Ekspor Batu Bara Prioritas untuk Perusahaan yang Sudah Jalankan DMO 100 Persen

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah bakal segera membuka keran ekspor batu bara. Namun tidak semua bisa melakukan ekspor batu bara tersebut tetapi hanya perusahaan yang sudah memenuhi kewajiban Domestic Market Obligation (DMO) sebesar 100 persen.

"Yang kita prioritaskan adalah bagi para produsen yang memenuhi 100 persen DMO-nya. Sedangkan yang belum memenuhi (DMO), agar memenuhi terlebih dahulu," tutur Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, dalam konferensi pers Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Program Tahun 2022, Jakarta (12/1/2022).

Pemerintah sudah menetapkan sanksi bagi produsen yang tidak memenuhi kewajiban DMO. Sanksi tersebut antara lain tidak bisa melakukan ekspor batu bara.

Maka dari itu, jika produsen atau perusahaan ingin mendapatkan izin ekspor maka harus memenuhi kewajiban DMO sampai 100 persen. Sehingga, perusahaan yang masih belum ketentuan DMO harus menyelesaikan tanggung jawabnya terlebih dahulu.

Adapun, lanjut Arifin, saat ini pemerintah melalui kementerian/lembaga terkait masih menunggu pernyataan resmi dari PLN mengenai stok batu bara di pembangkit. Direncanakan, keputusan terkait larangan ekspor batu bara ini akan diumumkan Rabu sore ini.

"Mudah-mudahan sore ini, sudah ada statement PLN. Di mana PLN menyatakan suplai aman dan jadwal kedatangan ke seluruh pembangkit, baik PLN, dan IPP sudah dipastikan dan sudah ada kontraknya," tandasnya.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.