Bangun Ibu Kota Baru Nusantara, Pemerintah Andalkan APBN dan Swasta

Oleh Maulandy Rizky Bayu Kencana pada 18 Jan 2022, 17:20 WIB
Diperbarui 18 Jan 2022, 17:20 WIB
Banner Infografis Ibu Kota Negara Baru Bernama Nusantara. (Foto: Tangkapan Layar Instagram @nyoman_nuarta)
Perbesar
Banner Infografis Ibu Kota Negara Baru Bernama Nusantara. (Foto: Tangkapan Layar Instagram @nyoman_nuarta)

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah bersiap memulai tahap awal pembangunan ibu kota baru Nusantara di Kalimantan Timur seusai Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (RUU IKN) disahkan jadi undang-undang.

Proses pengerjaannya ibu kota baru dijadwalkan memakan waktu dari 2022-2045, dan biayanya akan banyak bersumber dari APBN maupun skema kerjasama dengan badan usaha atau pihak swasta.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, proyek pembangunan ibu kota baru harus segera dimasukan ke dalam desain jangka sangat pendek saat ini, yakni alokasi APBN untuk periode 2022-2024.

"Artinya, di 2022-2024, penanganan covid, pemulihan ekonomi, penyelenggaraan pemilu dan IKN semuanya ada di dalam APBN yang akan kita desain. Dan pada saat yang sama maksimum defisit 3 persen mulai tahun 2023 akan diupayakan tetap terjaga," ujarnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (18/1/2022).

Untuk jangka menengah-panjang, yakni pada kurun wakti 2025-2045, Sri Mulyani akan melihat keseluruhan estimasi yang negara. Itu tentu akan dibagi menjadi bagian yang membutuhkan APBN secara langsung, sama seperti jangka pendek pada 2022-2025.

"Berapa yang akan jadi porsi APBN, ini kira-kira mendanai satu, untuk belanja pembangunan yang harus disediakan, seperti komplek pemerintahan. Kemudian juga dari sisi infrastruktur dasar, seperti untuk bendungan air, telekomunikasi, jalan raya, dan listrik yang semuanya akan di-install dan dibangun," bebernya.

Sedangkan sebagian proyek ibu kota baru lainnya nanti akan masuk dalam skema dengan pendanaan swasta, seperti melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau Public Private Partnership (PPP).

"Itu pasti juga akan membutuhkan APBN, apakah dalam bentuk project development fund, apa dalam bentuk viability gap (fund), atau dalam bentuk dukungan lainnya. Itu kita sudah mulai identifikasi," kata Sri Mulyani.

 

 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Scroll down untuk melanjutkan membaca

Belanja Barang

Tangkapan layar instagram Seniman Nyoman Nuarta yang mengunggah desain Istana kepresidenan di Ibu Kota Baru.
Perbesar
Tangkapan layar instagram Seniman Nyoman Nuarta yang mengunggah desain Istana kepresidenan di Ibu Kota Baru.

Untuk jangka pendek, pemerintah akan lebih berfokus pada belanja barang. Jika nanti sudah benar-benar dalam tahap perpindahan, Sri Mulyani mengucapkan, maka dalam APBN pun sudah harus dimasukan mengenai berbagai tambahan tunjangan akibat konsekuensi dari pemindahan itu.

"Karena konsep dari IKN adalah sebuah new way of living dan new way of working. Ini akan berbeda sekali dengan konsep yang kita lakukan sekarang. Jadi desain dari perkantoran akan berbeda, dan tentu akan timbulkan sebuah dinamika yang baru," tuturnya.

"Implikasi dari sisi belanja pegawai dan belanja barang nanti akan kita lihat berdasarkan tahapan pemulihan tersebut dalam jangka menengah-panjang," tandas Sri Mulyani.

Lanjutkan Membaca ↓

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya