Defend ID, Holding BUMN Pertahanan yang Dipimpin PT Len Industri

Liputan6.com, Jakarta - Pembentukan holding BUMN Pertahanan semakin nyata usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani PP No. 5 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) ke PT Len lndustri pada 12 Januari 2022. Holding BUMN Pertahanan ini ditargetkan meluncur paling lambat awal Februari 2022.

Holding BUMN Pertahanan ini diberi nama Defend ID (Defence Industry Indonesia). Anggota holding ini adalah PT Len Industri (Persero) sebagai induk holding, PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, PT PAL Indonesia, serta PT Dahana sebagai anggota holding.

Saat ini, PT Len Industri sebagai induk holding Defend ID memiliki seluruh saham Seri B dari keempat anggota holding Defend ID. Sementara itu, pemerintah memiliki 1 lembar saham Seri A Dwiwarna keempat perusahaan tersebut serta 100 persen saham Len.

Direktur Utama PT Len Industri Bobby Rasyidin menjelaskan, proses holding BUMN pertahanan tidak menyebabkan perubahan pengendalian negara terhadap anggota holding. "Negara akan tetap memegang kontrol baik secara langsung melalui kepemilikan saham Seri A Dwiwarna maupun secara tidak langsung melalui Len.” jelas dia dalam keterangan tertulis, Sabtu (22/1/2022).

PP No. 5 Tahun 2022 menjelaskan bahwa pengalihan saham Seri B ini bertujuan sebagai penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk memperkuat struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha Len. Adanya PP ini tidak mengubah kepemilikan saham 4 anak perusahaan Len yaitu PT Eltran Indonesia, PT Surya Energi Indotama (SEI), PT Len Railway Systems (LRS), dan PT Len Telekomunikasi Indonesia (LTI), yang mana sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Len.

"Defend ID kami targetkan dapat diluncurkan pada akhir Januari 2022 ini atau awal Februari 2022, tepatnya nanti setelah terbit KMK penetapan nilai inbreng dan RUPSLB selesai dilaksanakan," ungkap Bobby.

Setelah PP Pembentukan holding BUMN pertahanan ditetapkan, maka tahapan selanjutnya adalah penerbitan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) penetapan nilai inbreng saham dari Menteri Keuangan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) untuk membahas perubahan anggaran dasar perusahaan anggota holding serta penandatanganan akta inbreng.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.