Selain Soal Biaya, Ini Penghambat Keberangkatan Jemaah Umrah

Liputan6.com, Jakarta Jemaah umrah kini bisa berangkat lagi ke tanah suci dan ini membuat pengusaha travel umrah semringah.

Meski demikian, pengusaha travel mengaku masih ada kendala yang dihadapi untuk bisa meningkatkan jumlah jemaah umrah. 

Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Haji Umrah dan Inboud Indonesia (Asphurindo), Syam Resfiadi menilai salah satu kendala terkait calon jemaah umroh pegawai negeri dan swasta.

Kelompok ini masih sulit berangkat umrah karena keterbatasan waktu cuti yang bisa mereka diambil. Padahal, jemaah umrah dari pegawai negeri dan swasta termasuk besar jumlahnya.

"Ke depan masih bagus, masih baik, tapi start awal ini karena ada lamanya karantina, jadi (peningkatan) tak terlalu besar. Antusias peserta juga mereka yang tak tergantung dari masa cuti kerjanya, seperti petani dan pedagang. Berapapun lamanya mereka siap. Dan ini terbatas sekali," katanya kepada Liputan6.com, Senin (10/1/2022).

Hal senada diungkap Wakil Ketua Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) Azhar Gazali.

Dia menyebut minimal untuk perjalanan umrah membutuhkan waktu 21 hari, yang saat ini tak bisa dilakukan ASN karena keterbatasan cuti.

"Karena ASN itu mereka tak bisa cuti segitu lamanya. Bayangkan paling tidak minimal 21 hari total perjalanan yang mereka harus tempuh selama berumrah ini," lanjut dia.

Azhar mengatakan jumlah jemaah umrah dari Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pegawai cukup besar.

"Kalau dikatakan tidak menurunkan tingkat jemaah ya tolak ukurnya banyak ya, salah satunya itu tadi. ASN yang juga selama ini banyak melaksanakan umrah agak kesulitan mereka. Pegawai swasta juga kesulitan mereka tak bisa ambil cuti," terangnya.

"Jadi yang berangkat ini mungkin mereka yang pedagang, mereka yang tak terikat waktu yang panjang untuk pergi melaksanakan ibadah umroh," imbuhnya.

Perihal peluang jumlah jemaah umrah yang berangkat, Azhar mengaku belum bisa menaksir. Namun, saat ini keberangkatan jemaah memang dibatasi.

"Kita ndak perlu bicara peningkatan dulu, yang jelas keberangkatan itu tetap ada. Masalah dia meningkat atau tidak kan itu ndak bisa jadi acuan karena memang terbatas juga kalau diikuti seperti masa normal kan gak mungkin," katanya.