Sri Mulyani: BLT Dana Desa Bisa Direlokasi Antar Desa di Satu Kabupaten

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Keuangan memberikan keleluasan kepada desa untuk mengatur penggunaan dana desa. Bila dirasa desa sudah mandiri atau tidak perlu menggunakan dana desa untuk BLT, maka dana desa tersebut bisa direlokasi ke desa lain.

"BLT dana desa bisa direalokasi antar desa selama masih 1 kabupaten, tapi harus dapat rekomendasi dari Pemda," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja Komite IV DPD dengan Menteri Keuangan, Jakarta, Senin (24/1/2022).

Relokasi dana desa ini bisa dianggarkan jika kebutuhan BLT Dana Desa kurang dari 40 persen di wilayahnya. Syaratnya masih dalam kabupaten yang sama dan mendapatkan persetujuan dan Pemerintah Daerah Kabupaten.

Bendahara negara ini mengatakan pemerintah telah membuat payung hukumnya yakni dalam PMK Nomor 190 /PMK.07/2021 dan Perpres Nomor 104/2021. Dalam payung hukum yang dikeluarkannya, dia mendorong agar pemerintah daerah ikut melakukan penilaian dalam alokasi kinerja. Sehingga Pengalokasian dana desa dan perhitungan realokasi dana desa diketahui Pemda.

"Penilaian alokasi kinerja dan alokasi dana desa dan perhitungan BLT ini dilakukan Pemda Kabupaten," kata dia.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.