Anies Baswedan Revisi UMP DKI Jakarta 2022, Pengusaha Minta Klarifikasi Menaker

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang, mengaku sampai saat ini belum menerima dan membaca salinan Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang merevisi upah minimum provinsi (UMP) DKI tahun 2022.

Tadinya, mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, UMP DKI Jakarta 2022 hanya naik sebesar 0,85 persen. Tapi pasca diubah, batas kenaikan upah minimum di Ibu Kota jadi naik 5,1 persen, atau kenaikannya sebesar Rp 225,667.

"Kami baru membaca pemberitaan dari media bahwa Pemprov DKI Jakarta melakukan revisi UMP DKI Jakarta 2022 yang telah ditetapkan melalui SK Gubernur Nomor 1395 Tahun 2021," kata Sarman, Minggu (19/12/2021).

Untuk diketahui, penetapan awal UMP DKI Jakarta 2022 memang mendapat banyak penolakan dari serikat pekerja. Mereka ramai melakukan demonstrasi di Balaikota Jakarta karena dianggap terlalu kecil.

Merespon aksi tersebut, Anies juga telah menyurati Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah lewat surat bernomor 533/-85.15 pada 22 November 2021. Surat itu berisikan formula penetapan UMP DKI Jakarta 2022 yang dianggap tidak cocok dengan kondisi Jakarta, dan diminta untuk diubah.

"Nah, yang menjadi pertanyaan apakah Menteri Tenaga Kerja sudah menjawab surat Gubernur tersebut sehingga ada peluang untuk merevisi UMP DKI 2022 yang telah ditetapkan," tanya Sarman.

"Tentu kami dari pelaku usaha meminta klarifikasi dari Menteri Tenaga Kerja, karena merekalah yang bertanggung jawab menegakkan aturan dan regulasi yang berkaitan dengan penetapan UMP," pinta dia.

Sarman pun menghormati itikad baik Anies Baswedan yang ingin memperjuangkan nasib warga DKI Jakarta. Namun demikian, semua harus ada dasar hukum dan regulasinya.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.