan pemerintah akan terus fokus pada implementasi aturan-aturan ini untuk memudahkan investasi yang mendorong transformasi ekonomi Indonesia. Dengan demikian, investasi mudah masuk ke dalam negeri.

"Saya berharap rekan investor tidak segan mengontak saya jika mengalami kesulitan di dalam investasi," tegasnya.

 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Scroll down untuk melanjutkan membaca

Rezim Daftar Negatif Investasi

Menko Marves Luhut B. Pandjaitan
Perbesar
Menko Marves Luhut B. Pandjaitan saat memberikan keterangan pers usai Rapat Terbatas Evaluasi PPKM di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 3 Januari 2022. (Dok Humas Sekretariat Kabinet RI)

Dia menambahkan, koordinasi pusat dan daerah serta bergantinya rezim daftar negatif investasi menjadi daftar prioritas membuat investasi kian menarik. Pemerintah juga akan mengeluarkan insentif terbaru untuk menarik investasi baik untuk PMDN maupun PMA.

"Insentif yang ditawarkan antara lain tax holiday, kemudahan perizinan, insentif kawasan industri, serta mengutamakan TKDN untuk pengadaan pemerintah," tandas Menko Luhut.

 

Lanjutkan Membaca ↓

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya