Bangun Ibu Kota Baru Masuk Program PEN 2022, Sri Mulyani Hitung Kebutuhan

Oleh Maulandy Rizky Bayu Kencana pada 18 Jan 2022, 17:00 WIB
Diperbarui 18 Jan 2022, 17:00 WIB
DPR sahkan RUU IKN menjadi UU
Perbesar
Ketua DPR Puan Maharani menerima berkas tanggapan pemerintah dari Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa pada Rapat Paripurna ke-13 DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/1/2022). DPR mengesahkan RUU Ibu Kota Negara (IKN) menjadi Undang-Undang. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati akan memasukan ongkos pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur ke dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional atau Program PEN 2022.

Proyek ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur ini akan masuk dalam PEN 2022 bersama program pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 yang kini terus dijalankan pemerintah.

"Untuk itu, kami dari Kementerian Keuangan tentu memahami sekarang masih dalam kondisi pandemi Covid-19. Dan, kita juga sedang dalam rangka pemulihan ekonomi," ujar Sri Mulyani di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (18/1/2022).

"Dua hal ini tetap akan jadi utama, namun di dalam pelaksanaan pembangunan IKN, terutama untuk momentum awalnya bisa dikategorikan sebagai proses pemulihan ekonomi," sambungnya.

Bendahara Negara menyebut, paket anggaran PEN tahun ini sebesar Rp 450 triliun sejauh ini belum dirinci seluruhnya. Sehingga momentum pembangunan ibu kota baru masih bisa terselip di dalamnya.

 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Scroll down untuk melanjutkan membaca

Infrastruktur

Siswa SD
Perbesar
Seorang siswa mencari lokasi calon ibu kota baru pada peta saat kegiatan belajar bertema wawasan Nusantara di SDN Menteng 02, Jakarta, Selasa (27/8/2019). Kegiatan belajar wawasan Nusantara itu memberitahukan lokasi pemindahan ibu kota RI dari Jakarta ke Kalimantan Timur.(merdeka.com/Imam Buhori)

Sri Mulyani bercerita, alokasi anggaran untuk program PEN di 2020/2021 masih terdiri dari kelompok penanganan Covid-19 sebagai yang paling penting untuk syarat negara pulih kembali.

Sementara untuk 2022 dan seterusnya, pemerintah bisa mendesain kembali kebutuhan awal program tersebut, terutama pelaksanaan akses infrastruktur agar bisa masuk di dalam kategori penguatan pemulihan ekonomi di dalam program PEN 2022.

"Untuk 2023 dan 2024, tentu dengan melihat perkembangan covid, ada juga momentum lain yaitu pemilihan umum yang harus disiapkan dan anggarannya mungkin cukup besar untuk tahun 2023 dan 2024. Dan tentu kemudian pembangunan IKN ini," urainya.

Lanjutkan Membaca ↓

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya