Apindo Bebaskan Jika Ada Pengusaha Ikuti Anies Baswedan Soal Kenaikan Upah

Liputan6.com, Jakarta - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) membebaskan kepada anggotanya jika ingin menerapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) di DKI Jakarta sebesar 5,1 persen. Angka ini sesuai revisi keputusan Gubernur DKI Anies Baswedan. Namun keputusan tersebut dengan syarat jika perusahaan mampu. 

"Ada pengusaha setuju terhadap kenaikan upah, bagi kami secara korporasi silahkan. Jangankan naik 5 persen, 1.000 persen juga silakan selama mereka mampu," kata Kepala Bidang Pengupahan dan Jaminan Sosial DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Nurjaman, dalam konpers virtual, Kamis (30/12/2021).

Namun, Nurjaman mengatakan bahwa Keputusan Anies menaikkan UMP DKI Jakarta di angka 5,1 persen tersebut melanggar ketentuan yang berlaku. Aturan yang dilanggar adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yaitu pasal 26 mengenai cara perhitungan upah minimum dan pasal 27 mengenai Upah minimum propinsi.

Selain itu, Apindo menilai penetapan UMP 2022 oleh Pemprov DKI Jakarta dilakukan secara sepihak. Ini lantaran tanpa memperhatikan pendapat dunia usaha, khususnya Apindo DKI Jakarta yang menjadi bagian dari Dewan Pengupahan Daerah sebagai unsur dunia usaha (pengusaha).

Untuk itu, dia mengimbau kepada para pengusaha agar tidak gegabah mengadopsi kenaikan UMP versi Gubernur Anies Baswedan. Mengingat, Apindo dalam waktu dekat akan melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk menolak kenaikan UMP 2022 sebesar 5,1 persen.

"Jadi, jangan coba-coba naikkan 5 persen jika tidak sesuai ketentuan," tutupnya.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.