LRT Jabodebek dan Kereta Cepat Jakarta Bandung Ditargetkan Beroperasi di 2022

Progres Pembangunan LRT Rute Cawang-Dukuh Atas — Pekerja menyelesaikan pembangunan jalur kereta ringan atau LRT Jabodebek rute Cawang-Dukuh Atas di Cawang, Jakarta, Senin (29/4/2019). Menurut PT Adhi Karya selaku kontraktor pelaksana proyek LRT, pembangunan jalur LRT mencapai 47,95 persen (data per akhir Maret 2019). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta 2 proyek strategis, yakni LRT Jabodebek dan Kereta Cepat Jakarta Bandung ditargetkan beroperasi pada 2022. Saat ini pembangunan kedua proyek transportasi tersebut masih berlangsung.

"KAI akan terus mengawal jalannya kedua Proyek Strategis Nasional berbasis perkeretaapian ini agar dapat beroperasi tepat waktu dengan tetap memperhatikan unsur-unsur tata kelola perusahaan yang baik," Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo dalam keterangannya, Jumat (31/12/2021).

Pembangunan proyek LRT Jabodebek telah mencapai 78,39 persen sampai dengan 16 Desember 2021. LRT Jabodebek ditargetkan dapat beroperasi pada Agustus 2022.

Sedangkan Kereta Cepat Jakarta Bandung per 28 Desember progresnya telah mencapai 79,65 persen dan ditargetkan dapat beroperasi pada Desember 2022.

KAI juga akan mengucurkan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang didapat senilai Rp 6,9 triliun untuk penyelesaian kedua proyek tersebut.

Sesuai Perpres nomor 49 Tahun 2017, KAI ditugaskan untuk menyelenggarakan sarana dan prasarana LRT Jabodebek.

Dalam Perpres tersebut pula disebutkan, KAI dapat memperoleh dukungan pemerintah berupa pemberian PMN.

Dana PMN sebesar Rp 2,6 triliun untuk LRT Jabodebek akan digunakan untuk Cost Overrun akibat keterlambatan pembebasan lahan Dipo yang berdampak pada peningkatan biaya pra-operasi, biaya Interest During Construction, dan biaya-biaya lainnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan agar megaproyek kereta api cepat ke Bandung diintegrasikan atau diperpanjang ke Surabaya, Jawa Timur.

2 dari 2 halaman

Kereta Cepat Jakart Bandung

Adapun sesuai Perpres 93 Tahun 2021, KAI ditunjuk sebagai pimpinan konsorsium BUMN proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung dan menetapkan bahwa pemerintah dapat memberikan PMN kepada pimpinan konsorsium BUMN.

Dana PMN sebesar Rp 4,3 triliun akan digunakan untuk pemenuhan Base Equity konsorsium BUMN Indonesia. Base Equity ini perlu dipenuhi agar dana dari CDB dapat dicairkan sehingga pembangunan proyek KCJB dapat tetap dapat dilakukan.

"Pemberian PMN tersebut juga akan memberikan multiplier effect baik bagi masyarakat, negara, dan KAI itu sendiri," tambah Didiek.