Buruh Tolak Keputusan Ridwan Kamil Soal UMK Pekerja di Atas 1 Tahun

Liputan6.com, Jakarta Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak Surat Keputusan yang dikeluarkan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil, terkait upah minimum kabupaten dan kota (UMK) bagi pekerja dengan masa kerja di atas 1 tahun.

“KSPI mengecam keras dan menolak dengan ditandatanganinya SK upah bagi pekerja yang bermasa kerja 1 Tahun. Mengapa demikian harus ditolak? karena Gubernur Jawa Barat telah melanggar hukum,” kata Presiden KSPI Said Iqbal, dalam Konferensi Pers KSPI: Menyikapi UMK Jawa Barat Tahun 2022 Bagi Pekerja di Atas 1 Tahun, Selasa (4/1/2022).

Said Iqbal menjelaskan, SK yang dikeluarkan oleh Ridwan Kamil bukan solusi yang tepat melainkan melanggar hukum penetapan upah di Indonesia. Dimana, wewenang penetapan UMK bagi pekerja yang masa kerja di atas 1 tahun diatur berdasarkan perundingan antara Serikat Pekerja di tingkat perusahaan dengan manajemen perusahaan.

“Untuk buruh dengan masa kerja di atas 1 tahun ya bukan upah minimum namanya upah kenaikan berkala tahunan. Siapa yang putuskan? yaitu perundingan antara Serikat Pekerja di tingkat perusahaan dengan manajemen perusahaan. Bukan gubernur,” jelas Said.

KSPI menilai, SK yang dikeluarkan Ridwan Kamil itu sebagai upaya dirinya takut didemo buruh dan takut kepada Pemerintah pusat. Said menyebut, Gubernur Jawa Barat ini satu-satunya Gubernur yang melanggar hukum terhadap penetapan upah.

“Aneh ini Gubernur Jawa Barat satu ini belum pernah sepanjang sejarah Gubernur Jawa Barat takut didemo ya aku tunggu pemerintah pusat bikin kebijakan aneh dan melanggar undang-undang. Gubernur Ridwan Kamil satu-satunya gubernur yang melanggar hukum terhadap penetapan upah selama republik ini berdiri,” ucapnya.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.