Revisi UMP 2022 DKI Jakarta Bikin Fresh Graduate Makin Sulit Cari Kerja

Aksi Buruh Geruduk Balai Kota Jakarta — Sejumlah buruh saat melakukan aksi di depan Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (26/10/2021). Pada aksi tersebut massa buruh menuntut kenaikan UMP 2022 sebesar 10 persen, berlakukan UMSK 2021 dan mencabut UU Omnibus Law. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani, tegas menolak revisi upah minimum provinsi (UMP) yang ditetapkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Revisi UMP DKI Jakarta dengan kenaikan sebesar 5,1 persen menjadi Rp 4,6 juta tersebut dianggap telah menyalahi ketetapan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Utamanya dalam menerapkan program jaring pengaman sosial atau social safety net.

Menkes: Kalau 6 Tahun Lagi Gaji Rata-Rata Pekerja Belum Rp 15 Juta, Indonesia Gagal Jadi Negara Maju

"Maka upaya penetapan upah minimum jadi social safety net jadi sulit dilaksanakan, terutama pada struktur skala upah," keluh Hariyadi dalam sesi teleconference, Senin (20/12/2021).

Menurut dia, pembayaran gaji sesuai upah minimum provinsi berlaku bagi fresh graduate atau para pencari kerja baru yang masih nol pengalaman. Jika kenaikan UMP DKI jadi diterapkan, otomatis pengusaha akan mencari pekerja yang lebih berpengalaman.

"Sebagaimana diketahui, UMP adalah upah untuk pekerja yang baru mulai bekerja, atau nol pengalaman. Bisa dibayangkan, dalam penerapan ini masih gunakan konsep lalu upah rata-rata, maka ruang berlakukan upah struktural jadi sulit. Ini jadi satu masalah juga," ungkapnya.

"Ini juga akan timbulkan risiko yang besar untuk pencari kerja yang baru. Maka kesempatan pekerja pemula sulit, karena upah besar sehingga pengusaha cari yang berpengalaman," ujar Hariyadi.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Gubernur DKI Jakarta, umumkan kenaikan besaran Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta untuk tahun 2021. UMP tahun depan dinyatakan naik sebesar 3..27 persen. Namun, ada pengecualian bagi perusahaan yang terdampak pandemi covid-19.

2 dari 2 halaman

Tentang Revisi UMP DKI Jakarta

20161129- Kadin dan Apindo Angkat Bicara Dampak Aksi 212-Jakarta- Angga Yuniar — Ketua Umum Apindo, Hariyadi Sukamdani (kiri) memberikan tanggapan terkait rencana Aksi 2 Desember di Jakarta, Selasa (29/11). Hariyadi berharap Aksi 212 berjalan tertib dan tidak mengganggu kegiatan usaha. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Oleh karenanya, pengusaha yang berkumpul dalam Apindo dan Kadin Indonesia punya sikap yang sama, yakni menentang revisi kenaikan UMP DKI Jakarta.

"Pertama, kita minta Kementerian Ketenagakerjaan berikan sanksi pada kepala daerah yang melanggar aturan pengupahan, karena ciptakan iklim tidak kondusif pada ekonomi nasional," tegas dia.

UMP
Bisnis
UMP adalah singkatan dari Upah Minimum Provinsi.
Lihat Selengkapnya
UMP
Anies Baswedan
Tokoh
Anies Baswedan pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia ke-29 pernah menjadi rektor termuda se-Indonesia
Lihat Selengkapnya
Anies Baswedan
apindo
Organisasi
APINDO adalah singkatan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia.
Lihat Selengkapnya
apindo
Kadin
Organisasi
Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin Indonesia adalah organisasi pengusaha Indonesia yang bergerak di bidang perekonomian.
Lihat Selengkapnya
Kadin
Pengusaha
Tokoh
Pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang kegiatan usaha atau pekerjaannya melakukan usaha perdagangan.
Lihat Selengkapnya
Pengusaha
UMP 2022
Revisi UMP DKI Jakarta
upah minimum
Upah Minimum Provinsi
pencari kerja